Friday, April 19, 2013


SISTEM OTONOMI DAERAH

PENDAHULUAN


A.    Latar Belakang Masalah

Masa transisi dari orde baru menuju pemerintahan yang desentralisasi, perlu disadari oleh pemerintah pusat maupun daerah serta masyarakat. Kesadaran akan sistem yang di anut dalam negeri ini, memicu pada terlaksananya suatu sistem menuju misi yang dibawanya. Dengan menyadari dan menjalankan peran masing-masing, kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam pemerintahan sangat kecil.
Pemerintahan daerah yang mencita-citakan adanya sistem desentralisasi, berusaha menjadikan pemerintahan yang demokratis, menghapus sistem sentralisasi yang merugikan pihak lain, serta menciptakan nuansa baru dalam sistem pemerintahan yang memprioritaskan peran serta masyarakat. Hal ini, tidak akan berjalan dengan baik, tanpa adanya pengetahuan dan kesadaran pemerintah dan masyarakat mengenahi sistem ini.
B.     Rumusan Masalah
1.      Apa pengertian otonomi daerah?
2.      Bagaimana sistem pemerintahan daerah?
3.      Apa yang menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan pemerintahan daerah?
4.      Apa saja asas-asas dalam pemerintahan daerah?
5.      Bagaimana wewenang pemerintahan daerah dalam mengatur daerah kekuasaanya?
6.      Apa dampak positif dan negatif dari adanya otonomi daerah?


PEMBAHASAN



A.      Pengertian Pemerintahan Daerah
Sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(UU Nomor 32 Tahun 2004) definisi otonomi daerah sebagai berikut: “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”
 UU Nomor 32 Tahun 2004 juga mendefinisikan daerah otonom sebagai berikut: “Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.[1]
B.       Sistem Pemerintahan Daerah
Setelah pemerintahan orde baru berhasil melaksanakan konsolidasi pemerintahan yang mulai dilaksanakan sejak tahun 1968 disamping agenda pembangunan ekonomi yang merupakan prioritas utama secara perlahan agenda-agenda lainnya mulai dicanangkan, termasuk dalam bidang pemerintahan daerah. UU. No. 18 tahun 1965 dirasa sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan perkembangan kehidupan-kehidupan politik. Oleh karena itu, kehendak untuk membentuk UU baru yang mengatur pemerintahan daerah tidak dapat diabaikan lagi.
Dengan usaha-usaha yang intensif dan membutuhkan waktu yang sangat lama, Mendagri, Amir Mahmud berhasil meyakinkan DPR untuk mewujudkan sebuah UU baru, yakni UU. No. 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah.[2]
1.    Karakteristik Pemerintahan Daerah
Ada beberapa karakteristik yang sangat menonjol dari prinsip penyelenggaraan pemerintah daerah, antara lain:[3]
a.    Wilayah negara dibagi menjadi daerah besar dan daerah kecil yang bersifat otonom atau administratif saja. Pemerintah mempunyai dua kedudukan sekaligus, yaitu sebagai daerah otonom yang berpemerintahan sendiri dan sebagai wilayah administratif yang merupakan representasi dari kepentingan pemrintah pusat yang ada di daerah.
b.    Pemerintahan daerah diselenggarakan secara bertingkat, yakni Daerah Tingkat I, Daerah Tingkat II sebagai daerah otonom dan wilayah administratif berupa provinsi, kabupaten atau kotamadya, dan kecamatan.
c.    DPRD baik tingkat I, maupun II dan kotamadya  merupakan bagian pemerintahan daerah. Sebagaimana sinyatakan dalam pasal 13 qayat 1 UU. No. 5 tahun 1974 yang berbunyi ”pemerintah daerah adalah kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah”.
d.   Peranan Mendagri dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dikatakan bersifat eksisif yang diwujudkan dengan melakukan pembinaan langsung terhadap daerah.
e.    Keuangan daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan daerah, dan hasil usaha daerah yang sah.
2.      Desentralisasi Daerah
Indonesia yang memilih bentuk negara yang desentralisasi, harus dilandasi argumen yang kuat baik secara teoritik maupun maupun empirik. Dari beberapa argumen teoritisi di bidangnya, banyak di antara mereka yang menyatakan alasan atau argumen pemilihan desentralisasi sebagai bentuk pemerintahan, yaitu:[4]
a.    Efisiensi-efektifitas penyelenggaran pemerintahan. Pemerintah mempunyai tugas melayani dan melindungi masyarakat, menjaga keutuhan negara dan bangsa, serta mempertahankan negara dari kemungkinan serangan negara lain. Serangkaian tugas tersebut tidak mungkin dilakukan secara sentralistik. Jika hal ini terjadi, maka akan berimplikasi negatif, yaitu pemerintahan negara menjadi tidak efisien dan tidak mampu menjalankan perannya dengan baik dan maksimal.
b.    Pendidikan politik. Pemerintahan daerah merupakan kancah pelatihan dan pengembangan demokrasi dalam suatu negara.
c.    Pemerintah daerah sebagai persiapan untuk karir politik lanjutan. Menjadi seorang politisi berkaliber internasional, diperlukan suatu tahapan atau proses. Mustahil bagi seseorang muncul dengan begitu saja menjadi politisi berkaliber nasional  ataupun internasional.
d.   Stabilitas politik. Pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah akan menciptakan suasana politik yang stabil, karena daerah memiliki ikatan dan tanggungjawab yang kuat dalam mendukung pemerintahan nasional. 
e.    Kesetaraan politik. Peran masyarakat dalam bidang politik semakin meluas. Tidak di batasi pada oknum tertentu saja. Masyarakat di tingkat lokal, sebagaiman masyarakat di Pusat Pemerintahan akan mempunyai kesempatan untuk terlibat dalam politik.
f.     Akuntabilitas publik. Demokrasi politik akan menciptakan kebebasan dalam masyarakat. Kebebasan ini mencakup tuntutan masyarakat kepada pemerintah agar dapat mempertanggung jawabkan segala bentuk pilihan kebijaksanaan  dan politiknya kepada masyarakat.

3.      Pembagian Daerah
Di dalam UU No. 18 Tahun 1965, pasal 2 ayat 1, wilayah negara Republik Indonesia terbagi dalam tiga tingkatan, sebagaimana dalam diagram berikut:[5]
NEGARA
PROPINSI
G
DAERAH TINGKAT I
 



                                    
KOTAMADYA
KABUPATEN
KECAMATAN
KECAMATANN
DAERAH TINGKAT III
DAERAH TINGKAT II
 






C.      Dasar Hukum Pemerintahan Daerah
1.    Undang Undang Dasar.
Pasal 18 UUD menyebutkan adanya pembagian pengelolaan pemerintahan pusat dan daerah. Pemberlakuan sistem otonomi daerah merupakan amanat yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Amandemen Kedua tahun 2000 untuk dilaksanakan berdasarkan undang-undang yang dibentuk khusus untuk mengatur pemerintahan daerah. UUD 1945 pasca-amandemen itu mencantumkan permasalahan pemerintahan daerah dalam Bab VI, yaitu Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal18B. Sistem otonomi daerah sendiri tertulis secara umum dalam Pasal 18 untuk diatur  lebih lanjut oleh undang-undang.
2.    Ketetapan MPR-RI
Tap MPR-RI No. XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Otonomi Daerah : pengaturan,  pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan kekuangan pusat dan daerah dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3.      Undang-Undang
Undang-undang N0.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah pada prinsipnya mengatur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan asas Desentralisasi. Hal-hal yang mendasar dalam UU No.22 Tahun 1999 adalah mendorong untuk pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi DPRD. Namun, karena dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah, maka aturan baru pun dibentuk untuk menggantikannya. Pada 15 Oktober 2004, Presiden Megawati Soekarnoputri mengesahkan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dari ketiga dasar perundang-undangan tersebut di atas tidak diragukan lagi bahwa pelaksanaan Otonomi Daerah memiliki dasar hukum yang kuat. Tinggal permasalahannyaadalah bagaimana dengan dasar hukum yang kuat tersebut  pelaksanaan Otonomi Daerah bisa dijalankan secara optimal.[6]
D.     Asas Pemerintahan Daerah
Ada tiga asas dalam pemerintahan daerah, yaitu:
1. Asas Desentralisasi adalah  pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam system kesatuan negara RI.
2. Asas Dekonsentrasi adalah  pelimpahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
3. Asas Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah dan atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten atau kota dan  desa, serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
Menurut  prinsip  penyelenggaraan  negara yang tercantum dalam
pasal  2 UU No. 28 tahun 1999, tentang penyelenggaraan negara yang bersih bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka ada beberapa asas umum penyelenggaraan negara, yang meliputi:
1. Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.
2. Asas Tertib adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara.
3. Asas Kepentingan Umum  adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif. 
4. Asas Keterbukaan  adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk  memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.
5. Asas Proporsionalitas adalah  asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.
6. Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
7. Asas Akuntabilitas adalah  asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat di pertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.


E.      Wewenang Otonomi Daerah
Sesuai dengan dasar hukum yang melandasi otonomi daerah, pemerintah daerah boleh menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Maksudnya, pelaksanaan kepemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah masih berpatokan pada undang-undang pemerintah pusat. Dalam undang- undang tersebut juga diatur tentang hak dan kewajiban pemerintah daerah, yaitu: dalam Pasal 21 disebutkan tentang hak otonomi daerah dalam melaksanakan tugasnya, sebagai berikut:
a. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya
b. Memilih pimpinan daerah
c. Mengelola aparatur daerah
d. Mengelola kekayaan daerah
e. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah
f.  Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah
g. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah
h. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Selain mempunyai hak, pemerintah daerah juga mempunyai kewajiban, sebagaimana dalam pasal 22, sebagai berikut:
a.       Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
b.      Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat
c.        Mengembangkan kehidupan demokrasi
d.       Mewujudkan keadilan dan pemerataan
e.       Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan
f.        Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan
g.       Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak
h.       Mengembangkan sistem jaminan sosial
i.         Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah
j.         Mengembangkan sumber daya produktif di daerah
k.       Melestarikan lingkungan hidup
l.         Mengelola administrasi kependudukan
m.     Melestarikan nilai sosial budaya
n.      Membentuk  dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya.[7]
Pemerintah daerah diharuskan:
a.    Memfasilitasi segala bentuk kegiatan di daerah, terutama dalam bidang perekonomian. Pemerintah daerhah hendaknya memaksimalkan fungsi sarana dan prasarana serta sumber daya  yang ada untuk perekonomian daerah.
b.    Pemerintah daerah harus kreatif. Pemerintah daerah  harus mampu menyiapkan program-program sosial-ekonomi yang menjanjikan, sehing  pemerintah pusat tidak ragu dalam memberikan dukungannya.
c.    Politik lokal yang stabil. Masyarakat dan pemerintah daerah harus menciptakan suasana politik lokal yang kondusif bagi dunia usaha dan ekonomi.
d.   Pemerintah daerah harus menjamin kesinambungan berusaha. Masa transisi aparat pemerintahan dari yang awal ke pemerintahan selanjutnya, harus terdapat kesinambungan dalam perekonomian, terutama apabila telah terikat kontrak dengan daerah atau negara lain. Pemerintah daerah tidak boleh merusak tatanan yang ada, yang mengakibatkan fatalnya kegiatan perekonomian masyarakat.
e.    Pemerintah Daerah harus komunikatif  dengan LSM, terutama dalam bidang perburuhan dan lingkungan hidup.[8] 
Dengan tercapainya kelima elemen tersebut, akan tercipta lapangan ekonomi-sosial suatu daerah yang stabil dan dapat menjamin masa depan yang cemerlang.

F.     Dampak Positif dan Negatif Otonomi Daerah
1.  Dampak Positif Otonomi Daerah
Dampak positif otonomi daerah adalah bahwa dengan otonomi daerah maka pemerintah daerah akan mendapatkan kesempatan untuk menampilkan identitas lokal yang ada di masyarakat. Berkurangnya wewenang dan kendali pemerintah pusat mendapatkan respon tinggi dari pemerintah daerah dalam menghadapi masalah yang berada di daerahnya sendiri. Bahkan dana yang diperoleh lebih banyak daripada yang didapatkan melalui jalur birokrasi dari pemerintah pusat. Dana tersebut memungkinkan  pemerintah lokal mendorong pembangunan daerah serta membangun program promosi kebudayaan dan juga pariwisata. Dengan melakukan otonomi daerah maka kebijakan-kebijakan pemerintah akan lebih tepat sasaran, hal tersebut dikarenakan  pemerintah daerah cenderung lebih mengerti keadaan dan situasi daerahnya, serta potensi-potensi yang ada di daerahnya daripada pemerintah pusat. Contoh di Maluku dan Papua program beras miskin yang dicanangkan pemerintah pusat tidak begitu efektif, hal tersebut karena sebagian penduduk disana tidak bisa menkonsumsi beras, mereka biasa menkonsumsi sagu, maka pemeritah disana hanya mempergunakan dana beras miskin tersebut untuk membagikan sayur, umbi, dan makanan yang biasa dikonsumsi masyarakat. Selain itu, denga system otonomi daerah, pemerintah akan lebih cepat mengambil kebijakan-kebijakan yang dianggap perlu saat itu, tanpa harus melewati prosedur di tingkat pusat.[9]
2.      Dampak Negatif  Otonomi Daerah
Dampak negatif dari otonomi daerah adalah adanya kesempatan bagi oknum-oknum di pemerintah daerah untuk melakukan tindakan yang dapat merugikan negara dan rakyat seperti korupsi, kolusi dan nepotisme. Selain itu terkadang ada kebijakan-kebijakan daerah yang tidak sesuai dengan konstitusi negara yang dapat menimbulkan pertentangan antar daerah satu dengan daerah tetangganya, atau bahkan daerah dengan negara.  
Otonomi daerah juga menimbulkan persaingan antar daerah yang terkadang dapa tmemicu perpecahan. Contohnya jika suatu daerah sedang mengadakan promosi pariwtsata, maka daerah lain akan ikut melakukan hal yang sama seakan timbul persaingan bisnis antar daerah. Selain itu otonomi daerah membuat kesenjangan ekonomi yang terlampau jauh antar daerah. Daerah yang kaya akan semakin gencar melakukan pembangunan, sedangkan daerah pendapatannya kurang akan tetap begitu-begitu saja tanpa ada pembangunan.[10]

















KESIMPULAN

1.    Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan
2.    Karakteristik pemerintahan daerah: wilayah negara dibagi menjadi daerah besar dan daerah kecil yang bersifat otonom atau administratif saja, Pemerintahan daerah diselenggarakan secara bertingkat, DPRD baik tingkat I, maupun II dan kotamadya  merupakan bagian pemerintahan daerah, Peranan Mendagri dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dikatakan bersifat eksisif yang diwujudkan dengan melakukan pembinaan langsung terhadap daerah dan  keuangan daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan daerah, dan hasil usaha daerah yang sah.
3.    Dasar hukum pemerintahan daerah diantaranya, undang-undang dasar, ketetapan MPR RI dan undang-undang.
4.    Pemerintang daerah mempunyai wewenang dalam pelaksanaan sistem daerah. Wewenang tersebut berupa hak-hak, kewajiban-kewajiban serta hal yang harus ada dalam pemerintahan daerah.
5.    Dengan adanya pemerintahan daerah menimbulkan dampak positif dan negatif darinya.  Dampak positif otonomi daerah diantaranya adalah bahwa dengan otonomi daerah maka pemerintah daerah akan mendapatkan kesempatan untuk menampilkan identitas lokal yang ada di masyarakat. Dampak negatif dari otonomi daerah diantaranya adalah adanya kesempatan bagi oknum-oknum di pemerintah daerah untuk melakukan tindakan yang dapat merugikan negara dan rakyat seperti korupsi, kolusi dan nepotisme.



DAFTAR PUSTAKA


Syaukani, dkk. Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.




canzyber@gmail.com
canzyber.com

BAB IIPEMBAHASAN
2.1 PENGERTIAN OTONOMI DAERAH
Sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(UU Nomor 32 Tahun 2004)
definisi otonomi daerah sebagai berikut: “Otonomi daerah
adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurussendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai denganperaturan perundang-
undangan.”
 UU Nomor 32 Tahun 2004 juga mendefinisikan daerah otonom sebagai berikut:
“Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang
mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusanpemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiriberdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2.2. DASAR HUKUM OTONOMI DAERAH
Otonomi Daerah berpijak pada dasar Perundang-undangan yang kuat, yakni :
1.

Undang Undang Dasar.
Sebagaimana telah disebut di atas Undang-undang Dasar 1945 merupakanlandasan yang kuat untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Pasal 18 UUDmenyebutkan adanya pembagian pengelolaan pemerintahan pusat dan daerah.Pemberlakuan sistem otonomi daerah merupakan amanat yang diberikan oleh UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Amandemen Keduatahun 2000 untuk dilaksanakan berdasarkan undang-undang yang dibentuk khusus untuk mengatur pemerintahan daerah. UUD 1945 pasca-amandemen itu mencantumkanpermasalahan pemerintahan daerah dalam Bab VI, yaitu Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal18B. Sistem otonomi daerah sendiri tertulis secara umum dalam Pasal 18 untuk diaturlebih lanjut oleh undang-undang.
 
canzyber@gmail.com
canzyber.com

Pasal 18 a
yat (2) menyebutkan, “Pemerintahan daerah provinsi, daerah
kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan.” Selanjutnya, pada ayat (5) tertulis, “Pemerintahan
daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang olehundang-
undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.” Dan ayat (6) pasal yangsama menyatakan, “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan
peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
2.

Ketetapan MPR-RI
Tap MPR-RI No. XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Otonomi Daerah :Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan, sertaperimbangan kekuangan Pusat dan Daerah dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3.

Undang-Undang
Undang-undang N0.22/1999 tentang Pemerintahan Daerah pada prinsipnyamengatur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaanasas Desentralisasi. Hal-hal yang mendasar dalam UU No.22/1999 adalah mendoronguntuk pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkanperan masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi DPRD. Namun, karena dianggaptidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutanpenyelenggaraan otonomi daerah, maka aturan baru pun dibentuk untuk menggantikannya. Pada 15 Oktober 2004, Presiden Megawati Soekarnoputrimengesahkan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.Dari ketiga dasar perundang-undangan tersebut di atas tidak diragukan lagi bahwapelaksanaan Otonomi Daerah memiliki dasar hukum yang kuat. Tinggal permasalahannyaadalah bagaimana dengan dasar hukum yang kuat tersebut pelaksanaan Otonomi Daerahbisa dijalankan secara optimal.
2.3 WEWENANG OTONOMI DAERAH
Sesuai dengan dasar hukum yang melandasi otonomi daerah, pemerintah daerahboleh menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang olehundang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Maksudnya, pelaksanaankepemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah masih berpatokan pada undang-undang pemerintah pusat. Dalam undang undang tersebut juga diatur tentang hak dankewajiban pemerintah daerah yaitu :

[2] Syaukani, dkk, Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 142
[3] Ibid., 145-150
[4] Ibid., 20-30
[5] Syaukani, Otonomi Daerah, 148
[6] http://www.scribd.com/doc/44674416/Asas-Asas-Otonomi-Daerah, diakses 13 Desember 2011, pukul 12.30.
[7] http://syadiashare.com/uud-45-dan-sistem-pemerintahan-ri, diakses, 14 Desember 2011, pukul 13.00
[8] Syaukani, Otonomi Daerah, 218-222
[10] Ibid.

No comments:

Post a Comment