SISTEM OTONOMI DAERAH
PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang
Masalah
Masa transisi dari orde baru menuju pemerintahan
yang desentralisasi, perlu disadari oleh pemerintah pusat maupun daerah serta
masyarakat. Kesadaran akan sistem yang di anut dalam negeri ini, memicu pada
terlaksananya suatu sistem menuju misi yang dibawanya. Dengan menyadari dan
menjalankan peran masing-masing, kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam
pemerintahan sangat kecil.
Pemerintahan daerah yang mencita-citakan adanya
sistem desentralisasi, berusaha menjadikan pemerintahan yang demokratis,
menghapus sistem sentralisasi yang merugikan pihak lain, serta menciptakan
nuansa baru dalam sistem pemerintahan yang memprioritaskan peran serta
masyarakat. Hal ini, tidak akan berjalan dengan baik, tanpa adanya pengetahuan
dan kesadaran pemerintah dan masyarakat mengenahi sistem ini.
B.
Rumusan Masalah
1.
Apa pengertian
otonomi daerah?
2.
Bagaimana
sistem pemerintahan daerah?
3.
Apa yang
menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan pemerintahan daerah?
4.
Apa saja
asas-asas dalam pemerintahan daerah?
5.
Bagaimana
wewenang pemerintahan daerah dalam mengatur daerah kekuasaanya?
6.
Apa dampak
positif dan negatif dari adanya otonomi daerah?
PEMBAHASAN
A.
Pengertian
Pemerintahan Daerah
Sesuai Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(UU Nomor 32 Tahun 2004) definisi otonomi daerah sebagai berikut: “Otonomi
daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat
setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”
UU Nomor 32 Tahun 2004 juga
mendefinisikan daerah otonom sebagai berikut: “Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat
hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur
dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut
prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan
Republik Indonesia.[1]
B.
Sistem Pemerintahan Daerah
Setelah pemerintahan orde baru
berhasil melaksanakan konsolidasi pemerintahan yang mulai dilaksanakan sejak
tahun 1968 disamping agenda pembangunan
ekonomi yang merupakan prioritas utama secara perlahan agenda-agenda lainnya
mulai dicanangkan, termasuk dalam bidang pemerintahan daerah. UU. No. 18 tahun
1965 dirasa sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan perkembangan
kehidupan-kehidupan politik. Oleh karena itu, kehendak untuk membentuk UU baru
yang mengatur pemerintahan daerah tidak dapat diabaikan lagi.
Dengan usaha-usaha yang intensif
dan membutuhkan waktu yang sangat lama, Mendagri,
Amir Mahmud berhasil meyakinkan DPR untuk mewujudkan sebuah UU baru, yakni UU.
No. 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah.[2]
1.
Karakteristik
Pemerintahan Daerah
Ada beberapa karakteristik yang
sangat menonjol dari prinsip penyelenggaraan pemerintah
daerah, antara lain:[3]
a.
Wilayah negara
dibagi menjadi daerah besar dan daerah kecil yang bersifat otonom atau
administratif saja. Pemerintah mempunyai dua kedudukan sekaligus, yaitu sebagai
daerah otonom yang berpemerintahan sendiri dan sebagai wilayah administratif
yang merupakan representasi dari kepentingan pemrintah pusat yang ada di
daerah.
b.
Pemerintahan
daerah diselenggarakan secara bertingkat, yakni Daerah Tingkat I, Daerah
Tingkat II sebagai daerah otonom dan wilayah administratif berupa provinsi,
kabupaten atau kotamadya, dan kecamatan.
c.
DPRD baik
tingkat I, maupun II dan kotamadya
merupakan bagian pemerintahan daerah. Sebagaimana sinyatakan dalam pasal
13 qayat 1 UU. No. 5 tahun 1974 yang berbunyi ”pemerintah daerah adalah kepala
daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah”.
d.
Peranan
Mendagri dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dikatakan bersifat
eksisif yang diwujudkan dengan melakukan pembinaan langsung terhadap daerah.
e.
Keuangan daerah
yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan daerah, dan
hasil usaha daerah yang sah.
2.
Desentralisasi
Daerah
Indonesia yang memilih bentuk negara yang desentralisasi, harus dilandasi
argumen yang kuat baik secara teoritik maupun maupun empirik. Dari beberapa
argumen teoritisi di bidangnya, banyak di antara mereka yang menyatakan alasan
atau argumen pemilihan desentralisasi sebagai bentuk pemerintahan, yaitu:[4]
a.
Efisiensi-efektifitas
penyelenggaran pemerintahan. Pemerintah mempunyai tugas melayani dan melindungi
masyarakat, menjaga keutuhan negara dan bangsa, serta mempertahankan negara
dari kemungkinan serangan negara lain. Serangkaian tugas tersebut tidak mungkin
dilakukan secara sentralistik. Jika hal ini terjadi, maka akan berimplikasi
negatif, yaitu pemerintahan negara menjadi tidak efisien dan tidak mampu
menjalankan perannya dengan baik dan maksimal.
b.
Pendidikan
politik. Pemerintahan daerah merupakan kancah pelatihan dan pengembangan
demokrasi dalam suatu negara.
c.
Pemerintah
daerah sebagai persiapan untuk karir politik lanjutan. Menjadi seorang politisi
berkaliber internasional, diperlukan suatu tahapan atau proses. Mustahil bagi
seseorang muncul dengan begitu saja menjadi politisi berkaliber nasional ataupun internasional.
d.
Stabilitas
politik. Pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah akan menciptakan suasana
politik yang stabil, karena daerah memiliki ikatan dan tanggungjawab yang kuat
dalam mendukung pemerintahan nasional.
e.
Kesetaraan
politik. Peran masyarakat dalam bidang politik semakin meluas. Tidak di batasi
pada oknum tertentu saja. Masyarakat di tingkat lokal, sebagaiman masyarakat di
Pusat Pemerintahan akan mempunyai kesempatan untuk terlibat dalam politik.
f.
Akuntabilitas
publik. Demokrasi politik akan menciptakan kebebasan dalam masyarakat.
Kebebasan ini mencakup tuntutan masyarakat kepada pemerintah agar dapat
mempertanggung jawabkan segala bentuk pilihan kebijaksanaan dan politiknya kepada masyarakat.
3.
Pembagian Daerah
Di dalam UU No. 18 Tahun 1965, pasal 2 ayat 1, wilayah negara Republik
Indonesia terbagi dalam tiga tingkatan, sebagaimana dalam diagram berikut:[5]
|
NEGARA
|
|
PROPINSI
G
|
|
DAERAH TINGKAT I
|
|
KOTAMADYA
|
|
KABUPATEN
|
|
KECAMATAN
|
|
KECAMATANN
|
|
DAERAH TINGKAT III
|
|
DAERAH TINGKAT II
|
C.
Dasar Hukum Pemerintahan Daerah
1. Undang Undang Dasar.
Pasal 18 UUD menyebutkan adanya pembagian pengelolaan pemerintahan pusat
dan daerah. Pemberlakuan sistem otonomi daerah merupakan amanat yang diberikan
oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Amandemen
Kedua tahun 2000 untuk dilaksanakan berdasarkan undang-undang yang dibentuk
khusus untuk mengatur pemerintahan daerah. UUD 1945 pasca-amandemen itu
mencantumkan permasalahan pemerintahan daerah dalam Bab VI, yaitu Pasal 18,
Pasal 18A, dan Pasal18B. Sistem otonomi daerah sendiri tertulis secara umum
dalam Pasal 18 untuk diatur lebih lanjut
oleh undang-undang.
2. Ketetapan MPR-RI
Tap MPR-RI No. XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Otonomi Daerah : pengaturan,
pembagian dan pemanfaatan sumber daya
nasional yang berkeadilan, serta perimbangan kekuangan pusat dan daerah dalam
rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Undang-Undang
Undang-undang N0.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah pada prinsipnya mengatur
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan asas
Desentralisasi. Hal-hal yang mendasar dalam UU No.22 Tahun 1999 adalah
mendorong untuk pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas,
meningkatkan peran masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi DPRD. Namun,
karena dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan,
dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah, maka aturan baru pun dibentuk
untuk menggantikannya. Pada 15 Oktober 2004, Presiden Megawati
Soekarnoputri mengesahkan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah. Dari ketiga dasar perundang-undangan tersebut di atas
tidak diragukan lagi bahwa pelaksanaan Otonomi Daerah memiliki dasar hukum yang
kuat. Tinggal permasalahannyaadalah bagaimana dengan dasar hukum yang kuat
tersebut pelaksanaan Otonomi Daerah bisa
dijalankan secara optimal.[6]
D.
Asas Pemerintahan Daerah
Ada tiga asas dalam pemerintahan daerah, yaitu:
1. Asas Desentralisasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonomi
untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam system kesatuan negara RI.
2. Asas
Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang
pemerintah oleh pemerintah
pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan atau kepada
instansi vertikal di wilayah tertentu.
3. Asas Tugas Pembantuan adalah penugasan dari
pemerintah pusat kepada daerah dan atau desa, dari pemerintah provinsi kepada
kabupaten atau kota dan desa, serta dari
pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
Menurut prinsip penyelenggaraan negara yang tercantum dalam
pasal 2 UU
No. 28 tahun 1999, tentang penyelenggaraan negara yang bersih bebas dari
korupsi, kolusi dan nepotisme, maka ada beberapa asas umum penyelenggaraan negara,
yang meliputi:
1. Asas
Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundangan, kepatutan dan keadilan
dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.
2. Asas Tertib adalah asas yang
menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara.
3. Asas Kepentingan Umum adalah asas yang
mendahulukan kesejahteraan
umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif.
4. Asas Keterbukaan adalah asas yang membuka
diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh
informasi yang benar, jujur dan
tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan
perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.
5. Asas Proporsionalitas adalah asas yang
mengutamakan keseimbangan
antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.
6. Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
7. Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan
hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat di pertanggung
jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara
sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
E.
Wewenang Otonomi Daerah
Sesuai dengan dasar hukum yang melandasi otonomi
daerah, pemerintah daerah boleh menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali
urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan
pemerintah pusat. Maksudnya, pelaksanaan kepemerintahan yang dilakukan oleh
pemerintah daerah masih berpatokan pada undang-undang pemerintah pusat. Dalam
undang- undang tersebut juga diatur tentang hak dan kewajiban pemerintah daerah,
yaitu: dalam Pasal 21 disebutkan tentang hak
otonomi daerah dalam melaksanakan tugasnya, sebagai berikut:
a. Mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahannya
b. Memilih pimpinan daerah
c. Mengelola aparatur daerah
d. Mengelola kekayaan daerah
e. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah
f. Mendapatkan bagi hasil dari
pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah
g. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah
h. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Selain mempunyai hak, pemerintah daerah juga mempunyai kewajiban,
sebagaimana dalam pasal 22, sebagai berikut:
a. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta
keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat
c. Mengembangkan kehidupan demokrasi
d. Mewujudkan keadilan dan pemerataan
e. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan
f. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan
g. Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak
h. Mengembangkan sistem jaminan sosial
i.
Menyusun perencanaan
dan tata ruang daerah
j.
Mengembangkan
sumber daya produktif di daerah
k. Melestarikan lingkungan hidup
l.
Mengelola
administrasi kependudukan
m. Melestarikan nilai sosial budaya
n. Membentuk dan menerapkan peraturan
perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya.[7]
Pemerintah daerah diharuskan:
a.
Memfasilitasi segala
bentuk kegiatan di daerah, terutama dalam bidang perekonomian. Pemerintah
daerhah hendaknya memaksimalkan fungsi sarana dan prasarana serta sumber
daya yang ada untuk perekonomian daerah.
b.
Pemerintah
daerah harus kreatif. Pemerintah daerah
harus mampu menyiapkan program-program sosial-ekonomi yang menjanjikan,
sehing pemerintah pusat tidak ragu dalam
memberikan dukungannya.
c.
Politik lokal
yang stabil. Masyarakat dan pemerintah daerah harus menciptakan suasana politik
lokal yang kondusif bagi dunia usaha dan ekonomi.
d.
Pemerintah
daerah harus menjamin kesinambungan berusaha. Masa transisi aparat pemerintahan
dari yang awal ke pemerintahan selanjutnya, harus terdapat kesinambungan dalam
perekonomian, terutama apabila telah terikat kontrak dengan daerah atau negara
lain. Pemerintah daerah tidak boleh merusak tatanan yang ada, yang
mengakibatkan fatalnya kegiatan perekonomian masyarakat.
e.
Pemerintah
Daerah harus komunikatif dengan LSM,
terutama dalam bidang perburuhan dan lingkungan hidup.[8]
Dengan tercapainya kelima elemen tersebut, akan tercipta lapangan
ekonomi-sosial suatu daerah yang stabil dan dapat menjamin masa depan yang
cemerlang.
F.
Dampak Positif dan Negatif Otonomi Daerah
1.
Dampak Positif
Otonomi Daerah
Dampak positif otonomi daerah adalah bahwa dengan otonomi daerah maka pemerintah
daerah akan mendapatkan kesempatan untuk menampilkan identitas lokal yang ada
di masyarakat. Berkurangnya wewenang dan kendali pemerintah pusat mendapatkan
respon tinggi dari pemerintah daerah dalam menghadapi masalah yang berada di
daerahnya sendiri. Bahkan dana yang diperoleh lebih banyak daripada yang didapatkan
melalui jalur birokrasi dari pemerintah pusat. Dana tersebut memungkinkan pemerintah lokal mendorong pembangunan daerah
serta membangun program promosi kebudayaan dan juga pariwisata. Dengan
melakukan otonomi daerah maka kebijakan-kebijakan pemerintah akan lebih tepat
sasaran, hal tersebut dikarenakan
pemerintah daerah cenderung lebih mengerti keadaan dan situasi
daerahnya, serta potensi-potensi yang ada di daerahnya daripada pemerintah
pusat. Contoh di Maluku dan Papua program beras miskin yang dicanangkan pemerintah
pusat tidak begitu efektif, hal tersebut karena sebagian penduduk disana
tidak bisa menkonsumsi beras, mereka biasa menkonsumsi sagu, maka
pemeritah disana hanya mempergunakan dana beras miskin tersebut untuk
membagikan sayur, umbi, dan makanan yang biasa dikonsumsi masyarakat. Selain
itu, denga system otonomi daerah, pemerintah akan lebih cepat mengambil
kebijakan-kebijakan yang dianggap perlu saat itu, tanpa harus melewati prosedur
di tingkat pusat.[9]
2.
Dampak Negatif Otonomi Daerah
Dampak negatif dari otonomi daerah adalah adanya kesempatan bagi oknum-oknum
di pemerintah daerah untuk melakukan tindakan yang dapat merugikan negara dan rakyat
seperti korupsi, kolusi dan nepotisme. Selain itu terkadang ada kebijakan-kebijakan
daerah yang tidak sesuai dengan konstitusi negara yang dapat menimbulkan
pertentangan antar daerah satu dengan daerah tetangganya, atau bahkan daerah
dengan negara.
Otonomi daerah juga menimbulkan persaingan antar daerah yang terkadang dapa
tmemicu perpecahan. Contohnya jika suatu daerah sedang mengadakan promosi pariwtsata,
maka daerah lain akan ikut melakukan hal yang sama seakan timbul persaingan
bisnis antar daerah. Selain itu otonomi daerah membuat kesenjangan ekonomi yang
terlampau jauh antar daerah. Daerah yang kaya akan semakin gencar melakukan pembangunan,
sedangkan daerah pendapatannya kurang akan tetap begitu-begitu saja tanpa ada
pembangunan.[10]
KESIMPULAN
1.
Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai
dengan peraturan perundang-undangan
2.
Karakteristik
pemerintahan daerah: wilayah negara dibagi menjadi daerah besar dan daerah
kecil yang bersifat otonom atau administratif saja, Pemerintahan daerah
diselenggarakan secara bertingkat, DPRD baik tingkat I, maupun II dan
kotamadya merupakan bagian pemerintahan
daerah, Peranan Mendagri dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat
dikatakan bersifat eksisif yang diwujudkan dengan melakukan pembinaan langsung
terhadap daerah dan keuangan daerah yang
bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan daerah, dan
hasil usaha daerah yang sah.
3.
Dasar hukum
pemerintahan daerah diantaranya, undang-undang dasar, ketetapan MPR RI dan
undang-undang.
4.
Pemerintang
daerah mempunyai wewenang dalam pelaksanaan sistem daerah. Wewenang tersebut
berupa hak-hak, kewajiban-kewajiban serta hal yang harus ada dalam pemerintahan
daerah.
5.
Dengan adanya
pemerintahan daerah menimbulkan dampak positif dan negatif darinya. Dampak positif otonomi daerah diantaranya adalah
bahwa dengan otonomi daerah maka pemerintah daerah akan mendapatkan kesempatan
untuk menampilkan identitas lokal yang ada di masyarakat. Dampak negatif dari
otonomi daerah diantaranya adalah adanya kesempatan bagi oknum-oknum di
pemerintah daerah untuk melakukan tindakan yang dapat merugikan negara dan
rakyat seperti korupsi, kolusi dan nepotisme.
DAFTAR PUSTAKA
Syaukani, dkk. Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan. Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2004.
http://www.scribd.com/doc/44674416/-dampak-positif-negatif-otonomi-daerah, diakses, 14 Desember 2011.
[1] http://www.slideshare.net/DadangSolihin/sistem-pemerintahan-daerah, diakses 13 Desember 2011, pukul 12.00.
[6] http://www.scribd.com/doc/44674416/Asas-Asas-Otonomi-Daerah, diakses 13
Desember 2011, pukul 12.30.
[7] http://syadiashare.com/uud-45-dan-sistem-pemerintahan-ri, diakses, 14 Desember 2011, pukul 13.00
[9] http://www.scribd.com/doc/44674416/-dampak-positif-negatif-otonomi-daerah, diakses,
14 Desember 2011, pukul 13.00
No comments:
Post a Comment