Thursday, April 4, 2013

sewa rahim dan bayi tabung


BAYI TABUNG DAN SEWA RAHIM

Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas
Mata kuliah “ Kapita Selekta Hukum Mu’amalah “







Disusun oleh:
Maya Sinawati        210210012
                          

Dosen pengampu :
Ely Masykuroh, SE. MSI



JURUSAN SYARI’AH
PROGRAM STUDI MU’AMALAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PONOROGO MARET 2013
PENDAHULUAN


   A.        LatarBelakangMasalah

Al-Qur’an menyebutkan bahwa Allah SWT membagi manusia menjadi dua jenis, yaitu  laki-laki dan perempuan. Kedua jenis manusia tersebut diberi naluri untuk saling mencintai dan sebagai buahnya manusia dapat berkembangbiak.[1] Untuk memperoleh keturunan yang sah, sebelumnya manusia diperintahkan membentuk rumah tangga melalui proses akad nikah dengan aturan yang telah ditentukan. Hubungan laki-laki perempuan yang dilakukan sebelum akad nikah disebut zina. Di dalam Islam perbuatan tersebut diharamkan.
Di dalam prakteknya, manusia dalam berumah tangga tidak pernah lepas dari permasalahan. Salah satu   permasalahan tersebut adalah adanya kendala tidak bisa mempunyai keturunan, baik karena alasan mandul ataupun kondisi fisik dan psikis suami istri.
Ketidakhadiran anak dalam suatu rumah tangga dapat menggangu kebahagiaan dan kesejahteraan kehidupan berkeluarga.[2] Sebagai akibat dari ketidakhadiran anak dalam suatu  keluarga, setidaknya  keluarga  tersebut akan mencari beberapa alternatif, misalnya dengan menyerah pada nasib, adopsi, cerai, poligami atau bahkan melakukan inseminasi buatan dalam bentuk bayi tabung maupun sewa rahim. Dalam Islam, masalah seperti apapun bentuknya tidak pernah terlepas dari hukumnya, semua masalah mempunyai paying hukum. Begitu juga dalam masalah bayi tabung dan sewa rahim. Oleh Karena itu, permasalahan ini perlu peninjauan hokum dari segi kebolehannya dari sudu tekonomi Islam, dengan mengkorelasikannya dengan teori-teori yang telah ada. Dengan demikian akan diketahui hokum bentuk transaksi tersebut.

    B.     Rumusan Masalah
1.      Apakah yang dimaksud bayi tabung, bagaimana prosedur dan hukumnya?
2.      Apakah yang dimaksud sewa rahim dan bagaimana hukumnya?
3.      Bagaimana pandangan hokum perdata Indonesia tentang inseminasi buatan?






PEMBAHASAN


     A.    Bayi Tabung

1.      Pengertian

Bayi tabung adalah bayi yang dihasilkan bukan dari persetubuhan, tetapi dengan cara mengambil mani/sperma laki-laki dan ovum perempuan, lalu dimasukkan pada suatu alat dalam waktu beberapa hari lamanya, setelah dianggap telah mampu menjadi janin, maka dimasukkan ke dalam rahim ibu.[3] Bayi tabung dikenal dengan istilah inseminasi buatan, yaitu suatu kegiatan untuk mengusahaan kalahiran anak dengan cara melakukan pembuahan tanpa memalui persetubuhan antara suami istri yang sah, melainkan dengan jalan mempertamukan sperma seorang alki-laki dan ovum seorang wanita melalui proses tertentu seperti suntikan.[4]

2.      Proses Bayi Tabung

Adapun teknik bayi tabung ada beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut:
a.       Pengobatan merangsang indung telur. Pada tahap ini istri diberi obat yang merangsang indung telur, sehingga menghasilakna banyak ovum
b.      Pengambilan sel telur.
c.       Pembuahan atau fertilisasi sel telur dengan sel sperma di dalam tabung laboratorium, kemudian dibiakkan dalam lemari pengeram, selama 18-20 jam.
d.      Pemindahan embrio. Karena terjadi fertilissi  sel telur dengan sel sperma, maka akan membelah membentuk embrio. Embrio tersebut dipindahkan ke dalam rongga rahim ibu melalui vagina setelah 2-3 hari.
e.       Pengawasan terjadinya kehamilan. Setelah implementasi embrio, dilanjutkan proses pemerikasaan kehamilan.[5]

3.      Macam-Macam Bayi Tabung dan Tinjauan Hukum Islam Terhadapnya

a.       Bibit dari suami istri dan ditanamkan pada rahim istri.
Inseminasi dengan jenis ini diperbolehkan atau halal. Adapun diantara para ulama yang menghalalkannya adalah Syaikh Muhammad Syaltut, Muhammad Yusuf Qardhawi, dan Zakaria Ahmad al-Bary.
b.      Bibit dari suami istri dan ditanamkan pada rahim orang lain.
Lembaga fiqih Islam OKI mengharamkan praktek ini, karena dikhawatirkan percampuran nasab dan hilangnya keibuan.
c.       Sperma suami yang telah meninggal dan ovum istri ditanam pada rahim istri.
Berdasarkan alasan di atas maka pembuahan ovum dan sperma dari suami yang telah meninggal tidak dapat dibenarkan dalam Islam, karena keduanya sudah tidak ada hubungan pernikahan lagi.
d.      Sperma laki-laki lain dibuahkan dengan ovum wanita lain dan ditanam pada rahim wanita yang tidak bersuami.
Pembuahan hanya dihalalkan pada orang yang memiliki ikatan perkawinan  yang sah. Oleh karena itu, inseminasi model ini tidak dibenarkan.
e.       Sperma suami dibuahkan dengan ovum wanita lain (donor) dan ditanam pada rahim istri.
Walaupun istrinya sendiri yang dijadikan tempat penanaman embrio, tetapi karena konsepsinya berasal dari pembuahan bibit yang tidak memiliki ikatan pernikahan yang sah, maka hal ini tidak dibenrkan.
f.       Sperma laki-laki lain (donor) dibuahkan dengan ovum istri dan ditanamkan pada rahim istri.
Inseminasi ini sama dengan model di atas, sehingga diharamkan.
g.      Sperma laki-laki lain (donor) dibuahkan dengan ovum wanita lain (donor) dan ditanamkan pada rahim istri.
Bibit yang berasal dari pasangan yang bukan suami istri yang sah adalah tidak dihalalkan.
h.      Bibit dari suami istri dititipkan pada rahim istri yang lain.
Secara hokum diperbolehkan, tetapi secara etis harus dipertimbangkan efek sampinganya sebagaimana sebagai ibu titipan.[6]
Dengan keterangan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa inseminasi buatan yang diperbolehkan adalah inseminasi yang mana benih berasal dari suami istri yang sah secara hokum, dan ditanamkan pada rahim istri darimana ovum tersebut berasal.

4.      Fatwa MUI tentang Bayi Tabung

Fatwa Majlis Ulama Indonesia tentang Bayi Tabung/ inseminasi buatan. Dewan pimpinan Majis Ulama Indonesia, memutuskan
Menfatwakan:
a.       Bayi tabung dengan sperma dan ovum dari pasangan suami isteri yang sah hukumnya mubah (boleh), sebab hak ini termasuk ikhiar berdasarkan kaidah kaidah agama.
b.      Bayi tabung dari pasangan suami-isteri dengan titipan rahim isteri yang lain (misalnya dari isteri kedua dititipkan pada isteri pertama) hukumnya haram berdasarkan kaidah Sadd az-zari’ah, sebab hal ini akan menimbulkan masalah yang rumit dalam kaitannya dengan masalah warisan (khususnya antara anak yang dilahirkan dengan ibu yang mempunyai ovum dan ibu yang mengandung kemudian melahirkannya, dan sebaliknya).
c.       Bayi tabung dari sperma yang dibekukan dari suami yang telah meninggal dunia hukumnya haram berdasarkan kaidah Sadd az-zari’ah, sebab hal ini akan menimbulkan masalah yang pelik, baik dalam kaitannya dengan penentuan nasab maupun dalam kaitannya dengan hal kewarisan.
d.      Bayi tabung yang sperma dan ovumnya diambil dari selain pasangan suami isteri yang sah hukumnya haram, karena itu statusnya sama dengan hubungan kelamin antar lawan jenis di luar pernikahan yang sah (zina), dan berdasarkan kaidah Sadd az-zari’ah, yaitu untuk menghindarkan terjadinya perbuatan zina sesungguhnya.[7]


5.      Undang-Undang yang Mengatur tentang Bayi Tabung

a.       Pasal 127 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, menyebutkan:
1)      Upaya kehamilan di luar cara alamiyah, hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dengan ketentuan:
a)      Hasil pembuahan ovum dan sperma dari suami istri yang bersangkutan ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum berasal
b)      Dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu, dan
c)      Pada fasilitas pelayanan kesehatan tertentu.
2)      Ketentuan mengenai persyaratan kehamilan di luar cara alamiyah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur oleh peraturan pemerintah.[8]
b.      Pasal 16 UU No. 23 Tahun 1992 tentang kesehatan yang berbunyi:
Ayat 1
Kehamilan di luar cara alami dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir untuk membantu suami istri mendapat keturunan
Ayat 2
Upaya kehamilan di luar cara alami sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hanya dapat dilaksanakan oleh pasangan suami istri yang sah, dengan ketentuan:
1)      Hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami istri yang bersangkutan ditanamkan dalam rahim istri darimana ovum itu berasal.
2)      Dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memunyai keahlian dan kewenangan untuk itu.
3)      Pada sarana kesehatan tertentu
Ayat 3
Ketentuan mengenai persyaratan penyelenggaraan kehamilan diluar cara alami sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditentukan dengan P.P

6.      Hubungan Bayi Tabung dengan Teori Fiqh

Mengembangbiakkan semua jenis hewan yang halal diperbolehkan oleh Islam, baik dengan jalan inseminasi alami maupun inseminasi buatan. Dasar hokum pembolehan tersebut adalah:
a.       Pertama, dianalogikan dengan penyerbukan kurma, yang dilakukan penduduk Madinah dengan penyilangan pembuahan pada buah kurma. Dalam hal ini, Nabi bersabda, “Lakukanlah pembuahan buatan, kalian lebih tau urusan dunia kalian.” Dengan demikian, inseminasi pada tumbuhan yang dihalalkan diperbolehkan, maka pada hewanpun juga diperbolehkan.[9]
b.      Kedua, kaidah hokum fiqih menyatakan,

الاصل فى الاشياء الاباحة حتى يدل دليل على تحرمه
“Pada dasarnya segala sesuatu itu boleh, sampai ada dalil yang mangharamkannya.”
Karena tidak dijumpai secara ekplisit hadist yang menyatakan keharaman inseminasi buatan, maka diperbolehkan.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa mengembangbiakkan semua jenis hewan yang halah adalah boleh dalam Islam, tetapi tetap memperhatikan nilai moral Islam sebagaimana proses bayi tabung pada manusia harus tetap menjunjung tinggi etika dan kaidah-kaidah syari’ah.[10] Hal ini jika inseminasi buatan dilakuakn dengan benih berasal dari suami istri yang sah.
Terkait dengan jenis bayi tabung yang benihnya bersal bukan dari suami istri yang yang sah, maka termasuk jual beli yang dilarang, karena tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli. Sperma maupun ovum adalah barang yang tidak boleh diperjualbelikan dalam Islam. Jual beli sperma dilarang karena mengandung kesamaran.[11] Inseminasi buatan itu dilakukan dengan bantuan donor sperma dan ovum, maka diharamkan dan hukumnya sama dengan zina. Sebagai akibat hukumnya, anak hasil inseminasi itu tidak sah dan nasabnya hanya berhubungan dengan ibu yang melahirkannya.[12] Dalil-dalil syar’i yang dapat dijadikan landasan menetapkan hukum haram inseminasi buatan dengan donor ialah:
1)      QS. al-Isra: 70 dan Al-Tin: 4.
* ô‰s)s9ur $oYøB§x. ûÓÍ_t/ tPyŠ#uä öNßg»oYù=uHxqur ’Îû ÎhŽy9ø9$# ̍óst7ø9$#ur Nßg»oYø%y—u‘ur šÆÏiB ÏM»t7ÍhŠ©Ü9$# óOßg»uZù=žÒsùur 4’n?tã 9ŽÏVŸ2 ô`£JÏiB $oYø)n=yz WxŠÅÒøÿs? ÇÐÉÈ  
Artinya: “Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan[862], Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.”
ô‰s)s9 $uZø)n=y{ z`»|¡SM}$# þ’Îû Ç`|¡ômr& 5OƒÈqø)s? ÇÍÈ  
Artinya: “Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.”
 Kedua ayat tersebut menunjukkan bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk yang mempunyai kelebihan/keistimewaan sehingga melebihi makhluk-makhluk Tuhan lainnya. Dan Tuhan sendiri berkenan memuliakan manusia, maka sudah seharusnya manusia bisa menghormati martabatnya sendiri serta menghormati martabat sesama manusia. Dalam hal ini inseminasi buatan dengan donor itu pada hakikatnya dapat merendahkan harkat manusia sejajar dengan tumbuh-tumbuhan dan hewan yang diinseminasi.
2)      Hadits Nabi Saw yang mengatakan, “Tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir menyiramkan airnya (sperma) pada tanaman orang lain (istri orang lain).” (HR. Abu Daud, Tirmidzi dan dipandang Shahih oleh Ibnu Hibban).[13]
3)  Kaidah hukum fiqih yang mengatakan “dar’ul mafsadah muqaddam ‘ala jalbil mashlahah” (menghindari mafsadah atau mudharat) harus didahulukan daripada mencari atau menarik maslahah/kebaikan. Inseminasi buatan mengandung mudharat dan mafsadah yang besar antara lain berupa:
a)      Percampuran nasab, padahal Islam sangat menjada kesucian/kehormatan kelamin dan kemurnian nasab, karena nasab itu ada kaitannya dengan kemahraman dan kewarisan.
b)      Bertentangan dengan sunnatullah atau hukum alam.
c)      Inseminasi pada hakikatnya sama dengan prostitusi, karena terjadi percampuran sperma pria dengan ovum wanita tanpa perkawinan yang sah.
d)     Kehadiran anak hasil inseminasi bisa menjadi sumber konflik dalam rumah tangga.
e)      Anak hasil inseminasi lebih banyak unsur negatifnya daripada anak adopsi.
f)       Bayi tabung lahir tanpa melalui proses kasih sayang yang alami, terutama bagi bayi tabung lewat ibu titipan yang menyerahkan bayinya kepada pasangan suami-isteri yang punya benihnya sesuai dengan kontrak, tidak terjalin hubungan keibuan secara alami. (QS. Luqman:14 dan Al-Ahqaf:14).[14]


       B.     Sewa Rahim

1.      Pengertian sewa rahim

Sewa rahim dikenal dengan istilh surrogate mother adalah perjanjian antara seorang wanita yang mengikatkan diri melalui suatu perjanjian dengan pihak lain (suami-isteri) untuk menjadi hamil terhadap hasil pembuahan suami isteri tersebut yang ditanamkan ke dalam rahimnya, dan setelah melahirkan diharuskan menyerahkan bayi tersebut kepada pihak suami isteri berdasarkan perjanjian yang dibuat. Perjanjian ini lazim disebut gestational agreement. Intinya, surrogate mother adalah perempuan yang menampung pembuahan suami isteri dan diharapkan melahirkan anak hasil pembuahan. Dalam bahasa sederhana berarti ‘ibu wali”.[15]

2.      Sewa Rahim Hubungannya dengan Bayi Tabung.

Bayi tabung yang dihalalkan adalah jika kedua benih berasal dari suami istri yang sah. Adapun bentuk bayi tabung yang tidak dibenarkan dalam Islam adalah:
a.       Sel telur istri yang telah dibuahi diletakkan pada rahim wanita lain yang bukan istrinya, atau biasa disebut dengan ibu pengganti.
b.      Proses dalam pembuahan buatan tersebut terjadi anatara sel sperma suami dengan sel telur bukan milik istrinya, meskipun sel telur yang sudah dibuahi tersebut dimasukkan dalam rahim istri.
c.       Proses pembuahan tersebut terjadi antara sel sperma bukan suami dan sel telur istri, meskipun sel telur setelah dibuahi nantinya diletakkan dalam rahim istri.[16]
Dari ketiga keadaan di atas, masalah sewa rahim terletak pada point a, yaitu sperma dan ovum berasal dari suami istri dan diletakkan pada rahim wanita lain dengan akad sewa.[17]


3.      Fatwa MUI tentang Sewa Rahim

Dalam fatwa MUI disebutkan bahwa, “Bayi tabung dari pasangan suami-isteri dengan titipan rahim isteri yang lain (misalnya dari isteri kedua dititipkan pada isteri pertama) hukumnya haram berdasarkan kaidah Sadd az-zari’ah, sebab hal ini akan menimbulkan masalah yang rumit dalam kaitannya dengan masalah warisan (khususnya antara anak yang dilahirkan dengan ibu yang mempunyai ovum dan ibu yang mengandung kemudian melahirkannya, dan sebaliknya).” Dengan demikian, tidak ada ketentuan diperbolehkannya sewa rahim di Indonesia. Hal ini di dukung dengan adanya Pasal 127 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, di dalamnya menyebutkan bahwa upaya kehamilan di luar cara alamiyah, hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah.[18]

4.      Pandangan Fiqih tentang Sewa Rahim

Dari sisi hukum, perempuan penampung pembuahan dianggap ‘menyewakan’ rahimnya. Kalau konstruksi ini diterima, apakah rahim perempuan bisa disamakan dengan barang sehingga bisa disewakan? Sewa dalam bab fiqih disebut dengan istilah al-ijarah (sewa – menyewa), yaitu suatu akad transaksi untuk mengambil manfaat dengan jalan memberikan penggantian atau upah.[19]  Adapun syarat dan rukun al-ijarah  adalah sebagi berikut:
a.       Dua orang yang berakad, harus telah baligh dan berakal serta menyatakan kerelaannya dalam melakukan al-ijarah.
b.      Sighat. Akad serah terima al-ijarah.
c.       Manfaat atau barang atau objek yang disewakan harus dapat diketahui dan merupakan sesuatu yang diperbolehkan oleh syara’ serta merupakan sesuatu ynag telah lazim dalam masyarakat untuk disewakan.
d.      Upah atau sewa dalam al-ijarah harus jelas, tertentu dan mempunyai nilai ekonomi.[20]
Dengan melihat rukun dan syarat di atas, dalam sewa rahim unsur yang belum terpenuhi adalah bahwa objek sewa merupakan sesuatu yang tidak lazim dalam masyarakat, menimbulkan kesamaran tentang wali nasab dari janin yang dikandung ibu pengganti.
Dalam hal nasab, kewalian, waris dan hadhanah tidak bisa dinisbatkan kepada pemilik sperma, karena proses masuknya tersebut. Adapun yang menjadi ibu syar’i ada dua kemungkinan, yaitu
a.       Apabila sperma dan indung telur yang ditanam itu tidak memungkinkan campur dengan indung telur pemilik rahim, maka yang menjadi ibu anak tersebut adalah pemilik indung telur.
b.      Jika dimungkinkan adanya percampuran indung telur dari pemilik rahim, maka ibu anak itu adalah pemilik rahim.[21]
Dengan demikian, sewa rahim bukanlah bentuk sewa-menyewa yang dibenarkan dalam Islam.
 
        C.    Pandangan Hukum Perdata Di Indonesia Tentang Inseminasi Buatan

1.      Jika benihnya berasal dari Suami Istri

a.          Jika benihnya berasal dari suami istri, dilakukan proses fertilisasi-in-vitro transfer embrio dan diimplantasikan ke dalam rahim Istri maka anak tersebut baik secara biologis ataupun yuridis mempunyai status sebagai anak sah (keturunan genetik) dari pasangan tersebut. Akibatnya memiliki hubungan mewaris dan hubungan keperdataan lainnya.
b.          Jika ketika embrio diimplantasikan kedalam rahim ibunya di saat ibunya telah bercerai dari suaminya maka jika anak itu lahir sebelum 300 hari perceraian mempunyai status sebagai anak sah dari pasangan tersebut. Namun jika dilahirkan setelah masa 300 hari, maka anak itu bukan anak sah bekas suami ibunya dan tidak memiliki hubungan keperdataan apapun dengan bekas suami ibunya. Dasar hukum ps. 255 KUHPer.
c.          Jika embrio diimplantasikan kedalam rahim wanita lain yang bersuami, maka secara yuridis status anak itu adalah anak sah dari pasangan penghamil, bukan pasangan yang mempunyai benih. Dasar hukum ps. 42 UU No. 1/1974 dan ps. 250 KUHPer. Dalam hal ini Suami dari Istri penghamil dapat menyangkal anak tersebut sebagai anak sah-nya melalui tes golongan darah atau dengan jalan tes DNA. (Biasanya dilakukan perjanjian antara kedua pasangan tersebut dan perjanjian semacam itu dinilai sah secara perdata barat, sesuai dengan ps. 1320 dan 1338 KUHPer.)
2.      Jika salah satu benihnya berasal dari donor

a.       Jika Suami mandul dan Istrinya subur, maka dapat dilakukan fertilisasi in vitro transfer embrio dengan persetujuan pasangan tersebut. Sel telur Istri akan dibuahi dengan Sperma dari donor di dalam tabung petri dan setelah terjadi pembuahan diimplantasikan ke dalam rahim Istri. Anak yang dilahirkan memiliki status anak sah dan memiliki hubungan mewaris dan hubungan keperdataan lainnya sepanjang si Suami tidak menyangkalnya dengan melakukan tes golongan darah atau tes DNA. Dasar hukum ps. 250 KUHPer.
b.      Jika embrio diimplantasikan kedalam rahim wanita lain yang bersuami maka anak yang dilahirkan merupakan anak sah dari pasangan penghamil tersebut. Dasar hukum ps. 42 UU No. 1/1974 dan ps. 250 KUHPer.

3.      Jika semua benihnya dari donor

a.       Jika sel sperma maupun sel telurnya berasal dari orang yang tidak terikat pada perkawinan, tapi embrio diimplantasikan ke dalam rahim seorang wanita yang terikat dalam perkawinan maka anak yang lahir mempunyai status anak sah dari pasangan Suami Istri tersebut karena dilahirkan oleh seorang perempuan yang terikat dalam perkawinan yang sah.
b.       Jika diimplantasikan kedalam rahim seorang gadis maka anak tersebut memiliki status sebagai anak luar kawin karena gadis tersebut tidak terikat perkawinan secara sah dan pada hakekatnya anak tersebut bukan pula anaknya secara biologis kecuali sel telur berasal darinya. Jika sel telur berasal darinya maka anak tersebut sah secara yuridis dan biologis sebagai anaknya.
Dari tinjauan yuridis menurut hukum perdata barat di Indonesia terhadap kemungkinan yang terjadi dalam program fertilisasi in vitro transfer embrio ditemukan beberapa kaidah hukum yang sudah tidak relevan dan tidak dapat meng-cover kebutuhan yang ada serta sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada khususnya mengenai status sahnya anak yang lahir dan pemusnahan kelebihan embrio yang diimplantasikan ke dalam rahim ibunya. Secara khusus, permasalahan mengenai inseminasi buatan dengan bahan inseminasi berasal dari orang yang sudah meninggal dunia, hingga saat ini belum ada penyelesaiannya di Indonesia. Perlu segera dibentuk peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur penerapan teknologi fertilisasi in vitro transfer embrio ini pada manusia mengenai hal-hal apakah yang dapat dibenarkan dan hal-hal apakah yang dilarang.[22]













KESIMPULAN


1.      Bayi tabung adalah bayi yang dihasilkan bukan dari persetubuhan, tetapi dengan cara mengambil mani/sperma laki-laki dan ovum perempuan, lalu dimasukkan pada suatu alat dalam waktu beberapa hari lamanya, setelah dianggap telah mampu menjadi janin, maka dimasukkan ke dalam rahim ibu. Dengan keterangan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa inseminasi buatan yang diperbolehkan adalah inseminasi yang mana benih berasal dari suami istri yang sah secara hokum, dan ditanamkan pada rahim istri darimana ovum tersebut berasal.
2.      Sewa rahim dikenal dengan istilh surrogate mother adalah perjanjian antara seorang wanita yang mengikatkan diri melalui suatu perjanjian dengan pihak lain (suami-isteri) untuk menjadi hamil terhadap hasil pembuahan suami isteri tersebut yang ditanamkan ke dalam rahimnya, dan setelah melahirkan diharuskan menyerahkan bayi tersebut kepada pihak suami isteri berdasarkan perjanjian yang dibuat. Perjanjian ini lazim disebut gestational agreement. Intinya, surrogate mother adalah perempuan yang menampung pembuahan suami isteri dan diharapkan melahirkan anak hasil pembuahan. Dalam bahasa sederhana berarti ‘ibu wali”. sewa rahim unsur yang belum terpenuhi adalah bahwa objek sewa merupakan sesuatu yang tidak lazim dalam masyarakat, menimbulkan kesamaran tentang wali nasab dari janin yang dikandung ibu pengganti. Dalam hal nasab, kewalian, waris dan hadhanah tidak bisa dinisbatkan kepada pemilik sperma, karena proses masuknya tersebut.
3.      Pandangan Hukum Perdata Di Indonesia Tentang Inseminasi Buatan
Dari tinjauan yuridis menurut hukum perdata barat di Indonesia terhadap kemungkinan yang terjadi dalam program fertilisasi in vitro transfer embrio ditemukan beberapa kaidah hukum yang sudah tidak relevan dan tidak dapat meng-cover kebutuhan yang ada serta sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada khususnya mengenai status sahnya anak yang lahir dan pemusnahan kelebihan embrio yang diimplantasikan ke dalam rahim ibunya. Secara khusus, permasalahan mengenai inseminasi buatan dengan bahan inseminasi berasal dari orang yang sudah meninggal dunia, hingga saat ini belum ada penyelesaiannya di Indonesia. Perlu segera dibentuk peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur penerapan teknologi fertilisasi in vitro transfer embrio ini pada manusia mengenai hal-hal apakah yang dapat dibenarkan dan hal-hal apakah yang dilarang.

















DAFTAR PUSTAKA


Bayi Tabung Menurut MUI dalam http://www.halalguide.info/content/view/104/55/. com,  diakses 10 Maret 2013.
Chuzaimah dan  Ansyary, Hafiz.  Problematika Hukum Islam Kontemporer. Jakarta: PustakaFirdaus, 1995.
Ghazali, Abdul Rahman, dkk. Fiqh Muamalat. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
Mahfudh, Sahal.  Solusi Problematika Aktual Hukum Islam: Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926 M-1999 M). Surabaya: Diantama, 2004.
 Marhamah, Siti. Bayi Tabung dalam http://bayitabung. blogspot.com/2012 /04 / makalah-bayi- tabung. html, diakses 11 Maret 2013.
Rashid,  Hamdan. Fiqih Indonesia Himpunan Fatwa-Fatwa Aktual. Jakarta: al-Mawardi Prima, 2003.
Ratman, Desriza. Surrogate Mother dalam Perspektif Etika dan Hukum: Bolehkah Sewa Rahim di Indonesia?. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012.
Sudrajat, Ajat. Fikih Aktual. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2008.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, 47.
Utomo, Setiwan Budi.  Fiqih Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.






 


[1]Chuzaimahdan Hafiz Ansyary, ProblematikaHukum Islam Kontemporer (Jakarta: PustakaFirdaus, 1995), 7.
[2]Ibid.
[3] Sahal Mahfudh, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam: Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926 M-1999 M) (Surabaya: Diantama, 2004), 372.
[4] Hamdan Rashid, Fiqih Indonesia Himpunan Fatwa-Fatwa Aktual (Jakarta: al-Mawardi Prima, 2003), 206.
[5] Ajat Sudrajat, Fikih Aktual (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2008), 164-165.
[6] Chuzaimah,  Problematika Hukum, 13-17.
[7] Bayi Tabung Menurut MUI dalam http://www.halalguide.info/content/view/104/55/.com, diakses 10 Maret 2013.

[8] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, 47.
[9] Setiwan Budi Utomo, Fiqih Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer (Jakarta: Gema Insani Press, 2003)192.
[10] Ibid., 193.
[11] Abdul Rahman Ghazali, dkk, Fiqh Muamalat (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 80-81.
[12] Utomo, Fiqih Aktual, 189.
[13] Ibid., 190.
[14] Ibid., 190-191.
[15] Desriza Ratman, Surrogate Mother dalam Perspektif Etika dan Hukum: Bolehkah Sewa Rahim di Indonesia? (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012), 35.

[17] Mahfudh, Solusi, 489.
[18] Undang-Undang, 47.

[19] Ghazaly, Fiqh, 277.
[20] Ibid., 278-280.
[21] Mahfuh, Solusi, 490.
[22] Siti Marhamah, Bayi Tabung dalam http://bayitabung. blogspot.com/2012 /04 / makalah-bayi- tabung. Html, diakses 11 Maret 2013.

No comments:

Post a Comment