BAYI TABUNG
DAN SEWA RAHIM
Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas
Mata kuliah “ Kapita Selekta Hukum Mu’amalah
“

Disusun oleh:
Maya Sinawati 210210012
Dosen pengampu :
Ely
Masykuroh, SE. MSI
JURUSAN SYARI’AH
PROGRAM STUDI MU’AMALAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PONOROGO MARET 2013
PENDAHULUAN
A.
LatarBelakangMasalah
Al-Qur’an
menyebutkan bahwa Allah SWT membagi manusia menjadi dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Kedua jenis manusia tersebut
diberi naluri untuk saling mencintai dan sebagai buahnya manusia dapat berkembangbiak.[1] Untuk
memperoleh keturunan yang sah, sebelumnya manusia diperintahkan membentuk rumah
tangga melalui proses akad nikah dengan aturan yang telah ditentukan. Hubungan
laki-laki perempuan yang dilakukan sebelum akad nikah disebut zina. Di dalam
Islam perbuatan tersebut diharamkan.
Di dalam
prakteknya, manusia dalam berumah tangga tidak pernah lepas dari permasalahan.
Salah satu permasalahan tersebut adalah
adanya kendala tidak bisa mempunyai keturunan, baik karena alasan mandul
ataupun kondisi fisik dan psikis suami istri.
Ketidakhadiran
anak dalam suatu rumah tangga dapat menggangu kebahagiaan dan kesejahteraan
kehidupan berkeluarga.[2]
Sebagai akibat dari ketidakhadiran anak dalam suatu keluarga, setidaknya keluarga
tersebut akan mencari beberapa alternatif, misalnya dengan menyerah pada
nasib, adopsi, cerai, poligami atau bahkan melakukan inseminasi buatan dalam bentuk
bayi tabung maupun sewa rahim. Dalam Islam, masalah seperti apapun bentuknya tidak
pernah terlepas dari hukumnya, semua masalah mempunyai paying hukum. Begitu juga
dalam masalah bayi tabung dan sewa rahim. Oleh Karena itu, permasalahan ini perlu peninjauan hokum dari segi kebolehannya dari sudu tekonomi
Islam, dengan mengkorelasikannya dengan teori-teori yang telah ada. Dengan demikian
akan diketahui hokum bentuk transaksi tersebut.
B. Rumusan Masalah
1. Apakah yang dimaksud bayi tabung, bagaimana
prosedur dan hukumnya?
2. Apakah yang
dimaksud sewa rahim dan bagaimana hukumnya?
3. Bagaimana
pandangan hokum perdata Indonesia tentang inseminasi buatan?
PEMBAHASAN
A.
Bayi Tabung
1.
Pengertian
Bayi tabung adalah bayi yang dihasilkan bukan dari
persetubuhan, tetapi dengan cara mengambil mani/sperma laki-laki dan ovum
perempuan, lalu dimasukkan pada suatu alat dalam waktu beberapa hari lamanya,
setelah dianggap telah mampu menjadi janin, maka dimasukkan ke dalam rahim ibu.[3]
Bayi tabung dikenal dengan istilah
inseminasi buatan, yaitu suatu kegiatan untuk mengusahaan kalahiran anak
dengan cara melakukan pembuahan tanpa memalui persetubuhan antara suami istri
yang sah, melainkan dengan jalan mempertamukan sperma seorang alki-laki dan
ovum seorang wanita melalui proses tertentu seperti suntikan.[4]
2. Proses Bayi Tabung
Adapun teknik bayi tabung ada beberapa tahapan, yaitu
sebagai berikut:
a.
Pengobatan merangsang indung telur. Pada tahap ini
istri diberi obat yang merangsang indung telur, sehingga menghasilakna banyak
ovum
b.
Pengambilan sel telur.
c.
Pembuahan atau fertilisasi
sel telur dengan sel sperma di dalam tabung laboratorium, kemudian dibiakkan
dalam lemari pengeram, selama 18-20 jam.
d.
Pemindahan embrio. Karena terjadi fertilissi sel telur dengan
sel sperma, maka akan membelah membentuk embrio. Embrio tersebut dipindahkan ke
dalam rongga rahim ibu melalui vagina setelah 2-3 hari.
e.
Pengawasan terjadinya kehamilan. Setelah implementasi
embrio, dilanjutkan proses pemerikasaan kehamilan.[5]
3. Macam-Macam Bayi Tabung dan Tinjauan Hukum Islam
Terhadapnya
a.
Bibit dari suami istri dan ditanamkan pada rahim istri.
Inseminasi dengan jenis ini diperbolehkan atau halal. Adapun diantara
para ulama yang menghalalkannya adalah Syaikh Muhammad Syaltut, Muhammad Yusuf
Qardhawi, dan Zakaria Ahmad al-Bary.
b.
Bibit dari suami istri dan ditanamkan pada rahim orang
lain.
Lembaga fiqih Islam OKI mengharamkan praktek ini, karena dikhawatirkan
percampuran nasab dan hilangnya keibuan.
c.
Sperma suami yang telah meninggal dan ovum istri
ditanam pada rahim istri.
Berdasarkan alasan di atas maka pembuahan ovum dan sperma dari suami
yang telah meninggal tidak dapat dibenarkan dalam Islam, karena keduanya sudah
tidak ada hubungan pernikahan lagi.
d.
Sperma laki-laki lain dibuahkan dengan ovum wanita
lain dan ditanam pada rahim wanita yang tidak bersuami.
Pembuahan hanya dihalalkan pada orang yang memiliki ikatan
perkawinan yang sah. Oleh karena itu,
inseminasi model ini tidak dibenarkan.
e.
Sperma suami dibuahkan dengan ovum wanita lain (donor)
dan ditanam pada rahim istri.
Walaupun istrinya sendiri yang dijadikan tempat penanaman embrio, tetapi
karena konsepsinya berasal dari pembuahan bibit yang tidak memiliki ikatan
pernikahan yang sah, maka hal ini tidak dibenrkan.
f.
Sperma laki-laki lain (donor) dibuahkan dengan ovum
istri dan ditanamkan pada rahim istri.
Inseminasi ini sama dengan model di atas, sehingga diharamkan.
g.
Sperma laki-laki lain (donor) dibuahkan dengan ovum
wanita lain (donor) dan ditanamkan pada rahim istri.
Bibit yang berasal dari pasangan yang bukan suami istri yang sah adalah
tidak dihalalkan.
h.
Bibit dari suami istri dititipkan pada rahim istri
yang lain.
Secara hokum diperbolehkan, tetapi secara etis harus dipertimbangkan
efek sampinganya sebagaimana sebagai ibu titipan.[6]
Dengan keterangan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa inseminasi
buatan yang diperbolehkan adalah inseminasi yang mana benih berasal dari suami
istri yang sah secara hokum, dan ditanamkan pada rahim istri darimana ovum
tersebut berasal.
4. Fatwa MUI tentang Bayi Tabung
Fatwa Majlis Ulama Indonesia tentang Bayi Tabung/
inseminasi buatan. Dewan pimpinan Majis Ulama Indonesia, memutuskan
Menfatwakan:
a.
Bayi
tabung dengan sperma dan ovum dari pasangan suami isteri yang sah hukumnya
mubah (boleh), sebab hak ini termasuk ikhiar berdasarkan kaidah kaidah
agama.
b.
Bayi
tabung dari pasangan suami-isteri dengan titipan rahim isteri yang lain
(misalnya dari isteri kedua dititipkan pada isteri pertama) hukumnya haram
berdasarkan kaidah Sadd az-zari’ah,
sebab hal ini akan menimbulkan masalah yang rumit dalam kaitannya dengan
masalah warisan (khususnya antara anak yang dilahirkan dengan ibu yang
mempunyai ovum dan ibu yang mengandung kemudian melahirkannya, dan sebaliknya).
c.
Bayi
tabung dari sperma yang dibekukan dari suami yang telah meninggal dunia
hukumnya haram berdasarkan kaidah Sadd
az-zari’ah, sebab hal ini akan menimbulkan masalah yang pelik, baik
dalam kaitannya dengan penentuan nasab maupun dalam kaitannya dengan hal
kewarisan.
d.
Bayi
tabung yang sperma dan ovumnya diambil dari selain pasangan suami isteri yang
sah hukumnya haram, karena itu statusnya sama dengan hubungan kelamin antar
lawan jenis di luar pernikahan yang sah (zina), dan berdasarkan kaidah Sadd az-zari’ah, yaitu untuk menghindarkan
terjadinya perbuatan zina sesungguhnya.[7]
5.
Undang-Undang yang Mengatur tentang Bayi Tabung
a. Pasal 127 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang
Kesehatan, menyebutkan:
1)
Upaya kehamilan di luar cara
alamiyah, hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dengan
ketentuan:
a)
Hasil pembuahan ovum dan sperma dari
suami istri yang bersangkutan ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum
berasal
b)
Dilakukan oleh tenaga kesehatan yang
mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu, dan
c)
Pada fasilitas pelayanan kesehatan
tertentu.
2)
Ketentuan mengenai persyaratan
kehamilan di luar cara alamiyah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur oleh
peraturan pemerintah.[8]
b.
Pasal
16 UU No. 23 Tahun 1992 tentang kesehatan yang berbunyi:
Ayat
1
Kehamilan
di luar cara alami dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir untuk membantu
suami istri mendapat keturunan
Ayat
2
Upaya
kehamilan di luar cara alami sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hanya dapat
dilaksanakan oleh pasangan suami istri yang sah, dengan ketentuan:
1)
Hasil
pembuahan sperma dan ovum dari suami istri yang bersangkutan ditanamkan
dalam rahim istri darimana ovum itu berasal.
2)
Dilakukan
oleh tenaga kesehatan yang memunyai keahlian dan kewenangan untuk itu.
3)
Pada
sarana kesehatan tertentu
Ayat
3
Ketentuan
mengenai persyaratan penyelenggaraan kehamilan diluar cara alami sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditentukan dengan P.P
6. Hubungan Bayi
Tabung dengan Teori Fiqh
Mengembangbiakkan
semua jenis hewan yang halal diperbolehkan oleh Islam, baik dengan jalan
inseminasi alami maupun inseminasi buatan. Dasar hokum pembolehan tersebut
adalah:
a.
Pertama,
dianalogikan dengan penyerbukan kurma, yang dilakukan penduduk Madinah dengan
penyilangan pembuahan pada buah kurma. Dalam hal ini, Nabi bersabda, “Lakukanlah pembuahan buatan, kalian lebih
tau urusan dunia kalian.” Dengan demikian, inseminasi pada tumbuhan yang
dihalalkan diperbolehkan, maka pada hewanpun juga diperbolehkan.[9]
b.
Kedua,
kaidah hokum fiqih menyatakan,
الاصل فى
الاشياء الاباحة حتى يدل دليل على تحرمه
“Pada dasarnya
segala sesuatu itu boleh, sampai ada dalil yang mangharamkannya.”
Karena tidak dijumpai secara
ekplisit hadist yang menyatakan keharaman inseminasi buatan, maka
diperbolehkan.
Dengan
demikian, dapat disimpulkan bahwa mengembangbiakkan semua jenis hewan yang
halah adalah boleh dalam Islam, tetapi tetap memperhatikan nilai moral Islam
sebagaimana proses bayi tabung pada manusia harus tetap menjunjung tinggi etika
dan kaidah-kaidah syari’ah.[10]
Hal ini jika inseminasi buatan dilakuakn dengan benih berasal dari suami istri
yang sah.
Terkait
dengan jenis bayi tabung yang benihnya bersal bukan dari suami istri yang yang
sah, maka termasuk jual beli yang dilarang, karena tidak memenuhi syarat dan
rukun jual beli. Sperma maupun ovum adalah barang yang tidak boleh
diperjualbelikan dalam Islam. Jual beli sperma dilarang karena mengandung
kesamaran.[11] Inseminasi buatan itu dilakukan
dengan bantuan donor sperma dan ovum, maka diharamkan dan hukumnya sama dengan
zina. Sebagai akibat hukumnya, anak hasil inseminasi itu tidak sah dan nasabnya
hanya berhubungan dengan ibu yang melahirkannya.[12]
Dalil-dalil syar’i yang dapat dijadikan landasan menetapkan hukum haram
inseminasi buatan dengan donor ialah:
1) QS. al-Isra: 70 dan Al-Tin: 4.
* ôs)s9ur $oYøB§x. ûÓÍ_t/ tPy#uä öNßg»oYù=uHxqur Îû Îhy9ø9$# Ìóst7ø9$#ur Nßg»oYø%yuur ÆÏiB ÏM»t7Íh©Ü9$# óOßg»uZù=Òsùur 4n?tã 9ÏV2 ô`£JÏiB $oYø)n=yz WxÅÒøÿs? ÇÐÉÈ
Artinya: “Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami
angkut mereka di daratan dan di lautan[862], Kami beri mereka rezki dari yang
baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas
kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.”
ôs)s9 $uZø)n=y{ z`»|¡SM}$# þÎû Ç`|¡ômr& 5OÈqø)s? ÇÍÈ
Artinya: “Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk
yang sebaik-baiknya.”
Kedua ayat tersebut menunjukkan bahwa manusia
diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk yang mempunyai kelebihan/keistimewaan
sehingga melebihi makhluk-makhluk Tuhan lainnya. Dan Tuhan sendiri berkenan
memuliakan manusia, maka sudah seharusnya manusia bisa menghormati martabatnya
sendiri serta menghormati martabat sesama manusia. Dalam hal ini inseminasi
buatan dengan donor itu pada hakikatnya dapat merendahkan harkat manusia
sejajar dengan tumbuh-tumbuhan dan hewan yang diinseminasi.
2) Hadits Nabi Saw yang mengatakan, “Tidak halal bagi seseorang yang beriman
kepada Allah dan Hari Akhir menyiramkan airnya (sperma) pada tanaman orang lain
(istri orang lain).” (HR. Abu Daud, Tirmidzi dan dipandang Shahih oleh Ibnu
Hibban).[13]
3) Kaidah hukum fiqih yang mengatakan “dar’ul mafsadah muqaddam ‘ala jalbil
mashlahah” (menghindari mafsadah atau mudharat) harus didahulukan daripada
mencari atau menarik maslahah/kebaikan. Inseminasi
buatan mengandung mudharat dan mafsadah yang besar antara lain berupa:
a) Percampuran nasab, padahal Islam
sangat menjada kesucian/kehormatan kelamin dan kemurnian nasab, karena nasab
itu ada kaitannya dengan kemahraman dan kewarisan.
b) Bertentangan dengan sunnatullah atau
hukum alam.
c) Inseminasi pada hakikatnya sama
dengan prostitusi, karena terjadi percampuran sperma pria dengan ovum wanita
tanpa perkawinan yang sah.
d) Kehadiran anak hasil inseminasi bisa
menjadi sumber konflik dalam rumah tangga.
e) Anak hasil inseminasi lebih banyak
unsur negatifnya daripada anak adopsi.
f) Bayi tabung lahir tanpa melalui
proses kasih sayang yang alami, terutama bagi bayi tabung lewat ibu titipan
yang menyerahkan bayinya kepada pasangan suami-isteri yang punya benihnya
sesuai dengan kontrak, tidak terjalin hubungan keibuan secara alami. (QS.
Luqman:14 dan Al-Ahqaf:14).[14]
B.
Sewa Rahim
1. Pengertian sewa rahim
Sewa rahim dikenal dengan istilh surrogate mother adalah perjanjian antara seorang wanita yang mengikatkan
diri melalui suatu perjanjian dengan pihak lain (suami-isteri) untuk menjadi
hamil terhadap hasil pembuahan suami isteri tersebut yang ditanamkan ke dalam
rahimnya, dan setelah melahirkan diharuskan menyerahkan bayi tersebut kepada
pihak suami isteri berdasarkan perjanjian yang dibuat. Perjanjian ini lazim
disebut gestational agreement. Intinya, surrogate mother adalah perempuan yang
menampung pembuahan suami isteri dan diharapkan melahirkan anak hasil
pembuahan. Dalam bahasa sederhana berarti ‘ibu wali”.[15]
2. Sewa Rahim
Hubungannya dengan Bayi Tabung.
Bayi tabung
yang dihalalkan adalah jika kedua benih berasal dari suami istri yang sah.
Adapun bentuk bayi tabung yang tidak dibenarkan dalam Islam adalah:
a.
Sel telur
istri yang telah dibuahi diletakkan pada rahim wanita lain yang bukan istrinya,
atau biasa disebut dengan ibu pengganti.
b.
Proses dalam
pembuahan buatan tersebut terjadi anatara sel sperma suami dengan sel telur
bukan milik istrinya, meskipun sel telur yang sudah dibuahi tersebut dimasukkan
dalam rahim istri.
c.
Proses
pembuahan tersebut terjadi antara sel sperma bukan suami dan sel telur istri,
meskipun sel telur setelah dibuahi nantinya diletakkan dalam rahim istri.[16]
Dari ketiga
keadaan di atas, masalah sewa rahim terletak pada point a, yaitu sperma dan
ovum berasal dari suami istri dan diletakkan pada rahim wanita lain dengan akad
sewa.[17]
3. Fatwa MUI
tentang Sewa Rahim
Dalam fatwa
MUI disebutkan bahwa, “Bayi tabung dari pasangan
suami-isteri dengan titipan rahim isteri yang lain (misalnya dari isteri kedua
dititipkan pada isteri pertama) hukumnya haram berdasarkan kaidah Sadd
az-zari’ah, sebab hal ini akan menimbulkan masalah yang rumit dalam kaitannya
dengan masalah warisan (khususnya antara anak yang dilahirkan dengan ibu yang
mempunyai ovum dan ibu yang mengandung kemudian melahirkannya, dan sebaliknya).” Dengan
demikian, tidak ada ketentuan diperbolehkannya sewa rahim di Indonesia. Hal ini
di dukung dengan adanya Pasal 127 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang
Kesehatan, di dalamnya menyebutkan bahwa upaya kehamilan di luar cara alamiyah,
hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah.[18]
4. Pandangan Fiqih
tentang Sewa Rahim
Dari sisi hukum, perempuan penampung
pembuahan dianggap ‘menyewakan’ rahimnya. Kalau konstruksi ini diterima, apakah rahim
perempuan bisa disamakan dengan barang sehingga bisa disewakan? Sewa dalam bab fiqih disebut dengan istilah al-ijarah (sewa – menyewa), yaitu suatu akad transaksi untuk
mengambil manfaat dengan jalan memberikan penggantian atau upah.[19] Adapun syarat dan rukun al-ijarah adalah sebagi
berikut:
a.
Dua orang
yang berakad, harus telah baligh dan berakal serta menyatakan kerelaannya dalam
melakukan al-ijarah.
b.
Sighat. Akad serah terima al-ijarah.
c.
Manfaat atau
barang atau objek yang disewakan harus dapat diketahui dan merupakan sesuatu
yang diperbolehkan oleh syara’ serta merupakan sesuatu ynag telah lazim dalam
masyarakat untuk disewakan.
d.
Upah atau
sewa dalam al-ijarah harus jelas,
tertentu dan mempunyai nilai ekonomi.[20]
Dengan
melihat rukun dan syarat di atas, dalam sewa rahim unsur yang belum terpenuhi
adalah bahwa objek sewa merupakan sesuatu yang tidak lazim dalam masyarakat, menimbulkan
kesamaran tentang wali nasab dari janin yang dikandung ibu pengganti.
Dalam hal
nasab, kewalian, waris dan hadhanah
tidak bisa dinisbatkan kepada pemilik sperma, karena proses masuknya tersebut.
Adapun yang menjadi ibu syar’i ada dua kemungkinan, yaitu
a.
Apabila
sperma dan indung telur yang ditanam itu tidak memungkinkan campur dengan
indung telur pemilik rahim, maka yang menjadi ibu anak tersebut adalah pemilik
indung telur.
b.
Jika
dimungkinkan adanya percampuran indung telur dari pemilik rahim, maka ibu anak
itu adalah pemilik rahim.[21]
Dengan
demikian, sewa rahim bukanlah bentuk sewa-menyewa yang dibenarkan dalam Islam.
C.
Pandangan
Hukum Perdata Di Indonesia Tentang Inseminasi Buatan
1. Jika benihnya berasal dari Suami Istri
a.
Jika
benihnya berasal dari suami istri, dilakukan proses fertilisasi-in-vitro
transfer embrio dan diimplantasikan ke dalam rahim Istri maka anak tersebut
baik secara biologis ataupun yuridis mempunyai status sebagai anak sah
(keturunan genetik) dari pasangan tersebut. Akibatnya memiliki hubungan mewaris
dan hubungan keperdataan lainnya.
b.
Jika ketika
embrio diimplantasikan kedalam rahim ibunya di saat ibunya telah bercerai dari
suaminya maka jika anak itu lahir sebelum 300 hari perceraian mempunyai status
sebagai anak sah dari pasangan tersebut. Namun jika dilahirkan setelah masa 300
hari, maka anak itu bukan anak sah bekas suami ibunya dan tidak memiliki
hubungan keperdataan apapun dengan bekas suami ibunya. Dasar hukum ps. 255
KUHPer.
c.
Jika embrio
diimplantasikan kedalam rahim wanita lain yang bersuami, maka secara yuridis
status anak itu adalah anak sah dari pasangan penghamil, bukan pasangan yang
mempunyai benih. Dasar hukum ps. 42 UU No. 1/1974 dan ps. 250 KUHPer. Dalam hal
ini Suami dari Istri penghamil dapat menyangkal anak tersebut sebagai anak
sah-nya melalui tes golongan darah atau dengan jalan tes DNA. (Biasanya
dilakukan perjanjian antara kedua pasangan tersebut dan perjanjian semacam itu
dinilai sah secara perdata barat, sesuai dengan ps. 1320 dan 1338 KUHPer.)
2. Jika salah satu benihnya berasal dari donor
a.
Jika Suami
mandul dan Istrinya subur, maka dapat dilakukan fertilisasi in vitro transfer
embrio dengan persetujuan pasangan tersebut. Sel telur Istri akan dibuahi
dengan Sperma dari donor di dalam tabung petri dan setelah terjadi pembuahan
diimplantasikan ke dalam rahim Istri. Anak yang dilahirkan memiliki status anak
sah dan memiliki hubungan mewaris dan hubungan keperdataan lainnya sepanjang si
Suami tidak menyangkalnya dengan melakukan tes golongan darah atau tes DNA.
Dasar hukum ps. 250 KUHPer.
b.
Jika embrio
diimplantasikan kedalam rahim wanita lain yang bersuami maka anak yang
dilahirkan merupakan anak sah dari pasangan penghamil tersebut. Dasar hukum ps.
42 UU No. 1/1974 dan ps. 250 KUHPer.
3. Jika semua benihnya dari donor
a.
Jika sel
sperma maupun sel telurnya berasal dari orang yang tidak terikat pada
perkawinan, tapi embrio diimplantasikan ke dalam rahim seorang wanita yang
terikat dalam perkawinan maka anak yang lahir mempunyai status anak sah dari
pasangan Suami Istri tersebut karena dilahirkan oleh seorang perempuan yang terikat
dalam perkawinan yang sah.
b.
Jika diimplantasikan kedalam rahim
seorang gadis maka anak tersebut memiliki status sebagai anak luar kawin karena
gadis tersebut tidak terikat perkawinan secara sah dan pada hakekatnya anak
tersebut bukan pula anaknya secara biologis kecuali sel telur berasal darinya.
Jika sel telur berasal darinya maka anak tersebut sah secara yuridis dan
biologis sebagai anaknya.
Dari
tinjauan yuridis menurut hukum perdata barat di Indonesia terhadap kemungkinan
yang terjadi dalam program fertilisasi in vitro transfer embrio ditemukan
beberapa kaidah hukum yang sudah tidak relevan dan tidak dapat meng-cover
kebutuhan yang ada serta sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada
khususnya mengenai status sahnya anak yang lahir dan pemusnahan kelebihan
embrio yang diimplantasikan ke dalam rahim ibunya. Secara khusus, permasalahan
mengenai inseminasi buatan dengan bahan inseminasi berasal dari orang yang
sudah meninggal dunia, hingga saat ini belum ada penyelesaiannya di Indonesia.
Perlu segera dibentuk peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur
penerapan teknologi fertilisasi in vitro transfer embrio ini pada manusia
mengenai hal-hal apakah yang dapat dibenarkan dan hal-hal apakah yang dilarang.[22]
KESIMPULAN
1.
Bayi tabung adalah bayi yang dihasilkan bukan dari
persetubuhan, tetapi dengan cara mengambil mani/sperma laki-laki dan ovum
perempuan, lalu dimasukkan pada suatu alat dalam waktu beberapa hari lamanya,
setelah dianggap telah mampu menjadi janin, maka dimasukkan ke dalam rahim ibu.
Dengan keterangan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa inseminasi buatan
yang diperbolehkan adalah inseminasi yang mana benih berasal dari suami istri
yang sah secara hokum, dan ditanamkan pada rahim istri darimana ovum tersebut
berasal.
2.
Sewa rahim dikenal dengan istilh surrogate mother adalah perjanjian antara seorang wanita yang mengikatkan
diri melalui suatu perjanjian dengan pihak lain (suami-isteri) untuk menjadi
hamil terhadap hasil pembuahan suami isteri tersebut yang ditanamkan ke dalam
rahimnya, dan setelah melahirkan diharuskan menyerahkan bayi tersebut kepada
pihak suami isteri berdasarkan perjanjian yang dibuat. Perjanjian ini lazim
disebut gestational agreement. Intinya, surrogate mother adalah perempuan yang
menampung pembuahan suami isteri dan diharapkan melahirkan anak hasil
pembuahan. Dalam bahasa sederhana berarti ‘ibu wali”. sewa rahim unsur yang
belum terpenuhi adalah bahwa objek sewa merupakan sesuatu yang tidak lazim
dalam masyarakat, menimbulkan kesamaran tentang wali nasab dari janin yang
dikandung ibu pengganti. Dalam hal nasab, kewalian, waris dan
hadhanah tidak bisa dinisbatkan
kepada pemilik sperma, karena proses masuknya tersebut.
3.
Pandangan Hukum Perdata Di Indonesia Tentang Inseminasi Buatan
Dari tinjauan yuridis menurut hukum perdata barat di
Indonesia terhadap kemungkinan yang terjadi dalam program fertilisasi in vitro
transfer embrio ditemukan beberapa kaidah hukum yang sudah tidak relevan dan
tidak dapat meng-cover kebutuhan yang ada serta sudah tidak sesuai lagi dengan
perkembangan yang ada khususnya mengenai status sahnya anak yang lahir dan
pemusnahan kelebihan embrio yang diimplantasikan ke dalam rahim ibunya. Secara
khusus, permasalahan mengenai inseminasi buatan dengan bahan inseminasi berasal
dari orang yang sudah meninggal dunia, hingga saat ini belum ada
penyelesaiannya di Indonesia. Perlu segera dibentuk peraturan
perundang-undangan yang secara khusus mengatur penerapan teknologi fertilisasi
in vitro transfer embrio ini pada manusia mengenai hal-hal apakah yang dapat
dibenarkan dan hal-hal apakah yang dilarang.
DAFTAR PUSTAKA
Bayi Tabung Menurut MUI dalam http://www.halalguide.info/content/view/104/55/. com,
diakses 10 Maret 2013.
Chuzaimah dan Ansyary, Hafiz. Problematika Hukum Islam Kontemporer. Jakarta:
PustakaFirdaus, 1995.
Ghazali, Abdul Rahman, dkk. Fiqh Muamalat. Jakarta: Prenada Media
Group, 2010.
http://muslimafiyah.com/pro-kontra-bayi-tabung.html, diakses 11 Maret 2013.
Mahfudh, Sahal. Solusi
Problematika Aktual Hukum Islam: Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul
Ulama (1926 M-1999 M). Surabaya: Diantama, 2004.
Marhamah, Siti. Bayi Tabung dalam http://bayitabung. blogspot.com/2012 /04 / makalah-bayi- tabung. html, diakses 11 Maret 2013.
Rashid, Hamdan. Fiqih
Indonesia Himpunan Fatwa-Fatwa Aktual. Jakarta: al-Mawardi Prima, 2003.
Ratman, Desriza. Surrogate Mother dalam Perspektif Etika dan Hukum: Bolehkah Sewa Rahim
di Indonesia?. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012.
Sudrajat, Ajat. Fikih Aktual. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2008.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36
Tahun 2009 tentang Kesehatan, 47.
Utomo, Setiwan Budi. Fiqih
Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer. Jakarta: Gema Insani Press,
2003.
![]() |
[1]Chuzaimahdan Hafiz Ansyary, ProblematikaHukum Islam
Kontemporer (Jakarta: PustakaFirdaus, 1995), 7.
[3] Sahal Mahfudh, Solusi
Problematika Aktual Hukum Islam: Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul
Ulama (1926 M-1999 M) (Surabaya: Diantama, 2004), 372.
[4] Hamdan Rashid, Fiqih
Indonesia Himpunan Fatwa-Fatwa Aktual (Jakarta: al-Mawardi Prima, 2003),
206.
[7] Bayi Tabung Menurut MUI dalam http://www.halalguide.info/content/view/104/55/.com, diakses 10 Maret 2013.
[9] Setiwan Budi Utomo, Fiqih Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer (Jakarta: Gema
Insani Press, 2003)192.
[15] Desriza Ratman, Surrogate Mother dalam Perspektif Etika dan Hukum: Bolehkah Sewa Rahim
di Indonesia? (Jakarta:
PT Elex Media Komputindo, 2012), 35.
[22] Siti Marhamah, Bayi Tabung dalam http://bayitabung. blogspot.com/2012 /04 / makalah-bayi- tabung. Html, diakses 11 Maret 2013.

No comments:
Post a Comment