HUKUM PERIKATAN
|
Horison
Kembali Ingkar Janji
|
|
|
|
Monday,
12 September 2011
|
||
|
BANDUNG–
Pengembang pembangunan shelter (halte) Trans Metro Bandung (TMB) sepanjang
Jalan Soekarno-Hatta, PT Horison Komunika, kembali ingkar janji kepada PT
Arkindo selaku pelaksana.
Seharusnya
pembayaran yang dilakukan sekitar Rp3 miliar dari nilai kontrak mencapai
Rp9,8 miliar tersebut dilakukan pada 10 September lalu. Namun, PT Horison
kembali ingkar janji dan tidak membayar sepeser pun.
Penanggung
jawab pelaksana pembangunan shelter TMB dari PT Arkindo, Use Anwas,
mengatakan bahwa pembatalan pembayaran itu sudah empat kali. “Sesuai tanggal
kontrak harusnya 21 juli,kemudian mereka mengulur kembali 28 Juli. Bukannya
bayar malah mengirim surat ketika mengenai pemunduran resmi pembayaran pada
28 Agustus.Tapi lagi-lagi tidak dibayar dan berjanji akan membayar pada 10
September kemarin, tapi tidak membayar kembali,” ujar Use saat dihubungi
Seputar Indonesia (SINDO),kemarin.
Pihak
Arkindo menyesalkan kembali ingkar janjinya pembayaranolehPTHorisonKomunika.
“Untuk itu, kami berharap Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung segera turun
tangan”. “Dari kabar yang ada katanya setelah mengetahui belum dibayarnya
biaya pengerjaan, Dishub berjanji akan ke Jakarta untuk menemui PT Horison
Senin ini,”tambah Use. Use mengakui PT Arkindo pun mengalami kerugian karena
harus membayar beberapa pihak yang turut membantu pengerjaan shelter. “Kita
pun kembali menyerahkan pengerjaan yang kecil-kecil seperti pembuatan kusen
atau rolling door.
Padahal
mereka sudah kita berikan DP (uang muka) sekitar 20 hingga 30%,dan kini
mereka pun menagih janji pada kami,sedangkan kami belum menerima pembayaran
sepeser pun,”ungkapnya. Disinggung apakah PT Arkindo akan menempuh jalur
hukum kepada PT Horison Komunika, pihaknya akan mengadakan musyawarah
terlebih dahulu dengan sejumlah pihak terkait.“ Tapi kami berharap
PemkotBandung bias menyelesaikan masalah ini,”tandas Use.
Sementara
itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung Prijo Soebiandono berjanji menemui
PT Horison Komunika pada pekan ini. “Kita akan ke Jakarta untuk menemui
mereka (PT Horisson),dan mempertanyakan alasan mengenai keterlambatan
pembayaran sehingga pekerjaan dihentikan,” kata Prijo,kemarin. Dengan ada
kasus ini,Pemkot Bandung akan lebih selektif dan semakin memperjelas bentuk
perjanjiannya.“Padahal, mereka (PT Horisson) yang memperllihatkan Bank
Garansi senilai Rp26 miliar.Saya juga heran dengan itu, seharusnya bisa
membayar bila mereka benar memiliki Bank Garansi sebesar itu,”bebernya.
Disinggung
mengenai pernyataan Ketua Komisi C Entang Suryaman yang mengungkapkan bahwa
Dishub diminta tidak melanjutkan proyek TMB koridor 2 lantaran masalah
shelter koridor 1 pun bermasalah, Prijo menjawab bahwa masalah transportasi
bukan masalah shelter, tetapi angkutannya. “Salah bila ditolak, ini program
nasional angkutan masal yang murah. Sesuai rencana memang tahun ini kita mendapatkan
tambahan bus untuk koridor 2,”tegas Prijo. Untuk itu, pihaknya tetap akan
membuka TMB koridor 2.
“Susah
dapat sumbangan hibah bus, ini aset untuk Kota Bandung. Jangan dilihat
shelter-nya, tetapi kepentingan bagi Kota Bandung. Masa dikasih pusat ditolak.Justru
itu yang kita butuhkan. Mintanya susah dan membutuhkan perjuangan yang berat.
Memang kita bisa beli mobil sendiri untuk angkutan massal!”geramnya. Wali
Kota Bandung Dada Rosada menyatakan,pihaknya bisa saja mengambil alih
pembangunan shelter jika memang sudah tidak ada itikad baik dari PT Horisson
Komunika.Pemkot Bandung pun tidak ingin dipermalukan, apalagi saat ini Pemkot
Bandung sudah mendapat apresiasi dari pemerintah pusat terkait keberhasilan
mengelola sistem transportasi.
Dada
sendiri mengaku sudah mendapat laporan dari Dishub Kota Bandung terkait
permasalahan yang terjadi. Menurutnya, Pemkot Bandung sejauh ini hanya tahu
PT Horisson Komunika karena perjanjian kerja sama yang dilakukan pun dengan
PT Horison bukan dengan perusahaan lain. Hanya saja, jika kemudian PT Horison
memberikan pekerjaan kepada perusahaan lain,itu tidak menjadi persoalan
sepanjang kesepakatan dipatuhi. “Sekarang setelah ada persoalan seperti ini,
ya kita minta PT Horison untuk bertanggung jawab, karena proyek ini pun tidak
menggunakan uang APBD.
Tinggal
bagaimana sekarang diselesaikan, dan katanya PT Horison juga akan menyanggupi
untuk segera membayar,” tutur Dada ketika ditemui wartawan usai kegiatan
tebar benih padi di Jalan Cilengkrang I,Kelurahan Cisurupan, KecamatanCibiru,Sabtu(10/9).
Atas persoalan yang terjadi dan terus molornya pembangunan shelterTMB,Dada
pun menilai PT Horison sudah wanprestasi. Namun demikian, Pemkot Bandung
tetap akan menunggu kesanggupan PT Horison membayar kewajibannya kepada PT
Arkindo.
Jika
kemudian PT Horison tidak sanggup melakukan hal itu, maka kemungkinan besar
Pemkot Bandung akan mengambil alih proyek pembangunan. yugi prasetyo
|
||
ANALISIS KASUS
Didalam sebuah
perjanjian memang selalu terdapat 2 pihak atau lebih yang memiliki hak dan
kewajiban masing-masing.Demikian pula dengan Pemerintah Kota Bandung yang
bekerjasama dengan PT.Horison dalam hal pembuatan proyek Trans Metro
Bandung (TMB). Dalam hal
ini Pemerintah Kota Bandung meminta PT.Horison sebagai Sponsor utama dengan
tujuan agar dalam pengadaan proyek ini tidak dengan uang APBD.Pemkot Bandung
mengadakan perjanjian timbal balik yang dalam hal ini PT.Horison bersedia
mengeluarkan sejumlah uang untuk mendirikan semua shettler total senilai 9,9
Milyar.Sebagai kompensasinya PT.Horison berhak mendapatkan izin atas pemasangan
reklame di semua Shettler.
Kemudian
PT.Horison atas izin dari pemkot Bandung mengadakan kerjasama dengan jasa
kontraktor yaitu PT.Arkindo. Dalam melaksanakan kesepakatan perjanjian
kerjasama tersebut di lakukan di hadapan seorang notaris yaitu Ramlan Utomo,
SH. Dalam perjanjian yang di lakukan keduanya, mereka bersepakat jika
pembayaran di lakukan secara bertahap yaitu total terdapat 3 tahap dimana tahap
awal di bayarkan setelah sebulan kerja dan sisanya di bayarkan disetiap satu
semester masing-masing sekitar 3Milyar. Perjanjian tersebut berisi 15
pasal yang isinya mengikat masing-masing pihak. Proyek Trans Metro Bandung pun
di mulai pembangunanya pada Juli kemarin, sehingga jika menilik apa yang
terdapat dalam surat perjanjian maka PT.Horison harus membayar uang muka kepada PT.Arkindo
sebagai jasa Kontraktor di bulan Agustus 2011 atau sebulan setelah proyek di
mulai.Namun, sampai satu setengah bulan proyek berjalan, PT.Horison belum
sepeserpun membayar uang muka kepada PT.Arkindo. Hal ini tentu memancing
kemarahan dari pihak PT.Arkindo, dimana PT.Horison telah lalai melaksanakan
kewajibannya seperti apa yang telah di perjanjikan atau juga dapat di katakan
jika PT.Horison telah melakukan Wanprestasi.
Padahal jika menilik salah
satu azas Pacta Sun Servanda,
artinya kontrak itu merupakan Undang-undang bagi para pihak yang membuatnya
(mengikat), sehingga baik PT.Horison maupun PT.Arkindo memiliki kewajiban masing-masing.Karena
tidak mendapatkan respon dari pihak PT.Horison, maka PT.Arkindo melaporkan
kepada kepolisian dengan bukti-bukti yang menguatkan bahwa mitranya melakukan
wanprestasi.Namun anehnya, PT.Horison malah menganggap bahwa perjanjian kontrak
yang telah mereka buat pada dasarnya tidak sah, padahal perjanjian tersebut di
lakukan di hadapan notaris.
Padahal
menurut pasal 1320 KUHPerdata,
sahnya perjanjian harus memenuhi empat syarat yaitu :
1. Sepakat
untuk mengikatkan diri. Sepakat maksudnya adalah bahwa para pihak yang
mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju untuk seia sekata mengenai
segala sesuatu yang diperjanjikan. Kata sepakat ini harus diberikan secara bebas,
artinya tidak ada pengaruh dari pihak
ketiga dan tidak ada gangguan.Dalam hal ini adalah PT.Horison dan PT.Arkindo.
2.
Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.Kecakapan untuk membuat suatu
perjanjian berarti mempunyai wewenang untuk membuat perjanjian atau mengadakan hubungan hukum.Pada asasnya setiap
orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum.
3.
Suatu hal tertentu Suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian. Syarat ini
diperlukan untuk dapat menentukan kewajiban debitur jika terjadi perselisihan.Pasal 1338 KUHPerdata
menyatakan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai sebagai suatu pokok yang
paling sedikit ditetapkan jenisnya.
4. Sebab yang halal ialah tujuan antara dua belah pihak yang mempunyai maksud
untuk mencapainya.Pasal 1335 KUHPerdata, perjanjian tanpa sebab yang palsu atau
dilarang tidak mempunyai kekuatan atau batal demi hukum.
Yang lebih mengherankan lagi adalah komentar dari juru bicara PT.Horison yang
menyatakan bahwa pihak yang sebenarnya bertanggung jawab adalah dari pemkot
Bandung. Berdasarkan Pasal 1320 jo 1338 ayat (1) BW/KUHPerdata dikenal adanya
asas konsensual,
yang dimaksud adalah bahwa perjanjian/kontrak lahir pada saat terjadinya
konsensus/sepakat dari para pihak pembuat kontrak terhadap obyek yang
diperjanjikan. Pada umumnya perjanjian yang diatur dalam BW bersifat
konsensual.Sedang yang dimaksud konsensus/sepakat adalah pertemuan kehendak
atau persesuaian kehendak antara para pihak di dalam kontrak. Seorang dikatakan memberikan
persetujuannya/kesepakatannya (toestemming), jika ia memang menghendaki apa
yang disepakati. Pertemuan kehendak dari pihak yang menawarkan dan kehendak
dari pihak yang akeptasi itulah yang disebut sepakat dan itu yang menimbulkan
kontrak/perjanjian sehingga pemkot Bandung tidak dapat disalahkan karena yang
membuat kerjasama dan mendatangani surat perjanjian adalah dari pihak
PT.Horison sendiri.
Karena dalam kasus tersebut masing-masing pihak harus menggunakan Teori
penerimaan (Ontvangtheorie). Dimana lahirnya kontrak adalah pada saat
diterimanya jawaban, tak peduli apakah surat tersebut dibuka atau dibiarkan
tidak dibuka. Yang pokok adalah saat surat tersebut sampai pada alamat si
penerima surat itulah yang dipakai sebagai patokan saat lahirnya kontrak.
Hingga akhirnya pemkot Bandung membatalkan perjanjian kerjasama dengan PT.Horison
dengan beberapa alasan diantaranya:
1. Adanya suatu pelanggaran dan pelanggaran
tersebut tidak diperbaiki dalam jangka waktu yang ditentukan atau tidak dapat
diperbaiki.
2. Melihat adanya kemungkinan pihak PT.Horison
mengalami kebangkrutan atau secara financial tidak dapat memenuhi kewajibannya.
3. Terkait resolusi atau perintah pengadilan
4. Terlibat hukum, dimana PT.Horison bersengketa
dengan PT.Arkindo
5. Tidak lagi memiliki lisensi, kecakapan, atau
wewenang dalam melaksanakan perjanjian. Dalam hal ini PT.Horison melakukan
wanprestasi.
Hingga saat ini kelanjutan Pembuatan Trans Metro Bandung koridor 1
(Cibeureum-cibiru) masih belum jelas. Pihak Pemkot menyatakan PT.Horison
berada pada kondisi pailit dan telah melakukan wanprestasi kepada dua pihak
yaitu Pemkot Bandung dan PT.Arkindo.
SARAN
Melihat kasus diatas dapat
kita simpulkan bahwa dalam membuat suatu perjanjian baik yang di buat secara
resmi (otentik) maupun di bawah tangan harus mengerti secara benar dari teori Pacta
Sund Servanda, dimana perjanjian yang di buat adalah merupakan UU bagi
para pihak yang membuat sehingga masing-masing pihak memiliki hak dan
kewajiban. Hak dan kewajiban tersebut harus di jalankan dengan baik dan benar
sebagai suatu konsekuensi dari kerjasama yang di buat yaitu dengan memberikan
prestasi kepada pihak yang lain.
Tetapi alangkah lebih
baiknya jika dalam mengadakan perjanjian mengunakan perjanjian resmi yang di
saksikan oleh notaris, sehingga apabila nantinya terdapat persoalan hukum maka draft
atau surat perjanjian yang telah di sepakati dan di tandatangani tersebut dapat
di jadikan sebagai alat bukti yang paling kuat.
No comments:
Post a Comment