Friday, April 19, 2013



HUKUM PERIKATAN

Horison Kembali Ingkar Janji


Monday, 12 September 2011
BANDUNG– Pengembang pembangunan shelter (halte) Trans Metro Bandung (TMB) sepanjang Jalan Soekarno-Hatta, PT Horison Komunika, kembali ingkar janji kepada PT Arkindo selaku pelaksana.

Seharusnya pembayaran yang dilakukan sekitar Rp3 miliar dari nilai kontrak mencapai Rp9,8 miliar tersebut dilakukan pada 10 September lalu. Namun, PT Horison kembali ingkar janji dan tidak membayar sepeser pun.

Penanggung jawab pelaksana pembangunan shelter TMB dari PT Arkindo, Use Anwas, mengatakan bahwa pembatalan pembayaran itu sudah empat kali. “Sesuai tanggal kontrak harusnya 21 juli,kemudian mereka mengulur kembali 28 Juli. Bukannya bayar malah mengirim surat ketika mengenai pemunduran resmi pembayaran pada 28 Agustus.Tapi lagi-lagi tidak dibayar dan berjanji akan membayar pada 10 September kemarin, tapi tidak membayar kembali,” ujar Use saat dihubungi Seputar Indonesia (SINDO),kemarin.

Pihak Arkindo menyesalkan kembali ingkar janjinya pembayaranolehPTHorisonKomunika. “Untuk itu, kami berharap Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung segera turun tangan”. “Dari kabar yang ada katanya setelah mengetahui belum dibayarnya biaya pengerjaan, Dishub berjanji akan ke Jakarta untuk menemui PT Horison Senin ini,”tambah Use. Use mengakui PT Arkindo pun mengalami kerugian karena harus membayar beberapa pihak yang turut membantu pengerjaan shelter. “Kita pun kembali menyerahkan pengerjaan yang kecil-kecil seperti pembuatan kusen atau rolling door.

Padahal mereka sudah kita berikan DP (uang muka) sekitar 20 hingga 30%,dan kini mereka pun menagih janji pada kami,sedangkan kami belum menerima pembayaran sepeser pun,”ungkapnya. Disinggung apakah PT Arkindo akan menempuh jalur hukum kepada PT Horison Komunika, pihaknya akan mengadakan musyawarah terlebih dahulu dengan sejumlah pihak terkait.“ Tapi kami berharap PemkotBandung bias menyelesaikan masalah ini,”tandas Use.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung Prijo Soebiandono berjanji menemui PT Horison Komunika pada pekan ini. “Kita akan ke Jakarta untuk menemui mereka (PT Horisson),dan mempertanyakan alasan mengenai keterlambatan pembayaran sehingga pekerjaan dihentikan,” kata Prijo,kemarin. Dengan ada kasus ini,Pemkot Bandung akan lebih selektif dan semakin memperjelas bentuk perjanjiannya.“Padahal, mereka (PT Horisson) yang memperllihatkan Bank Garansi senilai Rp26 miliar.Saya juga heran dengan itu, seharusnya bisa membayar bila mereka benar memiliki Bank Garansi sebesar itu,”bebernya.

Disinggung mengenai pernyataan Ketua Komisi C Entang Suryaman yang mengungkapkan bahwa Dishub diminta tidak melanjutkan proyek TMB koridor 2 lantaran masalah shelter koridor 1 pun bermasalah, Prijo menjawab bahwa masalah transportasi bukan masalah shelter, tetapi angkutannya. “Salah bila ditolak, ini program nasional angkutan masal yang murah. Sesuai rencana memang tahun ini kita mendapatkan tambahan bus untuk koridor 2,”tegas Prijo. Untuk itu, pihaknya tetap akan membuka TMB koridor 2.

“Susah dapat sumbangan hibah bus, ini aset untuk Kota Bandung. Jangan dilihat shelter-nya, tetapi kepentingan bagi Kota Bandung. Masa dikasih pusat ditolak.Justru itu yang kita butuhkan. Mintanya susah dan membutuhkan perjuangan yang berat. Memang kita bisa beli mobil sendiri untuk angkutan massal!”geramnya. Wali Kota Bandung Dada Rosada menyatakan,pihaknya bisa saja mengambil alih pembangunan shelter jika memang sudah tidak ada itikad baik dari PT Horisson Komunika.Pemkot Bandung pun tidak ingin dipermalukan, apalagi saat ini Pemkot Bandung sudah mendapat apresiasi dari pemerintah pusat terkait keberhasilan mengelola sistem transportasi.

Dada sendiri mengaku sudah mendapat laporan dari Dishub Kota Bandung terkait permasalahan yang terjadi. Menurutnya, Pemkot Bandung sejauh ini hanya tahu PT Horisson Komunika karena perjanjian kerja sama yang dilakukan pun dengan PT Horison bukan dengan perusahaan lain. Hanya saja, jika kemudian PT Horison memberikan pekerjaan kepada perusahaan lain,itu tidak menjadi persoalan sepanjang kesepakatan dipatuhi. “Sekarang setelah ada persoalan seperti ini, ya kita minta PT Horison untuk bertanggung jawab, karena proyek ini pun tidak menggunakan uang APBD.

Tinggal bagaimana sekarang diselesaikan, dan katanya PT Horison juga akan menyanggupi untuk segera membayar,” tutur Dada ketika ditemui wartawan usai kegiatan tebar benih padi di Jalan Cilengkrang I,Kelurahan Cisurupan, KecamatanCibiru,Sabtu(10/9). Atas persoalan yang terjadi dan terus molornya pembangunan shelterTMB,Dada pun menilai PT Horison sudah wanprestasi. Namun demikian, Pemkot Bandung tetap akan menunggu kesanggupan PT Horison membayar kewajibannya kepada PT Arkindo.

Jika kemudian PT Horison tidak sanggup melakukan hal itu, maka kemungkinan besar Pemkot Bandung akan mengambil alih proyek pembangunan. yugi prasetyo








































ANALISIS KASUS

 Didalam sebuah perjanjian memang selalu terdapat 2 pihak atau lebih yang memiliki hak dan kewajiban masing-masing.Demikian pula dengan Pemerintah Kota Bandung yang bekerjasama dengan PT.Horison dalam hal pembuatan proyek  Trans Metro Bandung (TMB). Dalam hal ini Pemerintah Kota Bandung meminta PT.Horison sebagai Sponsor utama dengan tujuan agar dalam pengadaan proyek ini tidak dengan uang APBD.Pemkot Bandung mengadakan perjanjian timbal balik yang dalam hal ini PT.Horison bersedia mengeluarkan sejumlah uang untuk mendirikan semua shettler total senilai 9,9 Milyar.Sebagai kompensasinya PT.Horison berhak mendapatkan izin atas pemasangan reklame di semua Shettler.
Kemudian PT.Horison atas izin dari pemkot Bandung mengadakan kerjasama dengan jasa kontraktor yaitu PT.Arkindo. Dalam melaksanakan kesepakatan perjanjian kerjasama tersebut di lakukan di hadapan seorang notaris yaitu Ramlan Utomo, SH. Dalam perjanjian yang di lakukan keduanya, mereka bersepakat jika pembayaran di lakukan secara bertahap yaitu total terdapat 3 tahap dimana tahap awal di bayarkan setelah sebulan kerja dan sisanya di bayarkan disetiap satu semester masing-masing sekitar 3Milyar. Perjanjian tersebut  berisi 15 pasal yang isinya mengikat masing-masing pihak. Proyek Trans Metro Bandung pun di mulai pembangunanya pada Juli kemarin, sehingga jika menilik apa yang terdapat dalam surat perjanjian maka PT.Horison harus membayar uang muka kepada PT.Arkindo sebagai jasa Kontraktor di bulan Agustus 2011 atau sebulan setelah proyek di mulai.Namun, sampai satu setengah bulan proyek berjalan, PT.Horison belum sepeserpun membayar uang muka kepada PT.Arkindo. Hal ini tentu memancing kemarahan dari pihak PT.Arkindo, dimana PT.Horison telah lalai melaksanakan kewajibannya seperti apa yang telah di perjanjikan atau juga dapat di katakan jika PT.Horison telah melakukan Wanprestasi.
Padahal jika menilik salah satu azas Pacta Sun Servanda, artinya kontrak itu merupakan Undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (mengikat), sehingga baik PT.Horison maupun PT.Arkindo memiliki kewajiban masing-masing.Karena tidak mendapatkan respon dari pihak PT.Horison, maka PT.Arkindo melaporkan kepada kepolisian dengan bukti-bukti yang menguatkan bahwa mitranya melakukan wanprestasi.Namun anehnya, PT.Horison malah menganggap bahwa perjanjian kontrak yang telah mereka buat pada dasarnya tidak sah, padahal perjanjian tersebut di lakukan di hadapan notaris.
Padahal menurut pasal 1320 KUHPerdata, sahnya perjanjian harus memenuhi empat syarat yaitu :
1. Sepakat untuk mengikatkan diri. Sepakat maksudnya adalah bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju untuk seia sekata mengenai segala sesuatu yang diperjanjikan. Kata sepakat ini harus diberikan secara bebas, artinya tidak ada pengaruh dari pihak ketiga dan tidak ada gangguan.Dalam hal ini adalah PT.Horison dan PT.Arkindo.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian berarti mempunyai wewenang untuk membuat perjanjian atau mengadakan hubungan hukum.Pada asasnya setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum.
3. Suatu hal tertentu Suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian. Syarat ini diperlukan untuk dapat menentukan kewajiban debitur jika terjadi perselisihan.Pasal 1338 KUHPerdata menyatakan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai sebagai suatu pokok yang paling sedikit ditetapkan jenisnya.
4. Sebab yang halal ialah tujuan antara dua belah pihak yang mempunyai maksud untuk mencapainya.Pasal 1335 KUHPerdata, perjanjian tanpa sebab yang palsu atau dilarang tidak mempunyai kekuatan atau batal demi hukum.
            Yang lebih mengherankan lagi adalah komentar dari juru bicara PT.Horison yang menyatakan bahwa pihak yang sebenarnya bertanggung jawab adalah dari pemkot Bandung. Berdasarkan Pasal 1320 jo 1338 ayat (1) BW/KUHPerdata dikenal adanya asas konsensual, yang dimaksud adalah bahwa perjanjian/kontrak lahir pada saat terjadinya konsensus/sepakat dari para pihak pembuat kontrak terhadap obyek yang diperjanjikan. Pada umumnya perjanjian yang diatur dalam BW bersifat konsensual.Sedang yang dimaksud konsensus/sepakat adalah pertemuan kehendak atau persesuaian kehendak antara para pihak di dalam kontrak. Seorang dikatakan memberikan persetujuannya/kesepakatannya (toestemming), jika ia memang menghendaki apa yang disepakati. Pertemuan kehendak dari pihak yang menawarkan dan kehendak dari pihak yang akeptasi itulah yang disebut sepakat dan itu yang menimbulkan kontrak/perjanjian sehingga pemkot Bandung tidak dapat disalahkan karena yang membuat kerjasama dan mendatangani surat perjanjian adalah dari pihak PT.Horison sendiri.
            Karena dalam kasus tersebut masing-masing pihak harus menggunakan Teori penerimaan (Ontvangtheorie). Dimana lahirnya kontrak adalah pada saat diterimanya jawaban, tak peduli apakah surat tersebut dibuka atau dibiarkan tidak dibuka. Yang pokok adalah saat surat tersebut sampai pada alamat si penerima surat itulah yang dipakai sebagai patokan saat lahirnya kontrak.
            Hingga akhirnya pemkot Bandung membatalkan perjanjian kerjasama dengan PT.Horison dengan beberapa alasan diantaranya:
1.  Adanya suatu pelanggaran dan pelanggaran tersebut tidak diperbaiki dalam jangka waktu yang ditentukan atau tidak dapat diperbaiki.
2.  Melihat adanya kemungkinan pihak PT.Horison  mengalami kebangkrutan atau secara financial tidak dapat memenuhi kewajibannya.
3.  Terkait resolusi atau perintah pengadilan
4.  Terlibat hukum, dimana PT.Horison bersengketa dengan PT.Arkindo
5.  Tidak lagi memiliki lisensi, kecakapan, atau wewenang dalam melaksanakan perjanjian. Dalam hal ini PT.Horison melakukan wanprestasi.
            Hingga saat ini kelanjutan Pembuatan Trans Metro Bandung koridor 1 (Cibeureum-cibiru) masih belum  jelas. Pihak Pemkot menyatakan PT.Horison berada pada kondisi pailit dan telah melakukan wanprestasi kepada dua pihak yaitu Pemkot Bandung dan PT.Arkindo.

SARAN
Melihat kasus diatas dapat kita simpulkan bahwa dalam membuat suatu perjanjian baik yang di buat secara resmi (otentik) maupun di bawah tangan harus mengerti secara benar dari teori Pacta Sund Servanda, dimana perjanjian yang di buat adalah merupakan UU bagi para pihak yang membuat sehingga masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban tersebut harus di jalankan dengan baik dan benar sebagai suatu konsekuensi dari kerjasama yang di buat yaitu dengan memberikan prestasi kepada pihak yang lain.
Tetapi alangkah lebih baiknya jika dalam mengadakan perjanjian mengunakan perjanjian resmi yang di saksikan oleh notaris, sehingga apabila nantinya terdapat persoalan hukum maka draft atau surat perjanjian yang telah di sepakati dan di tandatangani tersebut dapat di jadikan sebagai alat bukti yang paling kuat.  




No comments:

Post a Comment