ANALISIS UU NO. 23 TAHUN 2011 TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT DI LAZ UMMAT SEJAHTERA PONOROGO
BAB I
PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang Masalah
Zakat
adalah ibadah ma>liyah,
ijtima’iyah yang memilki posisi sangat
penting, strategis dan menentukan baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun
dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai suatu pokok ibdah, zakat
termasuk salah satu rukun dari rukun Islam yang lima, sehingga keberadaannya
dianggap sebagai ma’lu>
min al-di>n bi al-d}aru>rah, yaitu diketahui secara otomatis
adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang.[1]
Salah
satu sebab belum berfungsinya zakat sebagai instrumen pemerataan dan belum
terkumpulnya zakat secara optimal di lembaga-lembaga pengumpul zakat karena
pengetahuan masyarakat terhadap harta yang dikeluarkan dari harta masih
terbatas pada sumber-sumber konvensional yang secara jelas dinyatakan dalam al-Qur’an
dan al-H{adhi>th dengan
persyaratan tertentu.[2]
Selain mengetahui tentang al-amwa>l al-zakawiyah
, penting juga diketahui tentang
pendistribusian zakat setelah terkumpul kepada orang-orang yang berhak menerima
zakat (mustahi}q) yang disebutkan dalam al-Qur’an surat al-Taubah
: 60 sebagai berikut:
$yJ¯RÎ)
àM»s%y¢Á9$# Ïä!#ts)àÿù=Ï9 ÈûüÅ3»|¡yJø9$#ur tû,Î#ÏJ»yèø9$#ur $pkön=tæ Ïpxÿ©9xsßJø9$#ur öNåkæ5qè=è% Îûur É>$s%Ìh9$# tûüÏBÌ»tóø9$#ur Îûur È@Î6y «!$# Èûøó$#ur È@Î6¡¡9$# ( ZpÒÌsù ÆÏiB «!$# 3 ª!$#ur íOÎ=tæ ÒOÅ6ym ÇÏÉÈ
Artinya : “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk
orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu’allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang
yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam
perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha
mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. Al-Taubah
: 60)
Masuknya
amil sebagai salah satu dari delapan as}naf seperti
dalam al-Taubah 60 merupakan legitimasi dari Allah
SWT , tentang pentingnya lembaga ini dalam pengelolaan zakat. Amil adalah
orang-orang yang terlibat atau aktif dalam organisasi dalam pelaksanaan zakat
yang meliputi kegiatan mulai dari mengumpulkannya atau mengambilnya dari para muzakki sampai
membagikannya kepada orang yang berhak menerima termasuk penganggung jawab,
perencana, konsultan, pengumpul, pembagi, dan semua orang yang terlibat
didalamnya.[3]
Amil
selain mengumpulkan dan membagikan zakat juga bertugas untuk memanfaatkan dan
mendayagunakan zakat dengan sebaik-baiknya sehingga diperlukan kebijakan
lembaga pengelolaan zakat dengan melibatkan peran pemerintah. Dana zakat itu
tidak harus diberikan kepada yang berhak secara apa adanya tetapi dapat
diberikan dalam bentuk lain yang dapat digunakan sebagai sarana produktif
sehingga dapat melepaskan fakir miskin dari ketergantungan pada belas kasih
pada orang lain.[4]
Pengelolaan zakat
perlu diatur oleh negara, karena adanya beberapa alasan, yaitu:
1.
Zakat bukanlah bentuk charity biasa atau bentuk kedermawanan
sebagaimana infaq, wakaf dan hibah. Zakat hukumnya wajib (imperatif), sementara
charity atau donasi hukumnya sunnah. Pemungutan zakat dapat dipaksakan
berdasarkan firman Allah dalam QS. Al-Taubah : 103, sebagai berikut:
õè{
ô`ÏB
öNÏlÎ;ºuqøBr&
Zps%y|¹
öNèdãÎdgsÜè?
NÍkÏj.tè?ur
$pkÍ5
Èe@|¹ur
öNÎgøn=tæ
( ¨bÎ)
y7s?4qn=|¹
Ö`s3y
öNçl°;
3 ª!$#ur
ììÏJy
íOÎ=tæ
ÇÊÉÌÈ
Artinya: “Ambillah
zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan
mensucikan mereka
dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman
jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”
2.
Potensi zakat yang dapat dikumpulkan dari masyarakat sangat besar.
3.
Zakat mempunyai potensi unruk membantu pencapaian sasaran pembangunan
nasional. dana zat yang sangat besar sebenarnya cukup berpotensi untuk
menngkatkan taraf hidup masyarakat jika disalurkan secara terprogram dalam
rencana pembangunan nasional.
4.
Agar dana zakat dapat disalurkan secara tepat, efisien dan efektif sehingga
mencapai tujuan zakat itu sendiri seperti meningkatkan taraf hidup masyarakat.
5.
Memberikan kontrol kepada pengelola negara. Salah satu penyakit yang masih
menggerogoti keuangan Indonesia adalah korupsi atau penyalahgunaan uang negara.
Padahal, sebagian besar pengelola negara ini mengaku beragama Islam.[5]
Dengan demikian,
bukan tanpa alasan jika di Indonesia lahir undang-undang yang mengatur tentang
zakat, yaitu dalam rangka mengurangi kendala-kendala yang menghalangi lembaga
zakat dalam mengelola zakat maka dilahirkanlah Undang-Undang Nomor 38 Tahun
1999 tentang pengelolaan zakat. Dalam pasal-pasal yang
terdapat dalam undang-undang tersebut pemerintah tidak berfungsi sebagai
operator yang mengelola zakat tetapi pemerintah berfungsi sebagai regulator,
motivator, koordinator dan fasilitator. Dengan lahirnya undang-undang tersebut
pemerintah melakukan berbagai upaya dalam rangka memberikan dorongan dan
fasilitasi agar pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) dan
Lembaga Amil Zakat (LAZ) dapat dilakukan secara profesional, amanah dan
transparan sehingga tujuan pengelolaan zakat bagi sebesar-besarnya kemaslahatan
dan kemakmuran umat dapat tercapai.[6]
Namun pengelolaan zakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang
Pengelolaan Zakat dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan
hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti. Pengelolaan zakat baru diatur
dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang juga meliputi kegiatan perencanaan,
pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan.
Dalam penyaluran
hasil zakat, akan lebih memberikan perubahan apabila disalurkan dalam usaha
produktif. Dalam
istilah ekonomi, zakat merupakan tindakan pemindahan kekayaan dari golongan
kaya kepada golongan tidak punya. Transfer kekayaan berarti transfer
sumber-sumber ekonomi. Tindakan ini tentu saja akan mengakibatkan perubahan
tertentu yang bersifat ekonomi seumpamanya, saja, seseorang yang
menerima zakat bisa mempergunakannya untuk berkonsumsi atau berproduksi. Dengan
demikian, zakat walaupun pada dasarnya merupakan ibadah kepada Allah, bisa
mempunyai arti ekonomi.[7]
Kelemahan utama orang miskin serta usaha kecil yang
dikerjakannya sesungguhnya tidak semata-mata pada kurangnya permodalan, tetapi
lebih pada sikap mental dan kesiapan manajemen usaha. untuk itu, zakat usaha
produktif pada tahap awal harus mampu mendidik mustah}i>q sehingga benar-benar siap untuk
berubah. Karena
tidak mungkin kemiskinan itu dapat berubah kecuali dimulai dari perubahan mental
si miskin itu sendiri. Inilah yang disebut peran pemberdayaan. Zakat yang dapat
dihimpun dalam jangka panjang harus dapat memberdayakan mustah}i>q sampai pada tataran pengembangan usaha.
program-program yang bersifat konsumtif hanya berfungsi sebagai stimulan atau
rangsangan dan berjangka pendek. Sedangkan program pemberdayaan harus
diutamakan. Makna pemberdayaan dalam arti yang luas ialah memandirikan mitra,
sehingga mitra dalam hal ini mustah}i>q tidak selamanya
tergantung kepada amil.[8]
B.
Rumusan Masalah
1.
Bagaimanakah
pendayagunaan zakat di LAZ Umat Sejahtera Ponorogo?
2. Bagaimanakah pendayagunaan zakat sesudah
dan sebelum Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2011 di LAZ Umat Sejahtera Ponorogo?
3. Faktor apa saja yang menghambat dan mendukung
pendayagunaan zakat di LAZ Umat Sejahtera dan upaya apa yang dilakukan dalam
menanggulangi masalah dalam pengelolaan zakat?
BAB II
LANDASAN TEORI
A.
Pengertian zakat
Secara
bahasa, zakat berarti tumbuh (nuwu>w) dan bertambah (ziya>dah). Namun
dalam pengertiannya berbeda-beda, jika dikatakan zaka al-zar’ artinya tanaman itu tumbuh dan
bertambah. Jika dikatakan sebagai zaka>t al-nafa>qah, maka artinya nafkah tumbuh dan
bertambah jika diberkati.[9]
Menurut Ali Hasan dalam bukunya Zakat dan Infak menjelaskan bahwa zakat berarti
suci, tumbuh, bertambah dan berkah.[10]
Sedangkan pengertian zakat dalam UU Nomor
23 Tahun 2011, menyebutkan bahwa “Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan
oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak
menerimanya sesuai dengan sha>ri’at Islam.”[11]
B.
Pendayagunaan Zakat
Pendayagunaan
zakat merupakan salah satu kegiatan dari pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat,
sebagaimana disebutkan dalam UU Nomor
23 Tahun 2011 adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian
dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.[12]
Sedangkan
yang dimaksud pendayagunaan menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah pengusahaan
agar mampu mendatangkan hasil atau pengusaha
agar mampu menjalankan tugas dengan baik.[13]
Pada dasarnya zakat selain wujud ketaatan kepada Allah namun juga
sebagai kepedulian sosial. Zakat awalnya hanya didayagunakan untuk kepentingan konsumtif yaitu, untuk
memenuhi kebutuhan dasar mustah}i>q sehingga lembaga amil
zakat menyalurkan zakat sesuai dengan kebutuhan mustah}i>q yang
ada didaerahnya. Zakat konsumtif yang diberikan untuk memenuhi
kebutuhan dasar mustah}i>q seperti kebutuhan konsumsi sehari-hari yaitu, kebutuhan sandang,
pangan, dan papan, serta gaji untuk para guru mengaji dan bantuan biaya kesehatan.[14]
Zakat yang memiliki potensi yang sangat besar untuk menunjang
kesejahteraan masyarakat, maka pendayagunaan zakat berkembang selain untuk
memenuhi kebutuhan konsumtif jangka pendek menjadi zakat produktif yang
bermanfaat untuk jangka panjang. Semangat yang dibawa bersama perintah zakat
adalah adanya perubahan kondisi seseorang dari mustah}i>q
(penerima) menjadi muzakki (pemberi). Bertambahnya
jumlah muzakki akan mengurangi beban kemiskinan yang ada dimasyarakat, meskipun dana yang berhasil terhimpun terbatas.
Hal ini menuntut adanya pengaturan yang baik
sehingga potensi umat dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin.
Pendayagunaan
zakat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 disebutkan pada Bab III, tentang
Pengumpulan, Pendistribusian, Pendayagunaan, dan Pelaporan, pasal 27 yaitu
sebagai berikut:
Pasal 27
1.
Zakat dapat didayagunakan untuk
usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas
umat.
2.
Pendayagunaan zakat untuk usaha
produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustah}i<q telah terpenuhi.
3.
Ketentuan lebih lanjut mengenai
pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan Peraturan Menteri.
Penjelasan
lebih lanjut tentang pendayagunaan zakat disebutkan dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia
Nomor 373 Tahun 2003 dalam Bab V, tentang Persyaratan, Prosedur Pendayagunaan
Hasil, sebagai berikut:
Pasal 28
1. Pendayagunaan
hasil pengumpulan zakat untuk mustah}i>q dilakukan
berdasarkan persyaratan sebagai berikut:
a.
hasil pendataan
dan penelitian kebenaran mustah}i>q delapan as}na>f yaitu fakir,
miskin, amil, mu’allaf, riqa>b, gha>rim sabi>lilla>h, dan ibn al-sabi>l
b.
mendahulukan
orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi
dan sangat memerlukan bantuan;
c.
mendahulukan mustah}i>q dalam
wilayahnya masing-masing.
2. Pendayagunaan
hasil pengumpulan zakat untuk usaha yang produktif dilakukan berdasarkan
persyaratan sebagai berikut:
a.
apabila
pendayagunaan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah terpenuhi dan
ternyata masih terdapat kelebihan;
b.
terdapat
usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan;
c.
mendapat
persetujuan tertulis dari Dewan Pertimbangan.
Pasal 29
Prosedur
pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha produktif ditetapkan sebagai
berikut:
a.
melakukan studi
kelayakan;
b.
menetapkan jenis
usaha produktif;
c.
melakukan
bimbingan dan penyuluhan;
d.
melakukan
pemantauan, pengendalian dan pengawasan;
e.
mengadakan
evaluasi; dan
f.
membuat
pelaporan.
Pasal 30
Hasil penerimaan
infa>q,s}adaqah, hi>bah, wa>s}iat, wa>rith dan kafa>rat didayagunakan
terutama untuk usaha produktif setelah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud
dalam pasal 29.[15]
Dalam pasal 28 (2), tersebut mengatur mengenai pendayagunaan
zakat dimana apabila kebutuhan mustah}i>q telah terpenuhi, maka harta zakat dapat didayagunakan untuk
usaha produktif dalam rangka penanganan pengentasan kemiskinan dan peningkatan
kualitas umat. Harta zakat juga dapat didayagunakan untuk kepentingan publik seperti
untuk membangun sarana ibadah, transportasi, pendidikan dan sarana
kesehatan sepanjang tidak melanggar ketentuan sha>ri’at Islam.
Adapun yang dimaksud usaha produktif adalah
setiap usaha yang dapat menghasilkan keuntungan ( profitable ), mempunyai market yang potensial serta mempunyai
managemen yang bagus, selain itu bahwa usaha-usaha tersebut adalah milik para
fakir miskin yang menjadi mustah}i>q
dan bergerak di bidang yang halal. Usaha-usaha seperti inilah yang menjadi
sasaran zakat produktif.[16]
Namun demikian, optimalisasi pendayagunaan zakat masih
kurang, kerena ada beberapa hambatan diantaranya:
1. Tidak adanya persamaan persepsi antara ulama, tentang
apakah zakat termasuk dalam bidang ta’a>budi> sebagaimana s}ala>t dan puasa ataukah masuk bidang sosial (furu>d}
al-ijtima>’iyah), kewajiban
sosial. Jika zakat masuk pada bidang sosial, maka akal pikiran ikut berkiprah,
memegang peran yang penting, bersifat reasonable, sehingga
rumusan-rumusan zakat sangggup berkembang untuk menjawab tantangan perkembangan
zaman.
2. Banyak orang awam yang menganggap bahwa zakat hanya itu-itu
saja, yaitu sumber zakat yang ada di tanah Arab. Bahkan ada yang mengangggap
zakat itu hanya zakat fitrah.
3.
Anggapan bahwa zakat itu tidak perlu dikelola oleh lembaga atau badan
resmi, karena zakat adalah masalah pribadi.
4.
Undang-undang terbaru, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang
Pengelolaan Zakat tidak memberi sanksi terhadap orang Islam yang mampu tetapi
tidak mengeluarkan zakatnya. Jadi, undang-undang ini tidak bersifat memaksa,
tidak ada sanksi mengikat seperti dalam undang-undang tentang pajak. Dalam
undang-Undang tentang zakat ini yang dikenai sanksi hanya pengelola zakat yang
melakukan penyimpangan dari tugasnya. Undang-undang ini hanya bersifat mendidik
umat Islam untuk mengeluarkan zakat.
5.
Anggaran pengelolaan zakat tidak masuk dalam APBN (Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Negara) dan APBD (Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah), karena badan
pengelola zakat bukan badan resmi pemerintah.
6.
Aparat pengelola zakat bukan pegawai negeri, tetapi pegawai swasta, yang
kurang efektif dan gajinya relatif rendah. Sehingga mereka tidak optimal dalam
mengelola zakat. Mengelola zakat bagi mereka adalah pekerjaan sambilan,
pekerjaan nomor dua atau nomor tiga.[17]
Demikianlah yang menjadikan kurang optimalnya pendayagunaan
zakat selama ini. Sehingga, perlu dijadikan koreksi bagi undang-undang tentang
zakat agar menambahkan sanksi kepada umat Islam yang telah wajib zakat tetapi
tidak mau berzakat.
BAB III
PENDAYAGUNAAN
ZAKAT DI LAZ UMAT SEJAHTERA PONOROGO
A.
Sejarah Singkat LAZ Umat Sejahtera Ponorogo
Didirikan sejak 5 November 2002,
LAZ Kab. Ponorogo telah menunjukkan peran dan manfaatnya didalam
masyarakat. Dengan visi dan misi sebagai lembaga pendayagunaan dana yang amanah
dan profesional, menjadikan LAZ Kabupaten
Ponorogo sebagai lembaga pengelola zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) terpercaya
di Kabupaten Ponorogo.
Lebih dari 1500 donatur dengan berbagai potensi, kompetensi, fasilitas, dan otoritas
dari kalangan birokrasi, profesional, swasta, dan masyarakat umum telah terajut
bersama LAZ Kab. Ponorogo membentuk komunitas peduli d}u’afa>’
Mereka, dengan segala kemampuan
terbaiknya, telah memberikan kontribusi, cinta, dan kepedulian dalam membangun
negeri ini.
Keberadaan LAZ Kabupaten
Ponorogo
semakin mantap dengan dikukuhkannya LAZ Ponorogo sebagai organisasi sosial berbentuk yayasan
dalam Akta Notaris Sutomo, SH., No. 3, tgl 5-4-2006, menjadi entitas yang
menaruh perhatian mendalam pada kemanusiaan yang universal. Melalui mitra
pendayagunaan dana terpercaya , LKPM2 (Lembaga Koordinasi Pembinaan Masjid dan
Musholla) Al Madinah Ponorogo, LAZ Ponorogo
semakin meneguhkan pendayagunaan dana secara shar’i>
efisien, efektif & produktif.[18]
B.
Visi dan Misi LAZ Umat Sejahtera Ponorogo
1.
Visi: Menjadi
lembaga pengelola dan konsultan zaka>t,
infa>q
dan s}adaqah yang independent,
Amanah serta Profesional. Independen, artinya tidak terkait dengan
organisasi / partai politik apapun. Amanah, artinya menjalankan tugas dan
ewajiban sesuai tujuan dan harapan muzakki/donator. Profesional:
Bertanggung jawab dan siap mempertanggungjawabkan tugasnya dengan segala
konsekuensinya.
2.
Misi: Membangun ukhuwah al-isla>miyah dan mewujudkan kesejahteraan ummat dalam naungan Illahi.[19]
C.
Struktur Organisasi
Lembaga Amil Zakat “Ummat Sejahtera” Kabupaten Ponorogo
1.
Dewan sha>ri’at:
a.
H. Luqman
Hakim, Lc, MA.
b.
H. Mulyono
Jamal, MA.
c.
Drs. H.
Samsudin, Lc.
d.
Drs. Muh. Fajar
Pramono, M.Si.
2.
Direktur:
Ichwan Andrianto, SE.
3.
Divisi Kesekretariatan:
a.
Didik Sugiono
b.
Fahrudin
4.
Divisi Accounting:
Yanuar Arifianto, A.Md.
5.
Divisi IT Support System:
Lutfiyah DS. S.Kom.
6.
Divisi Humas:
a.
Moh. Yulian
Ridhoi, SE.
b.
Alip Sugianto
c.
Wahyu Nur
Katmin
d.
Rohmah Kusma
Wihantari
7.
Divisi Marketing:
a.
Suyanto
b.
Farida
Nurhayati, S.I
c.
Imam Syafi’i
d.
Usamah Hanif,
S.HI
e.
Doni Mahendra
f.
Candra Ari
Kirana
g.
Purnomo, S.Pd.I
h.
Agung Susilo,
SPd.I
i.
Nur
Setyaningtyas
8.
Divisi Program dan Penyaluran:
a.
Iman Nurdin,
S.Pd.I
b.
Boby Wibisono,
S.Pd.I
c.
Yanti Mulatsih,
S.Pd.I[20]
D.
Program LAZ Umat Sejahtera Ponorogo
1.
Konsumtif
(1)
Beasiswa
Generasi Cerdas, berupa pemberian beasiswa
terhadap siswa-siswa yang kurang mampu. Hal ini pernah dilakukan diantaranya
beasiswa yang diberikan LAZ Umat Sejahtera kepada 20 siswa MA Nurul Mujtahidin,
Mlarak Ponorogo.[21]
(2)
Masyarakat
Sejahtera Mandiri
Paket
bingkisan lebaran yang lebih
difokuskan pada anak yatim dan keluarga d}u’afa>’
dengan penyebaran dipelosok Kabupaten Ponorogo. Sedangkan untuk guru-guru TPA
(Taman Pendidikan Al-Qur’an) dan usta>dh/uta>dhah
penggiat da’wa>h,
telah di cover dengan paket bantuan LAZ yang lain, yaitu program “Ramadhan
Berbagi”.[22]
(3)
Layanan Rumah Sehat
Dalam program ini, pihak LAZ bekerja sama dengan instansi kesehatan, untuk
memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat secara cuma-cuma. Layanan
kesehatan ini dilakukan dalam bentuk acara bakti sosial. Salah satu instansi
yang pernah bekerja sama dengan LAZ Umat Sejahtera adalah Apotek Saras Rahayu
yang melakukan bakti sosial di Desa Temon, Sawoo, Ponorogo.[23]
Selain itu, LAZ Umat Sejahtera memberikan dukungan kepada Posyandu Lansia
yang melakukan kegiatan memberi layanan kesehatan gratis kepada para lanjut
usia, yaitu mereka yang telah berusia 50 tahun ke atas. Dukungan tersebut
diberikan dalam bentuk pemberian makanan sarat gizi untuk para manula.[24]
Di sisi lain, LAZ Umat Sejahtera juga memberikan layanan kesehatan kepada
masyarakat dalam bentuk pengobatan gratis bekerja sama dengan MAN 2 Ponorogo.[25]
(4)
Program khita>n masal
Program pemberian layanan khita>n secara gratis kepada para mustah}i>q yang telah waktunya melakukan khita>n, tetapi tidak mempunyai biaya.
(5)
Peduli Guru
Penyaluran zakat juga diwujudkan dalam bentuk bantuan kafalah / honor guru
Taman Pendidikan al-Qur’an di Ponorogo. Tidak kurang dari 60 lembaga TPA
mendapatkan bantuan tersebut.[26]
(6)
Layanan Dakwah
Program ini dilakukan dalam rangka
menyukseskan perkembangan dakwah yang oleh orang – orang yang berkompeten
tetapi mereka lemah dari segi ekonomi.[27]
(7) Senyum Anak Yatim dan d}u’a>fa>’
Program ini dilakukan dalam bentuk keja sama dengan pihak
lain dalam rangka memberikan bantuan materi kepada yatim piatu dan dhuafa’.[28]
(8)
Peduli Dunia
Islam
Dalam program
ini, LAZ Umat Sejahtera pernah bekerja sama
dengan Takmir Masjid Ulinuha STAIN Ponorogo menyelenggarakan kegiatan STAIN Ramadhan Fair (SRF) STAIN Ponorogo 2012.
Kegiatan ini diisi dengan berbagai acara, antara lain bazar Ramadhan, Achievement
Motivation Training Keislaman dan bermacam lomba keislaman yang diikuti oleh para siswa di Ponorogo.[29]
(9)
Qurban Peduli
Program ini
diperuntukkan untuk para donatur yang akan memberikan hewan qurban, tetapi
secara cicil. Donatur diberi layanan dengan membayar qurban secara cicil, sehingga ketika jatuh tempo
penyembelihan, para donatur telah mampu membeli hewan qurban. Kendala dalam
program ini adalah permintaan para donatur agar pelaksanaan penyembelihan hewan
qurban dilaksanakan di tempat tinggal mereka.[30]
2.
Produktif
a.
Wakaf Produktif
Program wakaf produktif adalah program penggalangan wakaf dalam bentuk wakaf tunai.
Hasil wakaf ini telah dialokasikan ke lembaga pesantren, salah satunya dialokasikan
untuk Pondok pesantren Darut Taqwa Jenangan Ponorogo.[31]
b.
Masyarakat Mandiri Sejahtera
Pemberian dana
bergulir adalah dana yang diberikan kepada mustahiq untuk diinvestasikan pada
suatu usaha produktif dalam bentuk pinjaman dengan pengembalinannya secara
angsur tanpa adanya bunga. Dalam program ini, LAZ Umat Sejahtera minimal telah
mampu menjadikan mustahiq bersedekah, meskipun belum mencapai menjadi muzakki.[32]
E.
Pendayagunaan Zakat LAZ Umat
Sejahtera
Pendayagunaan
zakat di LAZ Umat Sejahtera disalurkan kepada para mustahik yang telah terdata.
Adapun model pendataannya adalah sebagai berikut :
1.
LAZ Umat
Sejahtera bekerja sama dengan instansi dan lembaga-lembaga seperti kelurahan,
sekolah dan sebagainya di setiap wilayah tertentu di Ponororgo dalam bentuk
pendataan mustahik.
2.
Mustahik yang
telah direkomendasikan dari setiap wilayah disetorkan ke LAZ Umat Sejahtera.
3.
Selanjutnya
Pihak LAZ Umat Sejahtera memberikan blanko data calon mustahik.
4.
Setelah blanko
data calon mustahik diterima kembali, kemudian pihak LAZ melakukan kroscek atas
data yang diperoleh untuk memastikan bahwa mustahik tersebut benar-benar layak
untuk menerima zakat.[33]
Dana zakat yang
telah terkumpul di LAZ Umat Sejahtera, sebagian didayagunaan untuk kepentingan
mustahiq agar dapat bernilai guna. Dengan demikian, penyaluran zakat
berdasarkan skala prioritas dan proporsional. Artinya, bagian untuk setiap
mustahiq tidak sama, tetapi sesuai dengan kadar kemampuan mereka masing-masing
bahkan ada beberapa mustahiq yang tidak menerimanya. Dalam pendayagunaan ini
lebih ditekankan pada usaha produktif. Ketika terdapat dua mustahiq yang
mempunyai semangat bekerja dan berkarya yang berbeda, pihak LAZ lebih
mengutamakan pada mustahiq yang mempunyai semangat bekerja dan berkarya yang
lebih tinggi. Dengan demikian, zakat bisa mencapai nilai guna.[34]
Ada dua macam
pendayagunaan zakat di LAZ Umat
Sejahtera, yaitu:
1.
Secara
konsumtif, bersifat sekali habis. Hal ini dilakukan untuk hal-hal yang bersifat
insidental. Misalnya, penyaluran zakat fitrah, bantuan materi kepada para
lansia dan sebagainya.[35]
2.
Secara
produktif, menyalurkan hasil zakat untuk usaha produktif. Dalam hal ini
disalurkan dalam program dana bergulir yang diperuntukkan kepada para mustahiq
dalam bentuk pemberian pinjaman tanpa bunga. Penyaluran dalam hal ini,
dilakukan ketika kebutuhan konsumtif mustah}i>q telah
terpenuhi. Adapun mekanismenya sebagai berikut:
a.
Pihak LAZ
bekerja sama dengan lembaga masyarakat untuk merekomendasikan mustah}i>q di wilayahnya.
b.
Pengisian
blanko kelayakan menjadi mustah}i>q, oleh calon mustah}i>q.
c.
Pihak LAZ
melakukan kroscek atas kebenaran data yang diperoleh.
d.
Pengawasan dan
pendampingan dalam pelaksanan usaha dari dana bergulir. [36]
F.
Faktor–faktor yang mempengaruhi efektifitas dan efisiensi pendayagunaan zakat di LAZ Umat Sejahtera
1.
Faktor Pendukung
a.
LAZ Umat
Sejahtera menerbitkan majalah “At-Tazkiyah” setiap dua bulan sekali sebagai
media informasi terkait dengan lembaga tersebut serta sebagai media komunikasi
dan pengembangan dakwah.[37]
b.
Memiliki
berbagai relasi, sehingga mampu menjangkau daerah-daerah di luar perkotaan.[38]
c.
Memberikan
layanan kartu belanja bagi para donatur (Muzakki LAZ Card) yang menyumbangkan
hartanya minimal 3 (tiga) bulan dengan setoran minimal Rp. 50.000,00/bulan.[39]
d.
Membangun
hubungan baik dengan para donatur, dengan melakukan silaturrahmi jika donatur
atau keluarganya tertimpa musibah, seperti kematian, sakit keras dan
sebagainya.[40]
e.
Memberikan
layanan pembayaran zakat dengan rekening melalui bank-bank yang ditunjuk pihak
lembaga. Layanan ini ditujukan bagi para donatur yang berada di luar kota dan
menginginkan zakat melalui LAZ Umat Sejahtera.[41]
f.
Layanan
pengambilan zakat bagi donatur yang tidak mempunyai waktu menyerahkan zakatnya
ke lembaga.[42]
2.
Faktor Penghambat
a.
Resiko adanya
kredit macet dalam program dana bergulir, meskipun secara prinsip adalah hak
mustahiq.[43]
b.
Keadaan
masyarakat khususnya masyarakat Ponorogo yang mempunyai pandangan berbeda-beda
tentang hakikat zakat.[44]
3.
Upaya preventif penanggulangan masalah pengelolaan zakat di LAZ Umat
Sejahtera
a.
Membuat laporan
keuangan LAZ Umat Sejahtera setiap dua bulan sekali, sehingga dengan hal ini
dapat meningkatkan kepercayaan donatur dan menarik donatur lain yang belum
berzakat melalui lembaga tersebut untuk berzakat.[45]
b.
Melakukan
pendekatan kepada masyarakat dengan mengadakan kegiatan-kegiatan sosial,
seperti bakti sosial, pengajian dan membuka bazar buku.[46]
c.
Melakukan
pendampingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peredaran dana bergulir.[47]
d.
Melakukan kerja
sama dengan berbagai lembaga untuk mendukung terlaksananya program yang telah
dicanangkan.[48]
e.
Memberikan
layanan yang memasyarakat kepada donatur dan penerima zakat.[49]
BAB IV
ANALISIS PENDAYAGUNAAN ZAKAT DI LAZ UMAT SEJAHTERA PONOROGO
Zakat yang
telah terkumpul dari beberapa donatur, oleh pihak LAZ Umat Sejahtera
didayagunakan secara produktif dan konsumtif. Pendayagunaan zakat secara
produktif dilakukan setelah kebutuhan dasar mustah}i>q terpenuhi. Pendayagunaan
zakat secara rima zakat yang produktif, dengan program dana bergulir, telah
mampu memberikan perubahan dalam kehidupan mustah}i>q. Hal ini dapat
dilihat dari status penerima zakat yang telah mampu berinfak, meskipun belum
mencapai muzakki>. Dengan dana bergulir minimal akan
mampu mengurangi jumlah pengangguran dalam masyarakat, meningkatkan etos kerja
dan menepis kesenjangan ekonomi dalam masyarakat.
Namun demikian, dari keterangan yang diperoleh,
dapat disimpulkan bahwa pendayagunaan zakat di LAZ Umat Sejahtera lebih banyak
didayagunakan secara konsumtif dan masih sedikit yang didayagunakan secara
produktif.
Adapun
prosentase dari kedua jenis pendayagunaan zakat di LAZ Umat Sejahtera
masing-masing adalah untuk pendayagunaan secara konsumtif 80% dan yang secara
produktif 20%. Menurut hemat penulis, hal ini terjadi karena mayoritas mustah}i>q kebutuhan pokoknya belum terpenuhi, sehingga pihak lembaga masih memprioritaskan
pada pemenuhan kebutuhan pokok mustah}i>q.
Secara teknis, pendayagunaan zakat di LAZ Umat Sejahtera
tersebut telah sesuai dengan pendayagunaan yang diatur dalam undang-undang.
Tidak ada perbedaan yang signifikan antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dengan Undang-Undang sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 38
Tahun 1999 tentang Pendayagunaan Zakat. Di dalam undang-undang lama disebutkan dalam
pasal 16 bahwa:
(1)
Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk mustahiq sesuai dengan ketentuan agama.
(2)
Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan
mustahiq dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif.
(3)
Persyaratan dan prosedur
pendayagunaan hasil pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
diatur dengan keputusan menteri.[50]
Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, juga disebutkan tentang pendayagunaan zakat, yaitu:
(1)
Zakat dapat
didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan
peningkatan kualitas umat.
(2)
Pendayagunaan
zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
(3)
Ketentuan lebih
lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.[51]
Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan dari
kedua undang-undang tersebut bahwa pendayagunaan zakat:
1.
untuk usaha produktif yang diperbolehkan Islam
2.
setelah kebutuhan dasar mustahiq terpenuhi
3.
berdasarkan skala prioritas.
Pada Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 dan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, terdapat perbedaan tentang pelaksanaan
pendayagunaan secara produktif, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011
mensyaratkan pendayagunaan zakat secara produktif dilakukan setelah terpenuhinya
kebutuhan mustah}i>q, sedangkan dalam Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999
tidak mensyaratkan demikian.
Namun demikian, munculnya Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 38
Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, tidak memberikan pengaruh terhadap tata
kelola zakat di LAZ Umat Sejahtera Ponorogo. Artinya, program-program yang telah
dicanangkan tidak dirombak dengan munculnya undang-undang tersebut. Menurut
informasi yang diperoleh, sebelum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 lahir, LAZ
Umat Sejahtera sudah menggunakan prinsip-prinsip pendayagunaan seperti yang
dijelaskan dalam undang-undang tersebut.
Lebih dari itu, undang-undang yang mewajibkan LAZ menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat,
infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala, juga sama
sekali belum terealisasi. Hal ini disebabkan belum adanya sosialisasi dari
pihak BAZNAS kepada LAZ. Sehingga, keberadaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011
Tentang Pengelolaan Zakat tidak memberi pengaruh yang signifikan terhadap
pengelolaan zakat di LAZ Umat Sejahtera.
Dengan demikian, sejauh ini munculnya Undang-Undang Pengelolaan Zakat belum
memberikan suatu yang berarti bagui lembaga-lembaga swasta yang melakukan tata
kelola zakat.
BAB
V
KESIMPULAN
1.
Pendayagunaan zakat di LAZ Umat Sejahtera ada yang
bersifat konsumtif dan ada yang bersifat produktif. Pendayagunaan dalam hal
konsumtif dilakukan dalam hal yang bersifat insidental dan bersifat sekali
pakai seperti pembagian zakat fitrah, pemberian layanan pengobatan, santunan
anak yatim, pemberian bantuan materi pada lansia dan kegiatan-kegiatan lain
yang bersifat konsumtif. Sedangkan pendayagunaan yang bersifat produktif,
diberikan dalam bentuk pemberian dana bergulir kepada mustahiq, berupa pinjaman
tanpa bunga.
2.
Pendayagunaan zakat di LAZ Umat Sejahtera sebelum
dan sesudah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat tidak
ada pengaruh yang signifikan. Akan tetapi, secara praktis telah sesuai dengan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, bahwa pendayagunaan zakat diarahkan untuk
usaha produktif yang diperbolehkan Islam, setelah kebutuhan dasar mustahiq
terpenuhi dan berdasarkan skala prioritas dengan pembagian secara proporsional.
3.
Faktor yang mempengaruhi
efektivitas dan efisiensi pendayagunaan zakat di LAZ Umat Sejahtera:
a.
Faktor pendukung:
1)
menerbitkan
majalah “At-Tazkiyah” setiap dua bulan
2)
Memiliki
berbagai relasi, sehingga mampu menjangkau daerah-daerah di luar perkotaan.
3)
Memberikan
layanan kartu belanja bagi para donatur.
4)
Membangun
hubungan baik dengan para donatur.
5)
Memberikan
layanan pembayaran zakat dengan rekening melalui bank-bank yang ditunjuk pihak
lembaga.
6)
Layanan
pengambilan zakat bagi donatur yang tidak mempunyai waktu menyerahkan zakatnya
ke lembaga.
b.
Faktor Penghambat
1)
Resiko adanya
kredit macet dalam program dana bergulir, meskipun secara prinsip adalah hak
mustahiq.
2)
Keadaan
masyarakat khususnya masyarakat Ponorogo yang mempunyai pandangan berbeda-beda
tentang hakikat zakat.
c.
Upaya preventif
penanggulangan masalah pengelolaan zakat di LAZ Umat Sejahtera
1)
Membuat laporan
keuangan LAZ Umat Sejahtera setiap dua bulan sekali.
2)
Melakukan
pendekatan kepada masyarakat dengan mengadakan kegiatan-kegiatan sosial,
seperti bakti sosial, pengajian dan membuka bazar buku.
3)
Melakukan
pendampingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peredaran dana bergulir.
4)
Melakukan kerja
sama dengan berbagai lembaga untuk mendukung terlaksananya program yang telah
dicanangkan.
5)
Memberikan
layanan yang memasyarakat kepada donatur dan penerima zakat.
DAFTAR
PUSTAKA
Abidah, Atik. Zakat Filantropi dalam
Islam : Refleksi Nilai Spiritual dan Charity Ponorogo
: STAIN Po Press, 2011.
Ali, Nurddin
Mhd. Zakat Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal. Jakarta
: PT. Grafindo Persada, 2
Damanuri, Aji. Pendayagunaan
Zakat Studi Implikasi Hukum Zakat Terhadap Pemberdayaan Mustahik di Lembaga
Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Ponorogo dalam http://hmipositive.blogspot.com/2012/03/contoh-proposal-muamalah-by-dosen.html, diakses 25 April 2013.
Djatmika, Rachmat. Infaq Shadaqah, Zakat
dan Wakaf Sebagai Komponen Dalam Pembangunan. Surabaya, al-Ikhlas. t.t.
Hadi Permono, Syaichul. Formula Zakat: Menuju Kesejahteraan Sosial. Surabaya:
Aulia Surabaya, 2005.
Hafidhudin,Didin. Zakat dalam Perekonomian Modern. Jakarta
: Gema Insani Press, 2002.
Hasan, M. Ali. Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial
di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2006.
Keputusan
Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.
Khasanah,
Umrotul. Manajemen Zakat Modern :
Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat. Malang
: UIN-Maliki Press, 2010.
Lembaga Amil Zakat Umat Sejatera dalam http://lazponorogo.org/?page_id=12, diakses
25 April 2013.
Majelis
Penulis, Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif, dalam http://majelispenulis.blogspot.com/2011/02/pendayagunaan-zakat-untuk-usaha.html,
diakses 18 April 2013.
Pusat
Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia. Jakarta
: Pusat Bahasa, 2008.
Rasyidah, Trie Anis dan Manzilati, Esti. Implementasi Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2011 Terhadap Legalitas Pengelolaan Zakat Oleh Lembaga Amil Zakat dalam http://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/188,
diakses 20 April 2013.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.
Zuhayly, Wahbah. Zakat: Kajian Berbagai
Mazhab. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000.
LAMPIRAN
I
HASIL WAWANCARA
LEMBAGA AMIL ZAKAT (LAZ) UMAT SEJAHTERA
(Sabtu, 13 April 2013)
Topik :
Penghimpunan (Devisi Marketing)
Prolog : Doni Mahendra sebagai Devisi Marketing
|
Q
:
|
Bagaimana cara pengumpulan zakat di Lembaga ZIS
Umat Sejahtera?
|
|
A :
|
Ada beberapa langkah dalam pengumpulan zakat pada
lembaga ini :
1. Dengan sosialisasi ke masyarakat
dengan melalui majalah yang tersebar ke berbagai instansi, sekolahan daerah ponorogo, stiker, baleho pada saat
moment Ramadhan dan lainnya.
2. Door to door/menemui
langsung ke donatur dengan presentasi langsung di hadapan calon donatur.
3. Dengan cara instansi atau “Gepuk
Tular”, yaitu dengan cara para donatur yang telah menjadi anggota tetap LAZ
Umat Sejahtera memperkenalkan kepada calon donatur tentang zakat dengan
tujuan agar calon donatur tersebut berkeinginan/muncul hasrat untuk menjadi
donatur/ muzakki>.
4. Mengisi formulir pendaftaran calon
donatur.
Kemudian pada setiap bulannya disediakan buku
laporan donatur (seperti buku tabungan nasabah) dipegang oleh masing-masing
donatur dimana fungsinya adalah untuk
mengetahui zakat yang dikeluarkannya.
|
|
|
Maka dapat di ambil kesimpulan bahwa adanya
persetujuan dari muzakki>/donatur
untuk menjadi donatur tetap lembaga.
|
|
Q :
|
Untuk konteks al-Qur’an
surat …. Mengatakan “…” yang artinya “ambillah!!” .
maka dalam konteks tersebut adanya unsur pemaksaan dalam penghimpunan zakat,
itu bagaimana?
|
|
A :
|
Dalam penghimpuan zakat pada konteks ayat al-Qur’an
tersebut memang ada unsur pemaksaan, tetapi dilihat sesuai dengan situasi dan
kondisi masing-masing daerah melalui jalan tengahnya. Karena jika dipaksa
akan menimbulkan pertentangan di tengah masyarakat.
|
|
Q :
|
Bagaimana dengan mekanisme rekening zakat yang
diselenggarakan lembaga ini?
|
|
A :
|
Rekening zakat ditujukan kepada mustah}>iq
yang mempunyai mobilitas tinggi dan kemungkinan berada di luar ponorogo yang
ingin berzakat tanpa face to face.
|
|
|
Fasilitas donatur meliputi :
1. Majalah /2 bulan sekali
2. Stiker
3. Kalender/tahun
4. Jam
5. Dan waktu insidentil pada kunjungan
mustah}>iq
Buku tentang zakat
|
|
Q :
|
Dari manakah biaya administrasi diambilkan?
|
|
A :
|
Untuk administrasi diambil di luar dana zakat.
diluar hak mustah}>iq
ada infak dan shadaqah, maka untuk administrasi lembaga ini diambil dari biaya
lain-lain (infak ataupun sedekah).
|
|
Q :
|
Bagaimana mekanisme pemberitahuan laporan keuangan
kepada donatur?
|
|
A :
|
Dengan
meberikan majalah ketika menjemput donatur ketika akan menghimpun zakat
kepada donatur. |
LAMPIRAN
II
HASIL WAWANCARA
LEMBAGA AMIL ZAKAT (LAZ) UMAT SEJAHTERA
(Sabtu, 13 April 2013)
Topik
:
Pengelolaan, Pendayagunaan dan Pendistribusian Zakat
Nara Sumber
: Imam Nurdin, S.Pd.I Sebagai Devisi Program Penaluran (Manager)
|
Q :
|
Misi dari pengelola Zakat itu adalah mengubah mustah}i>q menjadi
muzakki>
apakah lembaga ZIS umat sejahtera telah menghasilkan muzakki>?
|
|
A:
|
Di Lembaga ZIS Umat sejahtera sebagian telah
menjadikan mustah}i>q
menjadi muzakki>. Kendala belum
terlealisir seutuhnya karena kebutuhan kelaurga muzakki> yang tidak dapat mengembalikan modal yang
diberikan oleh pihak Lembaga ZIS Umat Sejahtera. Pada misi ini diutamakan pada bidang dana
bergulir. Dana berguilir adalah dana yang diberikan kepada khalayak mustah}i>q baik
berupa bantuan seperti sarana prasarana ataupun cash. Maka mustah}i>q
yang amanah diberikan dana sebagai modal awal usaha yang akan dikembangkan.
Dalam hal ini ada beberapa mustahik yang telah sukses menjalani usahanya dari
dana bergulir dan memberikan hasil usahanya dengan memberikan infak. Mustah}i>q
yang telah mendapatkan dana bergulir mengangsur kembali
tanpa adanya tambahan seperti halnya hutang. Dana yang diangsur tersebut
kembali digulirkan kembali ke mustah}i>q
yang lain. Meskipun belum menjadikan mustahik menjadi muzakki>
namun mereka yang diberikan bantuan dana bergulir dapat menjalani infak.
|
|
|
LAZ Umat Sejahtera menggunakan dana
bergulir sebagai salah satu cara agar mustah}i>q
dapat menjadi muzakki> walaupun belum seutuhnya.
|
|
Q :
|
Pengalokasian zakat dapat dilakukan dengan dua
pilihan yaitu secara konsumtif dan secara produktif. Apakah Lembaga ZIS Umat
Sejahtera telah menggunakan kedua
pengalokasian tersebut atau hanya salah dari keduanya?
|
|
A:
|
Lembaga ZIS umat sejahtera lebih fokus pada
pengalokasian zakat dengan cara produktif. Karena tujuan pengalokasian zakat
produktif agar para mustah}i>q
yang layak mendapatkan dana bergulir dengan memilih mustah}i>q
yang benar-benar ingin bekerja dan mengembangkan usahanya. Namun terkadang
ada sebagian mustah}i>q
yang telah menerima dana bergulir tidak dapat mengembalikannya karena suatu
halangan dalam keluarganya, mungkin angota keluarganya sakit ataupun tidak
ada biaya sekolah. Dalam penyalurannya, dilakukannya verifikasi vsebelumnya
untuk mengetahui apakah perekomendasian mustah}i>q
itu benar-benar memenuhi kriteria mustah}i>q
pada lembaga ZIS Umat Sejahtera.
|
|
|
Pengalokasian zakat
pada LAZ Umat Sejahtera dengan cara produktif, tujuannya adalah agar mustah}i>q
dapat mengembangkan usahanya lewat dana bergulir.
|
|
Q :
|
Bagaimana cara mengetahui dan mengajukan mustah}i>q
pada LAZ Umat Sejahtera?
|
|
A:
|
Dengan adanya pihak yang merekomendasi para mustah}i>q
di wilayahnya dengan cara orang yang merekomendasikan itu harus mengisi
blanko hasil verifikasi mustah}i>q
yang kemudian akan langsung di kroscek oleh pihak Lembaga termasuk dana
bergulir yang harus dilakukan kroscek atas usaha yang dikembangkannya.
|
|
|
Adanya rekomendasi dari pihak tertentu
|
|
Q :
|
Perkembangan zakat dari masa Rasulullah SAW sampai
saat ini muncul paradigma tentang yang mengatakan bahwa zakat itu diberikan
kepada asnaf delapan dengan jumlah yang sama yaitu masing-masing 1/8 bagian. Maka muncul
paradigma bahwa zakat itu harus diberikan atau disalurkan secara proposional.
Bagaimana menurut anda?
|
|
|
Pada zaman Rasulullah SAW pembagian
zakat/penyaluran zakat itu sudah masuk pada kategori proposional. Dalam
artian bahwa pembagian zakat itu tidak sama rata yaitu 1/8 bagian, namun
dilihat dari segi kebutuhan masing-masing mustahik atau asnaf. Jika dari
kedelapan as}naf itu (misalnya
kelompok gha>rimi>n) sudah tidak ada
lagi, maka diprioritaskan pada fakir dan miskin atau dilihat dari segi
kondisi as}naf masing-masing. 1/8
itu adalah perhitungan yang hanya untuk menentukan bagian dari hak penerima
zakat maka yang dimaksud 1/8 disini pembagiannya tidak rata pada semua as}naf,
tapi disesuaikan dengan kondisi mustahik. Pada Lembaga ZIS Umat
Sejahtera penyaluran zakat pada hal
ini fokus pada pemberian beasiswa kepada para pelajar yang mempunyai potensi
namun tidak mempunyai dana untuk sekolah. Tujuannya adalah untuk mencerdaskan
anak bangsa agar tidak terjerumus pada lubang kebodohan.
|
|
|
Seperdelapan tidak dibagikan merata
namun tergantung kebetuhan salah satu diantara as}naf
yang membutuhkan.
|
|
Q :
|
Bagaimana pengertian amil zakat menurut anda?
|
|
A:
|
Amil secara umum adalah orang yang menghimpun,
mengelola, mendistribusikan, mendayagunakan zakat. Fungsi amil bukan hanya
menghimpun dan mengalokasiakan zakat tetapi bertugas untuk memetakan mustahik
dari data-data yang didapat, mendistribusikan zakat secara layak dan atau
memanej dana yang diterima dari donatur. Amil dalam lembaga ini berbentuk
struktural yaitu terdiri dari :
a. Direktur, sebagai manajer
b. Marketing/accounting, secara umum
fungsinya menarik zakat dengan mencari donatur atau muzakki> baru.
c. Sie. Program, memrogramkan semua
kegiatan penyaluran zakat di daerah yang membutuhkan zakat.
d. Sie. Humas, meliput kabar tentang
ranah zakat terkini.
|
|
|
Tugas amil tidak hanya bekerja sebagai
perantara namun juga harus mengerti akan manajemen dalam pengelolaannya.
|
|
Q :
|
Bagaimana pendistribusian zakat yang dilakukan
oleh Lembaga ZIS Umat Sejahtera agar lebih efektif dan penyalurannya dapat
sampai ke tangan mustah}i>q?
(misalnya di daerah terpencil)
|
|
A:
|
Adanya contact person yang memberikan
informasi pada masing-masing wilayah yang tersebar di wilayah Ponorogo baik
perseorangan ataupun lembaga badan hukum, termasuk Marketing pada LAZ Umat
Sejahtera disebarkan pada titik tertentu.
|
|
|
Adanya pihak luar yang menjadi
rekomenden dan tim marketing lembaga.
|
|
Q :
|
Pengelolaan zakat diatur dalam Undang-Undang no.
38 tahun 1999 yang saat ini telah
diganti dengan Undang-Undang no. 23 tahun 2011. Apakah Undang-Undang no. 23
tahun 2011 ini bepengaruh pada pengelolaan zakat pada Lembaga ZIS Umat
Sejahtera?
|
|
A:
|
Inti dari undang-undang pertama “zakat dapat
mengurangi pajak” dan yang kedua bahwa zakat itu disentralkan pada BAZ. Namun
prakteknya di masyarakat tidak berjalan. Karena tidak ada
keefektifan/sosialisi ditengah masyarakat tentang pemusatan zakat di Lembaga
BAZ. Untuk wilayah daerah Undang-Undang ini tidak terlalu berpengaruh.
|
|
|
Tidak berpengaruh.
|
|
Q :
|
Tentang pertanggung jawaban zakat, pada UU. No. 23
tahun 2011 menyebutkan bahwa
pertanggungjawaban LAZ dipusatkan di BAZ kota. Bagaimana dengan LAZ
Umat Sejahtera?
|
|
A:
|
Sampai sekarang belum berjalan, karena belum
adanya sosialisasi dari Pemerintah Daerah dalam pemberlakuan pemusatan tentang pertanggung jawaban zakat di BAZ.
|
|
|
Belum memusatkan pertanggung jawabannya karena belum ada sosialisasi dari
Pemerintah Daerah (Pusat)
|
|
Q :
|
Bagaimana lembaga zakat ini memberikan kepercayaan
muzakki> kepada Lembaga Umat Sejahtera?
|
|
A:
|
Beberapa personil dari lembaga dijadikan rujukan
narasumber bagi calon donatur yang akan menyalurkan zakatnya kepada lembaga
agar dikelola bisa melalui telfon, ataupun mengadakan janji untuk menyalurkan
zakat karena mungkin muzakki> termasuk orang yang mempunyai mobilitas
tinggi. Salah satu bentuk layanan
lemabaga ini adalah dengan memberikan LAZ CARD kepada muzakki> atau donatur yang telah rutin menyalurkan
zakat dengan setoran minimal Rp 50.000,- selama 3 bulan berturut-turut. LAZ
CARD adalah kartu belanja untuk muzakki> yang telah menjadi donatur di Lembaga ZIS
Umat Sejahtera dan akan mendapatkan diskon khusus 10% pada mitra kerja tertentu
yang telah bekerja sama dengan LAZ Umat Sejahtera seperti Rabbani, Amarta dan
lain sebagainya. Selain itu, adanya laporan keuangan tetang pendistribusian
zakat yang terbit disetiap dua bulan sekali demi menjaga kepercayaan muzakki> dalam penyalurannya.
|
|
|
|
[2] Ibid., 1.
[3] Atik Abidah, Zakat
Filantropi dalam Islam : Refleksi Nilai Spiritual dan Charity (Ponorogo :
STAIN Po Press, 2011), 1.
[4] Umrotul Khasanah, Manajemen Zakat Modern : Instrumen Pemberdayaan
Ekonomi Umat (Malang
: UIN-Maliki Press, 2010), 11.
[7] Aji Damanuri, Pendayagunaan Zakat Studi Implikasi Hukum Zakat
Terhadap Pemberdayaan Mustahik di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah
Muhammadiyah (LAZISMU) Ponorogo dalam http://hmipositive.blogspot.com/2012/03/contoh-proposal-muamalah-by-dosen.html, diakses 25
April 2013.
[9]Wahbah Zuhayly, Zakat:
Kajian Berbagai Mazhab (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), 82.
[10] M. Ali Hasan, Zakat
dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia
(Jakarta: Kencana, 2006), 15.
[11] Undang-Undang N0. 23
Tahun 2011, Pasal 1 (2).
[12] Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2011, Pasal 1 (1).
[13] Pusat Bahasa
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta : Pusat
Bahasa, 2008), 344.
[14] Trie Anis Rasyidah
dan Esti Manzilati, Implementasi
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Terhadap Legalitas Pengelolaan Zakat Oleh Lembaga Amil Zakat dalam http://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/188,
diakses 20 April 2013.
[15] Keputusan Menteri Agama
Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 28-30.
[16] Majelis penulis, Pendayagunaan
Zakat untuk Usaha Produktif, dalam http://majelispenulis.blogspot.com/2011/02/pendayagunaan-zakat-untuk-usaha.html,
diakses 18 April 2013.
[17] Syaichul
Hadi Permono, Formula Zakat: Menuju Kesejahteraan Sosial (Surabaya:
Aulia Surabaya, 2005), 354-356.
[18] Lembaga Amil
Zakat Umat Sejatera dalam http://lazponorogo.org/?page_id=12, diakses
25 April 2013.

No comments:
Post a Comment