Tuesday, June 18, 2013

pengelolaan zakat



ANALISIS UU NO. 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DI LAZ UMMAT SEJAHTERA PONOROGO


BAB I
PENDAHULUAN


A.      Latar Belakang Masalah
                 Zakat adalah ibadah ma>liyah, ijtima’iyah yang memilki posisi sangat penting, strategis dan menentukan baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai suatu pokok ibdah, zakat termasuk salah satu rukun dari rukun Islam yang lima, sehingga keberadaannya dianggap sebagai ma’lu> min al-di>n bi al-d}aru>rah, yaitu diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang.[1]
                 Salah satu sebab belum berfungsinya zakat sebagai instrumen pemerataan dan belum terkumpulnya zakat secara optimal di lembaga-lembaga pengumpul zakat karena pengetahuan masyarakat terhadap harta yang dikeluarkan dari harta masih terbatas pada sumber-sumber konvensional yang secara jelas dinyatakan dalam al-Qur’an dan al-H{adhi>th dengan persyaratan tertentu.[2]
Selain mengetahui tentang al-amwa>l al-zakawiyah , penting juga diketahui tentang pendistribusian zakat setelah terkumpul kepada orang-orang yang berhak menerima zakat (mustahi}q) yang disebutkan dalam al-Qur’an  surat al-Taubah : 60 sebagai berikut:
$yJ¯RÎ) àM»s%y‰¢Á9$# Ïä!#ts)àÿù=Ï9 ÈûüÅ3»|¡yJø9$#ur tû,Î#ÏJ»yèø9$#ur $pköŽn=tæ Ïpxÿ©9xsßJø9$#ur öNåkæ5qè=è% †Îûur É>$s%Ìh9$# tûüÏB̍»tóø9$#ur †Îûur È@‹Î6y™ «!$# Èûøó$#ur È@‹Î6¡¡9$# ( ZpŸÒƒÌsù šÆÏiB «!$# 3 ª!$#ur íOŠÎ=tæ ÒO‹Å6ym ÇÏÉÈ  
Artinya : “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu’allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. Al-Taubah : 60)
                 Masuknya amil sebagai salah satu dari delapan as}naf seperti dalam al-Taubah 60 merupakan legitimasi dari Allah SWT , tentang pentingnya lembaga ini dalam pengelolaan zakat. Amil adalah orang-orang yang terlibat atau aktif dalam organisasi dalam pelaksanaan zakat yang meliputi kegiatan mulai dari mengumpulkannya atau mengambilnya dari para muzakki sampai membagikannya kepada orang yang berhak menerima termasuk penganggung jawab, perencana, konsultan, pengumpul, pembagi, dan semua orang yang terlibat didalamnya.[3]
     Amil selain mengumpulkan dan membagikan zakat juga bertugas untuk memanfaatkan dan mendayagunakan zakat dengan sebaik-baiknya sehingga diperlukan kebijakan lembaga pengelolaan zakat dengan melibatkan peran pemerintah. Dana zakat itu tidak harus diberikan kepada yang berhak secara apa adanya tetapi dapat diberikan dalam bentuk lain yang dapat digunakan sebagai sarana produktif sehingga dapat melepaskan fakir miskin dari ketergantungan pada belas kasih pada orang lain.[4]
Pengelolaan zakat perlu diatur oleh negara, karena adanya beberapa alasan, yaitu:
1.    Zakat bukanlah bentuk charity biasa atau bentuk kedermawanan sebagaimana infaq, wakaf dan hibah. Zakat hukumnya wajib (imperatif), sementara charity atau donasi hukumnya sunnah. Pemungutan zakat dapat dipaksakan berdasarkan firman Allah dalam QS. Al-Taubah : 103, sebagai berikut:
õ‹è{ ô`ÏB öNÏlÎ;ºuqøBr& Zps%y‰|¹ öNèdãÎdgsÜè? NÍkŽÏj.t“è?ur $pkÍ5 Èe@|¹ur öNÎgø‹n=tæ ( ¨bÎ) y7s?4qn=|¹ Ö`s3y™ öNçl°; 3 ª!$#ur ìì‹ÏJy™ íOŠÎ=tæ ÇÊÉÌÈ  
Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”
2.    Potensi zakat yang dapat dikumpulkan  dari masyarakat sangat besar.
3.    Zakat mempunyai potensi unruk membantu pencapaian sasaran pembangunan nasional. dana zat yang sangat besar sebenarnya cukup berpotensi untuk menngkatkan taraf hidup masyarakat jika disalurkan secara terprogram dalam rencana pembangunan nasional.
4.    Agar dana zakat dapat disalurkan secara tepat, efisien dan efektif sehingga mencapai tujuan zakat itu sendiri seperti meningkatkan taraf hidup masyarakat.
5.    Memberikan kontrol kepada pengelola negara. Salah satu penyakit yang masih menggerogoti keuangan Indonesia adalah korupsi atau penyalahgunaan uang negara. Padahal, sebagian besar pengelola negara ini mengaku beragama Islam.[5]
Dengan demikian, bukan tanpa alasan jika di Indonesia lahir undang-undang yang mengatur tentang zakat, yaitu dalam rangka mengurangi kendala-kendala yang menghalangi lembaga zakat dalam mengelola zakat maka dilahirkanlah Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Dalam pasal-pasal yang terdapat dalam undang-undang tersebut pemerintah tidak berfungsi sebagai operator yang mengelola zakat tetapi pemerintah berfungsi sebagai regulator, motivator, koordinator dan fasilitator. Dengan lahirnya undang-undang tersebut pemerintah melakukan berbagai upaya dalam rangka memberikan dorongan dan fasilitasi agar pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dapat dilakukan secara profesional, amanah dan transparan sehingga tujuan pengelolaan zakat bagi sebesar-besarnya kemaslahatan dan kemakmuran umat dapat tercapai.[6] Namun pengelolaan zakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti. Pengelolaan zakat baru diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang juga meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan.
Dalam penyaluran hasil zakat, akan lebih memberikan perubahan apabila disalurkan dalam usaha produktif. Dalam istilah ekonomi, zakat merupakan tindakan pemindahan kekayaan dari golongan kaya kepada golongan tidak punya. Transfer kekayaan berarti transfer sumber-sumber ekonomi. Tindakan ini tentu saja akan mengakibatkan perubahan tertentu yang bersifat ekonomi seumpamanya, saja, seseorang yang menerima zakat bisa mempergunakannya untuk berkonsumsi atau berproduksi. Dengan demikian, zakat walaupun pada dasarnya merupakan ibadah kepada Allah, bisa mempunyai arti ekonomi.[7]
Kelemahan utama orang miskin serta usaha kecil yang dikerjakannya sesungguhnya tidak semata-mata pada kurangnya permodalan, tetapi lebih pada sikap mental dan kesiapan manajemen usaha. untuk itu, zakat usaha produktif pada tahap awal harus mampu mendidik mustah}i>q sehingga benar-benar siap untuk berubah. Karena tidak mungkin kemiskinan itu dapat berubah kecuali dimulai dari perubahan mental si miskin itu sendiri. Inilah yang disebut peran pemberdayaan. Zakat yang dapat dihimpun dalam jangka panjang harus dapat memberdayakan mustah}i>q sampai pada tataran pengembangan usaha. program-program yang bersifat konsumtif hanya berfungsi sebagai stimulan atau rangsangan dan berjangka pendek. Sedangkan program pemberdayaan harus diutamakan. Makna pemberdayaan dalam arti yang luas ialah memandirikan mitra, sehingga mitra dalam hal ini mustah}i>q  tidak selamanya tergantung kepada amil.[8]

B.       Rumusan Masalah
1.         Bagaimanakah pendayagunaan zakat di LAZ Umat Sejahtera Ponorogo?
2.    Bagaimanakah pendayagunaan zakat sesudah dan sebelum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 di LAZ Umat Sejahtera Ponorogo?
3.    Faktor apa saja yang menghambat dan mendukung pendayagunaan zakat di LAZ Umat Sejahtera dan upaya apa yang dilakukan dalam menanggulangi masalah dalam pengelolaan zakat?



















BAB II
LANDASAN TEORI


A.      Pengertian zakat
Secara bahasa, zakat berarti tumbuh (nuwu>w) dan bertambah (ziya>dah). Namun dalam pengertiannya berbeda-beda, jika dikatakan zaka al-zar’ artinya tanaman itu tumbuh dan bertambah. Jika dikatakan sebagai zaka>t al-nafa>qah, maka artinya nafkah tumbuh dan bertambah jika diberkati.[9] Menurut Ali Hasan dalam bukunya Zakat dan Infak menjelaskan bahwa zakat berarti suci, tumbuh, bertambah dan berkah.[10] Sedangkan pengertian zakat dalam UU Nomor 23 Tahun 2011, menyebutkan bahwa “Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan sha>ri’at Islam.”[11]

B.       Pendayagunaan Zakat
Pendayagunaan zakat merupakan salah satu kegiatan dari pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat, sebagaimana disebutkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2011 adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.[12]
Sedangkan yang dimaksud pendayagunaan menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil atau  pengusaha agar mampu menjalankan tugas dengan baik.[13]
Pada dasarnya zakat selain wujud ketaatan kepada Allah namun juga sebagai kepedulian sosial. Zakat awalnya hanya didayagunakan untuk kepentingan konsumtif yaitu, untuk memenuhi kebutuhan dasar mustah}i>q sehingga lembaga amil zakat menyalurkan zakat sesuai dengan kebutuhan mustah}i>q  yang ada didaerahnya. Zakat konsumtif yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan dasar mustah}i>q seperti kebutuhan konsumsi sehari-hari yaitu, kebutuhan sandang, pangan, dan papan, serta gaji untuk para guru mengaji dan bantuan biaya kesehatan.[14]
Zakat yang memiliki potensi yang sangat besar untuk menunjang kesejahteraan masyarakat, maka pendayagunaan zakat berkembang selain untuk memenuhi kebutuhan konsumtif jangka pendek menjadi zakat produktif yang bermanfaat untuk jangka panjang. Semangat yang dibawa bersama perintah zakat adalah adanya perubahan kondisi seseorang dari mustah}i>q (penerima) menjadi muzakki (pemberi). Bertambahnya jumlah muzakki akan mengurangi beban kemiskinan yang ada dimasyarakat, meskipun dana yang berhasil terhimpun terbatas.  Hal ini menuntut adanya pengaturan yang baik sehingga potensi umat dapat dimanfaatkan  seoptimal mungkin.
Pendayagunaan zakat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 disebutkan pada Bab III, tentang Pengumpulan, Pendistribusian, Pendayagunaan, dan Pelaporan, pasal 27 yaitu sebagai berikut:
Pasal 27
1.      Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
2.      Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustah}i<q telah terpenuhi.
3.      Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.
Penjelasan lebih lanjut tentang pendayagunaan zakat disebutkan dalam  Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 2003 dalam Bab V, tentang Persyaratan, Prosedur Pendayagunaan Hasil, sebagai berikut: 

Pasal 28
1.  Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk mustah}i>q dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut:
a.         hasil pendataan dan penelitian kebenaran mustah}i>q delapan as}na>f yaitu fakir, miskin, amil, mu’allaf, riqa>b, gha>rim sabi>lilla>h, dan ibn al-sabi>l
b.         mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan;
c.         mendahulukan mustah}i>q dalam wilayahnya masing-masing.
2.  Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha yang produktif dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut:
a.         apabila pendayagunaan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah terpenuhi dan ternyata masih terdapat kelebihan;
b.         terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan;
c.         mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Pertimbangan.
Pasal 29
Prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha produktif ditetapkan sebagai berikut:
a.         melakukan studi kelayakan;
b.         menetapkan jenis usaha produktif;
c.         melakukan bimbingan dan penyuluhan;
d.         melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan;
e.         mengadakan evaluasi; dan
f.          membuat pelaporan.
Pasal 30
Hasil penerimaan infa>q,s}adaqah, hi>bah, wa>s}iat, wa>rith dan kafa>rat didayagunakan terutama untuk usaha produktif setelah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 29.[15]

Dalam pasal 28 (2), tersebut mengatur mengenai pendayagunaan zakat dimana apabila kebutuhan mustah}i>q telah terpenuhi, maka harta zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas umat. Harta zakat juga dapat didayagunakan untuk kepentingan publik seperti untuk membangun sarana ibadah, transportasi, pendidikan dan sarana kesehatan sepanjang tidak melanggar ketentuan sha>ri’at  Islam.
Adapun yang dimaksud usaha produktif adalah setiap usaha yang dapat menghasilkan keuntungan ( profitable ), mempunyai market yang potensial serta mempunyai managemen yang bagus, selain itu bahwa usaha-usaha tersebut adalah milik para fakir miskin yang menjadi mustah}i>q dan bergerak di bidang yang halal. Usaha-usaha seperti inilah yang menjadi sasaran zakat produktif.[16]
Namun demikian, optimalisasi pendayagunaan zakat masih kurang, kerena ada beberapa hambatan diantaranya:
1.    Tidak adanya persamaan persepsi antara ulama, tentang apakah zakat termasuk dalam bidang ta’a>budi> sebagaimana s}ala>t dan puasa ataukah masuk bidang sosial (furu>d} al-ijtima>’iyah), kewajiban sosial. Jika zakat masuk pada bidang sosial, maka akal pikiran ikut berkiprah, memegang peran yang penting, bersifat reasonable, sehingga rumusan-rumusan zakat sangggup berkembang untuk menjawab tantangan perkembangan zaman.
2.    Banyak orang awam yang menganggap bahwa zakat hanya itu-itu saja, yaitu sumber zakat yang ada di tanah Arab. Bahkan ada yang mengangggap zakat itu hanya zakat fitrah.
3.    Anggapan bahwa zakat itu tidak perlu dikelola oleh lembaga atau badan resmi, karena zakat adalah masalah pribadi.
4.    Undang-undang terbaru, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat tidak memberi sanksi terhadap orang Islam yang mampu tetapi tidak mengeluarkan zakatnya. Jadi, undang-undang ini tidak bersifat memaksa, tidak ada sanksi mengikat seperti dalam undang-undang tentang pajak. Dalam undang-Undang tentang zakat ini yang dikenai sanksi hanya pengelola zakat yang melakukan penyimpangan dari tugasnya. Undang-undang ini hanya bersifat mendidik umat Islam untuk mengeluarkan zakat.
5.    Anggaran pengelolaan zakat tidak masuk dalam APBN (Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara) dan APBD (Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah), karena badan pengelola zakat bukan badan resmi pemerintah.
6.    Aparat pengelola zakat bukan pegawai negeri, tetapi pegawai swasta, yang kurang efektif dan gajinya relatif rendah. Sehingga mereka tidak optimal dalam mengelola zakat. Mengelola zakat bagi mereka adalah pekerjaan sambilan, pekerjaan nomor dua atau nomor tiga.[17]
Demikianlah yang menjadikan kurang optimalnya pendayagunaan zakat selama ini. Sehingga, perlu dijadikan koreksi bagi undang-undang tentang zakat agar menambahkan sanksi kepada umat Islam yang telah wajib zakat tetapi tidak mau berzakat.





















BAB III
PENDAYAGUNAAN ZAKAT DI LAZ UMAT SEJAHTERA PONOROGO


A.      Sejarah Singkat LAZ Umat Sejahtera Ponorogo
Didirikan sejak 5 November 2002, LAZ Kab.  Ponorogo telah menunjukkan peran dan  manfaatnya didalam masyarakat. Dengan visi dan misi sebagai lembaga pendayagunaan dana yang amanah dan profesional, menjadikan LAZ Kabupaten  Ponorogo sebagai lembaga pengelola zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) terpercaya di Kabupaten  Ponorogo.
Lebih dari 1500  donatur  dengan  berbagai  potensi, kompetensi, fasilitas, dan otoritas dari kalangan birokrasi, profesional, swasta, dan masyarakat umum telah terajut bersama LAZ Kab. Ponorogo membentuk komunitas peduli d}u’afa>’ Mereka, dengan segala kemampuan terbaiknya, telah memberikan kontribusi, cinta, dan kepedulian dalam membangun negeri ini.
Keberadaan LAZ  Kabupaten  Ponorogo semakin mantap dengan dikukuhkannya LAZ Ponorogo sebagai organisasi sosial berbentuk yayasan dalam Akta Notaris Sutomo, SH., No. 3, tgl 5-4-2006, menjadi entitas yang menaruh perhatian mendalam pada kemanusiaan yang universal. Melalui mitra pendayagunaan dana terpercaya , LKPM2 (Lembaga Koordinasi Pembinaan Masjid dan Musholla) Al Madinah Ponorogo, LAZ  Ponorogo semakin meneguhkan pendayagunaan dana secara shar’i> efisien, efektif & produktif.[18]

B.       Visi dan Misi LAZ Umat Sejahtera Ponorogo
1.    Visi: Menjadi lembaga pengelola dan konsultan zaka>t, infa>q dan s}adaqah  yang independent, Amanah serta Profesional.  Independen, artinya tidak terkait dengan organisasi / partai politik apapun. Amanah, artinya menjalankan tugas dan ewajiban sesuai tujuan dan harapan muzakki/donator. Profesional: Bertanggung jawab dan siap mempertanggungjawabkan tugasnya dengan segala konsekuensinya.
2.    Misi: Membangun ukhuwah al-isla>miyah dan mewujudkan kesejahteraan ummat dalam naungan Illahi.[19]

C.      Struktur Organisasi Lembaga Amil Zakat “Ummat Sejahtera” Kabupaten Ponorogo
1.    Dewan sha>ri’at:
a.         H. Luqman Hakim, Lc, MA.
b.         H. Mulyono Jamal, MA.
c.         Drs. H. Samsudin, Lc.
d.        Drs. Muh. Fajar Pramono, M.Si.
2.    Direktur:
 Ichwan Andrianto, SE.
3.    Divisi Kesekretariatan:
a.         Didik Sugiono
b.         Fahrudin
4.    Divisi Accounting:
Yanuar Arifianto, A.Md.
5.    Divisi IT Support System:
Lutfiyah DS. S.Kom.
6.    Divisi Humas:
a.         Moh. Yulian Ridhoi, SE.
b.         Alip Sugianto
c.         Wahyu Nur Katmin
d.        Rohmah Kusma Wihantari
7.    Divisi Marketing:
a.         Suyanto
b.         Farida Nurhayati, S.I
c.         Imam Syafi’i
d.        Usamah Hanif, S.HI
e.         Doni Mahendra
f.          Candra Ari Kirana
g.         Purnomo, S.Pd.I
h.         Agung Susilo, SPd.I
i.           Nur Setyaningtyas
8.    Divisi Program dan Penyaluran:
a.         Iman Nurdin, S.Pd.I
b.         Boby Wibisono, S.Pd.I
c.         Yanti Mulatsih, S.Pd.I[20]

D.    Program LAZ Umat Sejahtera Ponorogo
1.                                                          Konsumtif
(1) Beasiswa Generasi Cerdas, berupa pemberian beasiswa terhadap siswa-siswa yang kurang mampu. Hal ini pernah dilakukan diantaranya beasiswa yang diberikan LAZ Umat Sejahtera kepada 20 siswa MA Nurul Mujtahidin, Mlarak Ponorogo.[21]
(2) Masyarakat Sejahtera Mandiri
Paket bingkisan lebaran yang lebih difokuskan pada anak yatim dan keluarga d}u’afa>’ dengan penyebaran dipelosok Kabupaten Ponorogo.  Sedangkan untuk guru-guru TPA (Taman Pendidikan Al-Qur’an) dan usta>dh/uta>dhah penggiat da’wa>h, telah di cover dengan paket bantuan LAZ yang lain, yaitu program “Ramadhan Berbagi”.[22]
(3) Layanan Rumah Sehat
Dalam program ini, pihak LAZ bekerja sama dengan instansi kesehatan, untuk memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat secara cuma-cuma. Layanan kesehatan ini dilakukan dalam bentuk acara bakti sosial. Salah satu instansi yang pernah bekerja sama dengan LAZ Umat Sejahtera adalah Apotek Saras Rahayu yang melakukan bakti sosial di Desa Temon, Sawoo, Ponorogo.[23]
Selain itu, LAZ Umat Sejahtera memberikan dukungan kepada Posyandu Lansia yang melakukan kegiatan memberi layanan kesehatan gratis kepada para lanjut usia, yaitu mereka yang telah berusia 50 tahun ke atas. Dukungan tersebut diberikan dalam bentuk pemberian makanan sarat gizi untuk para manula.[24]
Di sisi lain, LAZ Umat Sejahtera juga memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat dalam bentuk pengobatan gratis bekerja sama dengan MAN 2 Ponorogo.[25]
(4) Program khita>n masal
Program pemberian layanan khita>n secara gratis kepada para mustah}i>q yang telah waktunya melakukan khita>n, tetapi tidak mempunyai biaya.
(5) Peduli Guru
Penyaluran zakat juga diwujudkan dalam bentuk bantuan kafalah / honor guru Taman Pendidikan al-Qur’an di Ponorogo. Tidak kurang dari 60 lembaga TPA mendapatkan bantuan tersebut.[26]
(6) Layanan Dakwah
Program ini dilakukan dalam rangka menyukseskan perkembangan dakwah yang oleh orang – orang yang berkompeten tetapi mereka lemah dari segi ekonomi.[27]
(7) Senyum Anak Yatim dan d}u’a>fa>’
Program ini dilakukan dalam bentuk keja sama dengan pihak lain dalam rangka memberikan bantuan materi kepada yatim piatu dan dhuafa’.[28]
(8) Peduli Dunia Islam
Dalam program ini, LAZ Umat Sejahtera pernah bekerja sama dengan Takmir Masjid Ulinuha STAIN Ponorogo menyelenggarakan kegiatan STAIN Ramadhan Fair (SRF) STAIN Ponorogo 2012. Kegiatan ini diisi dengan berbagai acara, antara lain bazar Ramadhan, Achievement Motivation Training Keislaman dan bermacam lomba keislaman yang diikuti oleh para siswa di Ponorogo.[29]
(9) Qurban Peduli
Program ini diperuntukkan untuk para donatur yang akan memberikan hewan qurban, tetapi secara cicil. Donatur diberi layanan dengan membayar qurban secara cicil, sehingga ketika jatuh tempo penyembelihan, para donatur telah mampu membeli hewan qurban. Kendala dalam program ini adalah permintaan para donatur agar pelaksanaan penyembelihan hewan qurban dilaksanakan di tempat tinggal mereka.[30]
2.                                                          Produktif
a.    Wakaf Produktif
Program wakaf produktif adalah program penggalangan wakaf dalam bentuk  wakaf tunai. Hasil wakaf ini telah dialokasikan ke lembaga pesantren, salah satunya dialokasikan untuk Pondok pesantren Darut Taqwa Jenangan Ponorogo.[31]
b.      Masyarakat Mandiri Sejahtera
Pemberian dana bergulir adalah dana yang diberikan kepada mustahiq untuk diinvestasikan pada suatu usaha produktif dalam bentuk pinjaman dengan pengembalinannya secara angsur tanpa adanya bunga. Dalam program ini, LAZ Umat Sejahtera minimal telah mampu menjadikan mustahiq bersedekah, meskipun belum mencapai menjadi muzakki.[32]
E.       Pendayagunaan Zakat LAZ Umat Sejahtera
Pendayagunaan zakat di LAZ Umat Sejahtera disalurkan kepada para mustahik yang telah terdata. Adapun model pendataannya adalah sebagai berikut :
1.    LAZ Umat Sejahtera bekerja sama dengan instansi dan lembaga-lembaga seperti kelurahan, sekolah dan sebagainya di setiap wilayah tertentu di Ponororgo dalam bentuk pendataan mustahik.
2.    Mustahik yang telah direkomendasikan dari setiap wilayah disetorkan ke LAZ Umat Sejahtera.
3.    Selanjutnya Pihak LAZ Umat Sejahtera memberikan blanko data calon mustahik.
4.    Setelah blanko data calon mustahik diterima kembali, kemudian pihak LAZ melakukan kroscek atas data yang diperoleh untuk memastikan bahwa mustahik tersebut benar-benar layak untuk menerima zakat.[33]
Dana zakat yang telah terkumpul di LAZ Umat Sejahtera, sebagian didayagunaan untuk kepentingan mustahiq agar dapat bernilai guna. Dengan demikian, penyaluran zakat berdasarkan skala prioritas dan proporsional. Artinya, bagian untuk setiap mustahiq tidak sama, tetapi sesuai dengan kadar kemampuan mereka masing-masing bahkan ada beberapa mustahiq yang tidak menerimanya. Dalam pendayagunaan ini lebih ditekankan pada usaha produktif. Ketika terdapat dua mustahiq yang mempunyai semangat bekerja dan berkarya yang berbeda, pihak LAZ lebih mengutamakan pada mustahiq yang mempunyai semangat bekerja dan berkarya yang lebih tinggi. Dengan demikian, zakat bisa mencapai nilai guna.[34]
Ada dua macam pendayagunaan  zakat di LAZ Umat Sejahtera, yaitu:
1.    Secara konsumtif, bersifat sekali habis. Hal ini dilakukan untuk hal-hal yang bersifat insidental. Misalnya, penyaluran zakat fitrah, bantuan materi kepada para lansia dan sebagainya.[35]
2.    Secara produktif, menyalurkan hasil zakat untuk usaha produktif. Dalam hal ini disalurkan dalam program dana bergulir yang diperuntukkan kepada para mustahiq dalam bentuk pemberian pinjaman tanpa bunga. Penyaluran dalam hal ini, dilakukan ketika kebutuhan konsumtif mustah}i>q telah terpenuhi. Adapun mekanismenya sebagai berikut:
a.    Pihak LAZ bekerja sama dengan lembaga masyarakat untuk merekomendasikan mustah}i>q di wilayahnya.
b.    Pengisian blanko kelayakan menjadi mustah}i>q, oleh calon  mustah}i>q.
c.    Pihak LAZ melakukan kroscek atas kebenaran data yang diperoleh.
d.    Pengawasan dan pendampingan dalam pelaksanan usaha dari dana bergulir. [36]

F.       Faktor–faktor yang mempengaruhi efektifitas dan efisiensi pendayagunaan zakat di LAZ Umat Sejahtera
1.    Faktor Pendukung
a.         LAZ Umat Sejahtera menerbitkan majalah “At-Tazkiyah” setiap dua bulan sekali sebagai media informasi terkait dengan lembaga tersebut serta sebagai media komunikasi dan pengembangan dakwah.[37]
b.         Memiliki berbagai relasi, sehingga mampu menjangkau daerah-daerah di luar perkotaan.[38]
c.         Memberikan layanan kartu belanja bagi para donatur (Muzakki LAZ Card) yang menyumbangkan hartanya minimal 3 (tiga) bulan dengan setoran minimal Rp. 50.000,00/bulan.[39]
d.        Membangun hubungan baik dengan para donatur, dengan melakukan silaturrahmi jika donatur atau keluarganya tertimpa musibah, seperti kematian, sakit keras dan sebagainya.[40]
e.         Memberikan layanan pembayaran zakat dengan rekening melalui bank-bank yang ditunjuk pihak lembaga. Layanan ini ditujukan bagi para donatur yang berada di luar kota dan menginginkan zakat melalui LAZ Umat Sejahtera.[41]
f.          Layanan pengambilan zakat bagi donatur yang tidak mempunyai waktu menyerahkan zakatnya ke lembaga.[42]
2.    Faktor Penghambat
a.         Resiko adanya kredit macet dalam program dana bergulir, meskipun secara prinsip adalah hak mustahiq.[43]
b.         Keadaan masyarakat khususnya masyarakat Ponorogo yang mempunyai pandangan berbeda-beda tentang hakikat zakat.[44]
3.    Upaya preventif penanggulangan masalah pengelolaan zakat di LAZ Umat Sejahtera
a.         Membuat laporan keuangan LAZ Umat Sejahtera setiap dua bulan sekali, sehingga dengan hal ini dapat meningkatkan kepercayaan donatur dan menarik donatur lain yang belum berzakat melalui lembaga tersebut untuk berzakat.[45]
b.         Melakukan pendekatan kepada masyarakat dengan mengadakan kegiatan-kegiatan sosial, seperti bakti sosial, pengajian dan membuka bazar buku.[46]
c.         Melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peredaran dana bergulir.[47]
d.        Melakukan kerja sama dengan berbagai lembaga untuk mendukung terlaksananya program yang telah dicanangkan.[48]
e.         Memberikan layanan yang memasyarakat kepada donatur dan penerima zakat.[49]









BAB IV
ANALISIS PENDAYAGUNAAN ZAKAT DI LAZ UMAT SEJAHTERA PONOROGO

Zakat yang telah terkumpul dari beberapa donatur, oleh pihak LAZ Umat Sejahtera didayagunakan secara produktif dan konsumtif. Pendayagunaan zakat secara produktif dilakukan setelah kebutuhan dasar mustah}i>q terpenuhi. Pendayagunaan zakat secara rima zakat yang produktif, dengan program dana bergulir, telah mampu memberikan perubahan dalam kehidupan mustah}i>q. Hal ini dapat dilihat dari status penerima zakat yang telah mampu berinfak, meskipun belum mencapai muzakki>. Dengan dana bergulir minimal akan mampu mengurangi jumlah pengangguran dalam masyarakat, meningkatkan etos kerja dan menepis kesenjangan ekonomi dalam masyarakat.  
Namun demikian, dari keterangan yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa pendayagunaan zakat di LAZ Umat Sejahtera lebih banyak didayagunakan secara konsumtif dan masih sedikit yang didayagunakan secara produktif.
Adapun prosentase dari kedua jenis pendayagunaan zakat di LAZ Umat Sejahtera masing-masing adalah untuk pendayagunaan secara konsumtif 80% dan yang secara produktif 20%. Menurut hemat penulis, hal ini terjadi karena mayoritas mustah}i>q kebutuhan pokoknya belum terpenuhi, sehingga pihak lembaga masih memprioritaskan pada pemenuhan kebutuhan pokok mustah}i>q.
Secara teknis,  pendayagunaan zakat di LAZ Umat Sejahtera tersebut telah sesuai dengan pendayagunaan yang diatur dalam undang-undang. Tidak ada perbedaan yang signifikan antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dengan Undang-Undang sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pendayagunaan Zakat. Di dalam undang-undang lama disebutkan dalam pasal 16 bahwa:
(1)     Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk mustahiq sesuai dengan ketentuan agama.
(2)     Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif.
(3)         Persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan keputusan menteri.[50]
Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, juga disebutkan tentang pendayagunaan zakat, yaitu:
(1)     Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
(2)     Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
(3)     Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.[51]
Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan dari kedua undang-undang tersebut bahwa pendayagunaan zakat:
1.        untuk usaha produktif yang diperbolehkan Islam
2.        setelah kebutuhan dasar mustahiq terpenuhi
3.        berdasarkan skala prioritas.
Pada Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, terdapat perbedaan tentang pelaksanaan pendayagunaan secara produktif, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 mensyaratkan pendayagunaan zakat secara produktif dilakukan setelah terpenuhinya kebutuhan mustah}i>q, sedangkan dalam Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tidak mensyaratkan demikian.
Namun demikian, munculnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, tidak memberikan pengaruh terhadap tata kelola zakat di LAZ Umat Sejahtera Ponorogo.  Artinya, program-program yang telah dicanangkan tidak dirombak dengan munculnya undang-undang tersebut. Menurut informasi yang diperoleh, sebelum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 lahir, LAZ Umat Sejahtera sudah menggunakan prinsip-prinsip pendayagunaan seperti yang dijelaskan dalam undang-undang tersebut.
Lebih dari itu, undang-undang yang mewajibkan LAZ menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala, juga sama sekali belum terealisasi. Hal ini disebabkan belum adanya sosialisasi dari pihak BAZNAS kepada LAZ. Sehingga, keberadaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat tidak memberi pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan zakat di LAZ Umat Sejahtera.
Dengan demikian, sejauh ini munculnya Undang-Undang Pengelolaan Zakat belum memberikan suatu yang berarti bagui lembaga-lembaga swasta yang melakukan tata kelola zakat.



















BAB V
KESIMPULAN

1.    Pendayagunaan zakat di LAZ Umat Sejahtera ada yang bersifat konsumtif dan ada yang bersifat produktif. Pendayagunaan dalam hal konsumtif dilakukan dalam hal yang bersifat insidental dan bersifat sekali pakai seperti pembagian zakat fitrah, pemberian layanan pengobatan, santunan anak yatim, pemberian bantuan materi pada lansia dan kegiatan-kegiatan lain yang bersifat konsumtif. Sedangkan pendayagunaan yang bersifat produktif, diberikan dalam bentuk pemberian dana bergulir kepada mustahiq, berupa pinjaman tanpa bunga.
2.    Pendayagunaan zakat di LAZ Umat Sejahtera sebelum dan sesudah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat tidak ada pengaruh yang signifikan. Akan tetapi, secara praktis telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, bahwa pendayagunaan zakat diarahkan untuk usaha produktif yang diperbolehkan Islam, setelah kebutuhan dasar mustahiq terpenuhi dan berdasarkan skala prioritas dengan pembagian secara proporsional.
3.    Faktor yang mempengaruhi efektivitas dan efisiensi pendayagunaan zakat di LAZ Umat Sejahtera:
a.                                                                                   Faktor pendukung:
1)        menerbitkan majalah “At-Tazkiyah” setiap dua bulan
2)        Memiliki berbagai relasi, sehingga mampu menjangkau daerah-daerah di luar perkotaan.
3)        Memberikan layanan kartu belanja bagi para donatur.
4)        Membangun hubungan baik dengan para donatur.
5)        Memberikan layanan pembayaran zakat dengan rekening melalui bank-bank yang ditunjuk pihak lembaga.
6)        Layanan pengambilan zakat bagi donatur yang tidak mempunyai waktu menyerahkan zakatnya ke lembaga.
b.                                                                                  Faktor Penghambat
1)        Resiko adanya kredit macet dalam program dana bergulir, meskipun secara prinsip adalah hak mustahiq.
2)        Keadaan masyarakat khususnya masyarakat Ponorogo yang mempunyai pandangan berbeda-beda tentang hakikat zakat.
c.         Upaya preventif penanggulangan masalah pengelolaan zakat di LAZ Umat Sejahtera
1)        Membuat laporan keuangan LAZ Umat Sejahtera setiap dua bulan sekali.
2)        Melakukan pendekatan kepada masyarakat dengan mengadakan kegiatan-kegiatan sosial, seperti bakti sosial, pengajian dan membuka bazar buku.
3)        Melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peredaran dana bergulir.
4)        Melakukan kerja sama dengan berbagai lembaga untuk mendukung terlaksananya program yang telah dicanangkan.
5)        Memberikan layanan yang memasyarakat kepada donatur dan penerima zakat.














DAFTAR PUSTAKA

Abidah, Atik.  Zakat Filantropi dalam Islam : Refleksi Nilai Spiritual dan Charity Ponorogo : STAIN Po Press, 2011.
Ali, Nurddin Mhd. Zakat Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal. Jakarta : PT. Grafindo Persada, 2
Damanuri, Aji. Pendayagunaan Zakat Studi Implikasi Hukum Zakat Terhadap Pemberdayaan Mustahik di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Ponorogo dalam http://hmipositive.blogspot.com/2012/03/contoh-proposal-muamalah-by-dosen.html, diakses 25 April 2013.
Djatmika, Rachmat. Infaq Shadaqah, Zakat dan Wakaf  Sebagai  Komponen Dalam Pembangunan. Surabaya, al-Ikhlas. t.t.
Hadi Permono, Syaichul. Formula Zakat: Menuju Kesejahteraan Sosial. Surabaya: Aulia Surabaya, 2005.
Hafidhudin,Didin.  Zakat dalam Perekonomian Modern. Jakarta : Gema Insani Press, 2002.
Hasan, M. Ali. Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2006.
Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.
Khasanah, Umrotul. Manajemen Zakat Modern : Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat. Malang : UIN-Maliki Press, 2010.
Lembaga Amil Zakat Umat Sejatera dalam http://lazponorogo.org/?page_id=12, diakses 25 April 2013.
Majelis Penulis, Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif, dalam http://majelispenulis.blogspot.com/2011/02/pendayagunaan-zakat-untuk-usaha.html, diakses 18 April 2013.
Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia. Jakarta : Pusat Bahasa, 2008.
Rasyidah, Trie Anis dan Manzilati, Esti. Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Terhadap Legalitas Pengelolaan Zakat Oleh Lembaga Amil Zakat dalam http://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/188, diakses 20 April 2013.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.
Zuhayly, Wahbah.  Zakat: Kajian Berbagai Mazhab. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000.





LAMPIRAN I
HASIL WAWANCARA
LEMBAGA AMIL ZAKAT  (LAZ) UMAT SEJAHTERA
(Sabtu, 13 April 2013)

Topik  : Penghimpunan (Devisi Marketing)
Prolog : Doni Mahendra sebagai Devisi Marketing
Q :
Bagaimana cara pengumpulan zakat di Lembaga ZIS Umat Sejahtera?
A :
Ada beberapa langkah dalam pengumpulan zakat pada lembaga ini :
1.      Dengan sosialisasi ke masyarakat dengan melalui majalah yang tersebar ke berbagai instansi, sekolahan  daerah ponorogo, stiker, baleho pada saat moment Ramadhan dan lainnya.
2.      Door to door/menemui langsung ke donatur dengan presentasi langsung di hadapan calon donatur.
3.      Dengan cara instansi atau “Gepuk Tular”, yaitu dengan cara para donatur yang telah menjadi anggota tetap LAZ Umat Sejahtera memperkenalkan kepada calon donatur tentang zakat dengan tujuan agar calon donatur tersebut berkeinginan/muncul hasrat untuk menjadi donatur/ muzakki>.
4.      Mengisi formulir pendaftaran calon donatur.
Kemudian pada setiap bulannya disediakan buku laporan donatur (seperti buku tabungan nasabah) dipegang oleh masing-masing donatur dimana fungsinya adalah untuk  mengetahui zakat yang dikeluarkannya.

Maka dapat di ambil kesimpulan bahwa adanya persetujuan dari muzakki>/donatur untuk menjadi donatur tetap lembaga.
Q :
Untuk konteks al-Qur’an surat …. Mengatakan “…” yang artinya “ambillah!!” . maka dalam konteks tersebut adanya unsur pemaksaan dalam penghimpunan zakat, itu bagaimana?
A :
Dalam penghimpuan zakat pada konteks ayat al-Qur’an tersebut memang ada unsur pemaksaan, tetapi dilihat sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing daerah melalui jalan tengahnya. Karena jika dipaksa akan menimbulkan pertentangan di tengah masyarakat.
Q :
Bagaimana dengan mekanisme rekening zakat yang diselenggarakan lembaga ini?
A :
Rekening zakat ditujukan kepada mustah}>iq yang mempunyai mobilitas tinggi dan kemungkinan berada di luar ponorogo yang ingin berzakat tanpa face to face.

Fasilitas donatur meliputi :
1.      Majalah /2 bulan sekali
2.      Stiker
3.      Kalender/tahun
4.      Jam
5.      Dan waktu insidentil pada kunjungan mustah}>iq Buku tentang zakat
Q :
Dari manakah biaya administrasi diambilkan?
A :
Untuk administrasi diambil di luar dana zakat. diluar hak mustah}>iq ada infak dan shadaqah, maka untuk administrasi lembaga ini diambil dari biaya lain-lain (infak ataupun sedekah).
Q :
Bagaimana mekanisme pemberitahuan laporan keuangan kepada donatur?
A :
Dengan meberikan majalah ketika menjemput donatur ketika akan menghimpun zakat kepada donatur.




LAMPIRAN II
HASIL WAWANCARA
LEMBAGA AMIL ZAKAT  (LAZ) UMAT SEJAHTERA
 (Sabtu, 13 April 2013)

Topik              : Pengelolaan, Pendayagunaan dan Pendistribusian Zakat
Nara Sumber : Imam Nurdin, S.Pd.I Sebagai Devisi Program Penaluran (Manager)

Q :
Misi dari pengelola Zakat itu adalah mengubah mustah}i>q menjadi muzakki> apakah lembaga ZIS umat sejahtera telah menghasilkan muzakki>?
A:
Di Lembaga ZIS Umat sejahtera sebagian telah menjadikan mustah}i>q menjadi muzakki>. Kendala belum terlealisir seutuhnya karena kebutuhan kelaurga muzakki>  yang tidak dapat mengembalikan modal yang diberikan oleh pihak Lembaga ZIS Umat Sejahtera.  Pada misi ini diutamakan pada bidang dana bergulir. Dana berguilir adalah dana yang diberikan kepada khalayak mustah}i>q baik berupa bantuan seperti sarana prasarana ataupun cash. Maka mustah}i>q yang amanah diberikan dana sebagai modal awal usaha yang akan dikembangkan. Dalam hal ini ada beberapa mustahik yang telah sukses menjalani usahanya dari dana bergulir dan memberikan hasil usahanya dengan memberikan infak. Mustah}i>q yang telah mendapatkan dana bergulir mengangsur kembali tanpa adanya tambahan seperti halnya hutang. Dana yang diangsur tersebut kembali digulirkan kembali ke mustah}i>q yang lain. Meskipun belum menjadikan mustahik menjadi muzakki> namun mereka yang diberikan bantuan dana bergulir dapat menjalani infak.

LAZ Umat Sejahtera menggunakan dana bergulir sebagai salah satu cara agar mustah}i>q dapat menjadi muzakki>  walaupun belum seutuhnya.
Q :
Pengalokasian zakat dapat dilakukan dengan dua pilihan yaitu secara konsumtif dan secara produktif. Apakah Lembaga ZIS Umat Sejahtera telah menggunakan kedua  pengalokasian tersebut atau hanya salah dari keduanya?
A:
 Lembaga ZIS umat sejahtera lebih fokus pada pengalokasian zakat dengan cara produktif. Karena tujuan pengalokasian zakat produktif agar para mustah}i>q yang layak mendapatkan dana bergulir dengan memilih mustah}i>q yang benar-benar ingin bekerja dan mengembangkan usahanya. Namun terkadang ada sebagian mustah}i>q yang telah menerima dana bergulir tidak dapat mengembalikannya karena suatu halangan dalam keluarganya, mungkin angota keluarganya sakit ataupun tidak ada biaya sekolah. Dalam penyalurannya, dilakukannya verifikasi vsebelumnya untuk mengetahui apakah perekomendasian mustah}i>q itu benar-benar memenuhi kriteria mustah}i>q pada lembaga ZIS Umat Sejahtera.

Pengalokasian zakat pada LAZ Umat Sejahtera dengan cara produktif, tujuannya adalah agar mustah}i>q dapat mengembangkan usahanya lewat dana bergulir.
Q :
Bagaimana cara mengetahui dan mengajukan mustah}i>q pada LAZ Umat Sejahtera?
A:
Dengan adanya pihak yang merekomendasi para mustah}i>q di wilayahnya dengan cara orang yang merekomendasikan itu harus mengisi blanko hasil verifikasi mustah}i>q yang kemudian akan langsung di kroscek oleh pihak Lembaga termasuk dana bergulir yang harus dilakukan kroscek atas usaha yang dikembangkannya.

Adanya rekomendasi dari pihak tertentu
Q :
Perkembangan zakat dari masa Rasulullah SAW sampai saat ini muncul paradigma tentang yang mengatakan bahwa zakat itu diberikan kepada asnaf delapan dengan jumlah yang sama yaitu  masing-masing 1/8 bagian. Maka muncul paradigma bahwa zakat itu harus diberikan atau disalurkan secara proposional. Bagaimana menurut anda?

Pada zaman Rasulullah SAW pembagian zakat/penyaluran zakat itu sudah masuk pada kategori proposional. Dalam artian bahwa pembagian zakat itu tidak sama rata yaitu 1/8 bagian, namun dilihat dari segi kebutuhan masing-masing mustahik atau asnaf. Jika dari kedelapan as}naf itu (misalnya kelompok gha>rimi>n) sudah tidak ada lagi, maka diprioritaskan pada fakir dan miskin atau dilihat dari segi kondisi as}naf masing-masing. 1/8 itu adalah perhitungan yang hanya untuk menentukan bagian dari hak penerima zakat maka yang dimaksud 1/8 disini pembagiannya tidak rata pada semua as}naf, tapi disesuaikan dengan kondisi mustahik. Pada Lembaga ZIS Umat Sejahtera  penyaluran zakat pada hal ini fokus pada pemberian beasiswa kepada para pelajar yang mempunyai potensi namun tidak mempunyai dana untuk sekolah. Tujuannya adalah untuk mencerdaskan anak bangsa agar tidak terjerumus pada lubang kebodohan.

Seperdelapan tidak dibagikan merata namun tergantung kebetuhan salah satu diantara as}naf yang membutuhkan.
Q :
Bagaimana pengertian amil zakat menurut anda?
A:
Amil secara umum adalah orang yang menghimpun, mengelola, mendistribusikan, mendayagunakan zakat. Fungsi amil bukan hanya menghimpun dan mengalokasiakan zakat tetapi bertugas untuk memetakan mustahik dari data-data yang didapat, mendistribusikan zakat secara layak dan atau memanej dana yang diterima dari donatur. Amil dalam lembaga ini berbentuk struktural yaitu terdiri dari :
a.       Direktur, sebagai manajer
b.      Marketing/accounting, secara umum fungsinya menarik zakat dengan mencari donatur atau muzakki>  baru.
c.       Sie. Program, memrogramkan semua kegiatan penyaluran zakat di daerah yang membutuhkan zakat.
d.      Sie. Humas, meliput kabar tentang ranah zakat terkini.

Tugas amil tidak hanya bekerja sebagai perantara namun juga harus mengerti akan manajemen dalam pengelolaannya.
Q :
Bagaimana pendistribusian zakat yang dilakukan oleh Lembaga ZIS Umat Sejahtera agar lebih efektif dan penyalurannya dapat sampai ke tangan mustah}i>q? (misalnya di daerah terpencil)
A:
Adanya contact person yang memberikan informasi pada masing-masing wilayah yang tersebar di wilayah Ponorogo baik perseorangan ataupun lembaga badan hukum, termasuk Marketing pada LAZ Umat Sejahtera disebarkan pada titik tertentu.

Adanya pihak luar yang menjadi rekomenden  dan tim marketing lembaga.
Q :
Pengelolaan zakat diatur dalam Undang-Undang no. 38 tahun 1999 yang saat ini  telah diganti dengan Undang-Undang no. 23 tahun 2011. Apakah Undang-Undang no. 23 tahun 2011 ini bepengaruh pada pengelolaan zakat pada Lembaga ZIS Umat Sejahtera?
A:
Inti dari undang-undang pertama “zakat dapat mengurangi pajak” dan yang kedua bahwa zakat itu disentralkan pada BAZ. Namun prakteknya di masyarakat tidak berjalan. Karena tidak ada keefektifan/sosialisi ditengah masyarakat tentang pemusatan zakat di Lembaga BAZ. Untuk wilayah daerah Undang-Undang ini tidak terlalu berpengaruh.

Tidak berpengaruh.
Q :
Tentang pertanggung jawaban zakat, pada UU. No. 23 tahun 2011 menyebutkan bahwa  pertanggungjawaban LAZ dipusatkan di BAZ kota. Bagaimana dengan LAZ Umat Sejahtera?
A:
Sampai sekarang belum berjalan, karena belum adanya sosialisasi dari Pemerintah Daerah dalam pemberlakuan pemusatan  tentang pertanggung jawaban zakat di BAZ.

Belum memusatkan pertanggung jawabannya karena belum ada sosialisasi dari Pemerintah Daerah (Pusat)
Q :
Bagaimana lembaga zakat ini memberikan kepercayaan muzakki>  kepada Lembaga Umat Sejahtera?
A:
Beberapa personil dari lembaga dijadikan rujukan narasumber bagi calon donatur yang akan menyalurkan zakatnya kepada lembaga agar dikelola bisa melalui telfon, ataupun mengadakan janji untuk menyalurkan zakat karena mungkin muzakki>   termasuk orang yang mempunyai mobilitas tinggi.  Salah satu bentuk layanan lemabaga ini adalah dengan memberikan LAZ CARD kepada  muzakki>    atau donatur yang telah rutin menyalurkan zakat dengan setoran minimal Rp 50.000,- selama 3 bulan berturut-turut. LAZ CARD  adalah kartu belanja untuk muzakki>    yang telah menjadi donatur di Lembaga ZIS Umat Sejahtera dan akan mendapatkan diskon khusus 10% pada mitra kerja tertentu yang telah bekerja sama dengan LAZ Umat Sejahtera seperti Rabbani, Amarta dan lain sebagainya. Selain itu, adanya laporan keuangan tetang pendistribusian zakat yang terbit disetiap dua bulan sekali demi menjaga kepercayaan muzakki>    dalam penyalurannya.









[1] Didin Hafidhudin, Zakat dalam Perekonomian Modern (Jakarta : Gema Insani Press, 2002), 1.
[2] Ibid., 1.             
[3] Atik Abidah, Zakat Filantropi dalam Islam : Refleksi Nilai Spiritual dan Charity (Ponorogo : STAIN Po Press, 2011), 1.
[4] Umrotul Khasanah, Manajemen Zakat Modern : Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat (Malang : UIN-Maliki Press, 2010), 11.
[5] Ibid., XXIV-XXV.
[6] Khasanah, Manajemen, 12.
[7] Aji Damanuri, Pendayagunaan Zakat Studi Implikasi Hukum Zakat Terhadap Pemberdayaan Mustahik di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Ponorogo dalam http://hmipositive.blogspot.com/2012/03/contoh-proposal-muamalah-by-dosen.html, diakses 25 April 2013.

[8] Ibid.
[9]Wahbah Zuhayly, Zakat: Kajian Berbagai Mazhab (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), 82.
[10] M. Ali Hasan, Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2006), 15.
[11] Undang-Undang N0. 23 Tahun 2011, Pasal 1 (2).
[12] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, Pasal 1 (1).
[13] Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta : Pusat Bahasa, 2008), 344.
[14] Trie Anis Rasyidah dan Esti Manzilati, Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Terhadap Legalitas Pengelolaan Zakat Oleh Lembaga Amil Zakat dalam http://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/188, diakses 20 April 2013.
[15] Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 28-30.
[16] Majelis penulis, Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif, dalam http://majelispenulis.blogspot.com/2011/02/pendayagunaan-zakat-untuk-usaha.html, diakses 18 April 2013.
[17] Syaichul Hadi Permono, Formula Zakat: Menuju Kesejahteraan Sosial (Surabaya: Aulia Surabaya, 2005), 354-356.
[18] Lembaga Amil Zakat Umat Sejatera dalam http://lazponorogo.org/?page_id=12, diakses 25 April 2013.

[19] Ibid.
[20] Ibid.
[21] Majalah Donatur Lembaga Amil Zakat Umat Sejahtera Ponorogo, At-Tazkiyah, 21.
[22] At-Tazkiyah, 15.
[23] Ibid., 22.
[24] Ibid., 25.
[25] Lihat Transkrip Lmpiran II.
[26] At-Tazkiyah, 15.
[27] Lihat Transkrip Lampiran II..
[28] At-Tazkiyah, 14.
[29] Ibid., 16.
[30] Lihat Transkrip Lampiran II.
[31] Lembaga Amil Zakat.
[32] Lihat Transkrip Lampiran II.
[33] Lihat Transkrip Lampiran II.
[34] Ibid.
[35] Ibid.
[36] Ibid.
[37] Lihat Transkrip Lampiran I.
[38] Ibid.
[39] Lihat Transkrip Lampiran II.
[40] Ibid.
[41] At-Tazkiyah, 15.
[42] Lihat Transkrip II.
[43] Ibid.
[44] Lihat Transkrip I.
[45] Ibid.
[46] At-Tazkiyah, 20.
[47] Lihat Transkrip II.
[48] At-Tazkiyah, 26.
[49] Lihat Traskrip I.
[50] Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 16.
[51] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 27.

No comments:

Post a Comment