APLIKASI IJARAH
MUNTAHIYA BI AL-TAMLIK DALAM PERBANKKAN SYARI’AH
Makalah ini disusun untuk
memenuhi tugas
Mata kuliah “ Manajemen
Operasional Perbankan Syari’ah “
Disusun oleh:
Maya Sinawati
210210012
Dosen pengampu :
Amin Wahyudi
JURUSAN SYARI’AH
PROGRAM STUDI MU’AMALAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PONOROGO
2013
PENDAHULUAN
- Latar Belakang Masalah
Perkembangan zaman yang semakin modern
membuat manusia semakin sering bertransaksi dengan sesama, sejalan dengan itu
hukum Islam pun dituntut agar mampu mengakomodasi tuntutan zaman yang tidak
bertentangan dengan Syaria’at dalam semua transaksi. Dalam hukum Islam belum
dikenal dengan istilah ijarah muntahiya
bi al-tamlik tetapi hanya mengenal ijarah
murni (ijarah) yaitu sewa menyewa
yang tidak diikuti oleh pemindahan hak milik. Di zaman sekarang ini kebutuhan
manusia yang semakin bertambah sehingga muncul aqad-aqad baru, termasuk dalam
hal sewa-menyewa.[1]
Akad pembiayaan ijarah muntahiya bi al-tamlik ini timbul dalam
praktek perbankan karena adanya tuntutan kebutuhan yang semakin berkembang dalam
masyarakat, yang mana ternyata tidak dikuti dengan peningkatan kondisi keuangan
yang signifikan, sehingga tidak dapat mengimbangi pemenuhan akan berbagai kebutuhan
tersebut. Pihak-pihak yang terkait dalam pembiayaan ijarah muntahiya bi
al-tamlik adalah bank syariah, nasabah dan supplier. Hak kepemilikan obyek
pembiayaan selama masa ijarah masih tetap ada pada bank syariah, baru
kemudian apabila masa ijarah telah selesai atau apabila pihak nasabah
telah memenuhi segala kewajibannya maka hak kepemilikan obyek ijarah
muntahiya bi al-tamlik tersebut baru beralih kepada nasabah, baik dengan
akad jual beli atau hibah sesuai dengan kesepakatan dari para pihak.[2]
- Rumusan Masalah
1. Apa
yang dimaksud dengan ijarah muntahiya bi
tamlik?
2. Apa
yang menjadi landasan hokum ijarah
muntahiya bi al-tamlik?
3. Bagaimana
aplikasinya dalam perbankkan?
PEMBAHASAN
- Pengertian Ijarah Muntahiya Bi al-Tamlik
Ijarah muntahiya bi al-tamlik merupakan kombinasi dua akad, yaitu akad jual-beli
dan sewa-menyewa atau hibah.[3]
Akad ijarah
muntahiya bi al-tamlik merupakan akad penyediaan dana dalam
rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa
berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang kepada pihak penyewa yaitu nasabah. Secara khusus, ijarah
muntahiya bi al-tamlik diatur dalam fatwa DSN-MUI Nomor :
27/DSN-MUI/III/2002 tentang Al Ijarah al Muntahiyah bi al-Tamlik. Bank berdasarkan prinsip syariah atau bank syariah, seperti halnya bank
konvensional juga berfungsi sebagai suatu lembaga intermediasi keuangan (financial
intermediary institution), yaitu suatu lembaga yang kegiatannya menghimpun
dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dana-dana
tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas
pembiayaan.[4]
- Landasan Hukum Ijarah
1. Landasan Syari’ah
a. Al-Qur’an (al-Baqarah: 233)
b. Hadits.
Sedangkan landasan sunahnya dapat dilihat pada sebuah hadis yang
diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan muslim dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Muhammad SAW
mengemukakan:
“ Berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upaya kepada tukang
bekam itu”.
Juga dapat kita jumpai
dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan An Nasa’I dari Abi Waqqash r.a,
berkata:
“ Dahulu kami menyewa tanah dengan jalan membayar dari tanaman yang
tumbuh. Lalu Rasullah melarang kami cara itu dan memerintahkan kami agar
membayarnya dengan uang emas atau perak.”
c. Ijmak
Mengenai ijarah ini juga
sudah mendapatkan ijmak ulama, berupa kebolehan seorang muslim untuk membuat
dan melaksanakan akad ijarah atau perjanjian sewa-menyewa. Hal ini
sejalan juga dengan prinsip muamalah, bahwa semua bentuk muamalah adalah boleh,
kecuali ada dalil yang melarangnya.
2. Landasan Hukum Positif
Landasan produk ijarah dalam hokum positif dapat dijumpai dalam
1.
UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 07 Tahun 1992
tentang perbankkan. Sedangkan dasar hokum yang khusus mengatur tentang
perbankkan syari’ah adalah UU No. 21 Tahun 2008, dalam pasal 1 angka 25, yang
intinya menyebutkan bahwa pembiayaan adalah menyediakan dana atau tagihan yang
dipersamakan dengan itu berupa transakasi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau
sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bi al-tamlik.
2.
PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syari’ah dalam
Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank
Syari’ah, sebagaimana yang diubah dalam PBI No. 10/16/PBI/2008, menyebutkan
antara lain, Pemenuhan Prinsip Syari’ah sebagaimana yang dimaksud, dilakukan
melalui kegiatan penyaluran dana berupa pembiayaan dengan menggunakan akad
antara lain: Musyarakah, Mudharabah, Murabahah, Salam, Istisna’, Ijarah IMBT
dan Qard.
3.
Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijarah, menyatakan
bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh manfaat suatu barang sering
memerlukan pihak lain melalui akad ijarah, yaitu akad pemindahan hak
guna/manfaat atas suatu barang atau jasa tertentu melalui pembayaran sewa,
tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.[5]
- Aplikasinya dalam Perbankan
Dalam ijarah muntahiya bi al-tamlik, terdapat pemindahan hak
milik dengan salah satu cara sebagai berikut:
1. Pihak yang menyewakan berjanji akan menjual barang yang disewakan
tersebut pada akhir masa sewa. Hal ini
biasanya diambil, jika kemampuan finansial penyewa untuk membayar sewa relatif
kecil, sehingga akumulasi nilai sewa yang telah dibayarkan sampai akhir periode
belum mencukupi harga barang tersebut dan margin laba yang telah disepakati
bank.
2. Pihak yang menyewakan berjanji akan menghibahkan barang yang disewakan
tersebut pada akhir masa sewa. Biasanya diambil, jika kemampuan membayar sewa dari penyewa relatif
lebih besar, sehingga akumulasi nilai sewa pada akhir periode sudah mencukupi
untuk menutupi harga beli barang dan margin laba yang telah ditetapkan oleh
bank.[6]
Opsi di atas diberikan bank kepada nasabah pada akhir masa sewa.
Aplikasi ijarah
muntahiya bi al-tamlik dalam perbankkan dapat dilihat dalam contoh kasus berikut:
1. Ilustrasi Kasus
Ibu
mawar hendak menyewa sebuah ruko selama satu tahun mulai dari tanggal 1 Januari
2013 sampai 31 Desember 2013 dan bermaksud membelinya pada akhir masa sewa. Pemilik ruko
menginginkan pembayaran sewa secara tunai di muka sebesar Rp 2 milyar (tanggal
1 Januari 2013) dan Rp 2 milyar di akhir masa sewa (31 Desamber 2013), untuk
membeli ruko tersebut. Atau apabila ruko tersebut dibeli secara langsung pada
tanggal 1 Januari 2013, pemilik ruko bersedia menjualnya dengan harga Rp 3,5
milyar. Dengan pola pembayaran tersebut, kemampuan keuangan bu Mawar tidak
memungkinkan.
Bu Mawar
hanya dapat membayar ruko secara cicilan sebesar Rp 300.000.000,00 per bulan
dan membeli ruko pada akhir sewa. Oleh karena itu, bu mawar meminta pembiayaan dari Islamic Banking sebesar Rp 2
milyar pada awal masa sewa dan Rp 2
milyar pada akhir masa sewa atau sekaligus Rp 3,5 milyar pada awal sewa.
Islamic Banking menginginkan presentasi keuntungan sebesar 20% dari pembiayaan
yang diberikan dengan presentasi keuntungan bank ketika menyewakan sebesar
2,875 dari harga barang.[7]
2. Analisis Bank
|
Harga
barang
(2,875%
* 3,5 milyar)
(17,143%
* 3,5 milyar)
Total
harga barang
|
Rp
3.500.000.000,00
Rp
100.000.000,00
Rp
600.000.000
Rp
4.200.000.000,00
|
|
Kemampuan
membayar nasabah
Rp
300.000.000,00 per bulan
Total
kemampuan membayar
|
Rp
3.600.000.000,00
Rp
600.000.000,00
Rp
4.200.000.000,00
|
3. Struktur akad:
a. Bai’ wa ijarah muntahiya bi al-tamlik dengan janji akan menjual
barang tersebut pada akhir masa sewa.
b. Bank
sebagai pembeli (1 Januari 2013), dengan demikian cash out Rp 3,5 milyar.
c. Barang
diterima oleh bank (1 Januari 2013) , cash
in bank dari nasabah (Ibu Mawar)
sebesar Rp 300.000.000,00 per bulan.
Akad I: Bai’
a. Pelaku :
1) Bank sebagai pembeli ruko
2) Pemilik ruko sebagai penjual ruko
b. Transaksi:
Bank membeli ruko dari pemilik ruko dengan harga tunai. Dengan kondisi ini
maka,
1) Bank
mengeluarkan uang (cash out) sebesar Rp 3.500.000.000,00 sebagai pembayaran tunai atas ruko.
2) Bank telah dapat menyewakan ruko tersebut
selama 12 bulan.
Akad II:
Ijarah Muntahiya bi al-Tamlik
a. Pelaku:
1) Bank
bertindak sebagai pemberi sewa dan penjual pada akhir masa sewa.
2)
Nasabah sebagai penyewa dan pada akhir masa sewa sebagai pemilik.
b. Transaksi: Bank membeli ruko dari pemilik ruko, dengan
kondisi ini maka,
1)
Bank mengeluarkan uang (cash out) sebesar Rp
3.500.000.000,00 (1 Januari 2013) sebagai pembayaran tunai atas ruko.
2)
Bank telah dapat menyewakan ruko tersebut
selama 12 bulan kepada nasabah (1 Januari 2013)
3)
Bank menerima pembayaran sewa (cash in) sebesar
Rp 300.000.000,00 per bulan selama 12 bulan periode sesuai yang disepakati
nasabah.
4)
Pada akhir masa sewa, bank menerima uang
pembelian ruko dari nasabah sebesar Rp
600.000.000,00 (31 Desember 2013). Sehingga terjadi pemindahan kepemilikan ruko
dan sejak saat itu nasabah sebagai pemilik ruko (31 Desember 2013).[8]
KESIMPULAN
1. Akad ijarah
muntahiya bi al-tamlik merupakan akad penyediaan dana dalam
rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa
berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang kepada pihak penyewa yaitu nasabah.
2.
Landasan Hukum Ijarah, yaitu
a. Landasan Syari’ah terdapat
dalam Al-Qur’an (al-Baqarah: 233), Hadits yang menyatakan: “Dahulu kami
menyewa tanah dengan jalan membayar dari tanaman yang tumbuh. Lalu Rasullah
melarang kami cara itu dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang emas
atau perak.” Serta dalam ijmak yang menyatakan tentang kebolehan seorang
muslim untuk membuat dan melaksanakan akad ijarah atau perjanjian
sewa-menyewa.
b. Landasan hokum positif
terdapat dalam Landasan produk ijarah dalam hokum positif dapat dijumpai
dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 07 Tahun 1992 tentang
perbankkan. Sedangkan dasar hokum yang khusus mengatur tentang perbankkan
syari’ah adalah UU No. 21 Tahun 2008, dalam pasal 1 angka 25, PBI No.
9/19/PBI/2007, yang diubah dalam PBI No. 10/16/PBI/2008 dan Fatwa DSN No.
09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijarah.
3. Aplikasinya
dalam perbankkan adalah bahwa pihak bank memberikan pembiayaan kepada nasabah
dengan mengadakan suatu barang yang kemudian disewakan kepada nasabah, dan di
akhir sewa kepemilikan barang beralih kepada nasabah, setelah nasabah melunasi
sewa sekaligus sisa pembeliannya, yang dilakukan dengan dua opsi, yaitu:
a.
Pihak yang menyewakan berjanji akan menjual barang yang disewakan
tersebut pada akhir masa sewa. Hal ini biasanya diambil, jika kemampuan
finansial penyewa untuk membayar sewa relatif kecil, sehingga akumulasi nilai
sewa yang telah dibayarkan sampai akhir periode belum mencukupi harga barang
tersebut dan margin laba yang telah disepakati bank.
b.
Pihak yang menyewakan berjanji akan menghibahkan barang yang disewakan
tersebut pada akhir masa sewa. Biasanya
diambil, jika kemampuan membayar sewa dari penyewa relatif lebih besar,
sehingga akumulasi nilai sewa pada akhir periode sudah mencukupi untuk menutupi
harga beli barang dan margin laba yang telah ditetapkan oleh bank.
DAFTAR PUSTAKA
Rivai, Veithzal. Islamic Financial Management: Teori, Konsep,
dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah dan Praktisi. Jakarta:
Raja Grafindo Persada, 2008.
http://alumni.unair.ac.id/kumpulanfile/1409833120_abs.pdf,
diakses 22 Maret 2013.
http://caknenang.blogspot.com/2010/11/tinjauan-teoritis-aqad-ijarah-muntahiya_678.html,
diakses 22 Maret 2013.
[1]
http://caknenang.blogspot.com/2010/11/tinjauan-teoritis-aqad-ijarah-muntahiya_678.html, diakses 22 Maret 2013.
[3] Veithzal Rivai, Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan
Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah dan Praktisi (Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2008), 178.
[5]
Ibid.
[6] Rivai, Islamic
Finacial, 178.
[7] Ibid., 186.
[8] Ibid., 187-188.
No comments:
Post a Comment